law-school1

SIDANG gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak akhir. Kata disusun menjadi gugatan, diutarakan sebagai kesaksian, dibacakan dalam nota pembelaan. Melalui kata, pihak yang bersengketa berambisi menyajikan kebenaran dan fakta. Melalui kata, orang-orang menuntut keadilan bagi diri dan kelompoknya.

Hukum hanya bisa diterapkan melalui kata. Jauh sebelum diterapkan, di lembaga legislatif hukum disusun menggunakan kata. Rakyat memahami hukum dalam bentuk rangkaian kata. Kata dianggap nyata sehingga layak untuk menggambarkan kebenaran sekaligus mewujudkan keadilan.

Meski begitu, tidak setiap kata dapat dianggap nyata. Di hadapan hukum, sebuah perkataan dianggap sebagai fakta jika setidaknya memenuhi dua kriteria. Pertama, diucapkan manusia waras dan sadar. Perkataan orang gila atau orang yang sedang mabuk tidak dianggap sebagai kata, melainkan bunyi semata.

Kedua, kata dianggap fakta jika mampu menggambarkan hal yang sebenarnya. Mahkamah tidak punya mekanisme untuk memastikan itu sehingga menggunakan sumpah sebagai jaminannya. Dengan sumpah, kebenaran perkataan menjadi tanggung jawab personal pengucapnya. Konskuensi yuridis, moral, dan spiritual atas kata-kata ditanggung sendiri olehnya.

Dalam persidangan, kebenaran kata ternyata tidak dapat dibuktikan dengan cara sederhana. Pasalnya, pada persidangan kata tidak lagi semata-mata mewakili fakta, tetapi juga mewakili kehendak politik pengucapnya. Kebenaran, bias makna, bahkan kebohongan bisa terangkai pada saat yang sama.

Para linguis periode Ferdinand de Saussure mengandaikan kata sebagai penanda bagi konsep yang ada dalam benak manusia. Adapun konsep bereferensi pada realitas, sesuatu yang nyata dan berada di luar benak manusia. Pada periode itu, orang percaya bahwa kata dapat menggambarkan realitas secara utuh sebagaimana kata “sapi” dapat menggambarkan ruminansia berkaki empat yang biasanya diperah susunya.

Tapi, disadari kemudian, pengandaian itu ternyata terlalu simplifikatif. Hubungan kata, konsep, dan realitas jauh lebih rumit dari hubungan segi tiga makna (triangle of meaning). Lebih rumit lagi karena makna kata dapat berubah sesuai konteks sosialnya. Makna kata yang diungkapkan penutur juga tidak selalu sama dengan makna yang ditangkap pendengar. Kesalahpahaman berpeluang terjadi, bahkan disengaja.

Bahasa Politik

Meski terjadi dalam forum hukum, perbincangan selama gugatan pemilu di MK merupakan perbincangan politik. Pihak yang bersengketa memperjuangkan kepentingan politik kelompok dan dirinya. Tidak heran jika nuansa politik sangat terasa dalam pilihan bahasa mereka.

George Orwell punya nasihat bernada sarkastik untuk mengidentifikasi karakteristik bahasa politik. Bahasa politik, katanya, didesain untuk mengungkapkan kebohongan agar terdengar sebagai kebenaran dan pembunuhan terdengar mulia, serta untuk membuat omong kosong terdengar meyakinkan. Dia melanjutkan, “Bahasa politik adalah pembelaan terhadap sesuatu yang tidak pantas dibela.”

Kenyataan bahasa politik memang tidak selalu sehina yang Orwell katakan. Tapi pada situasi tertentu, kondisi jauh lebih buruk dari itu. Sebuah kebenaran bisa sama sekali tidak bermakna jika tidak menguntungkan. Sebaliknya, para politisi bisa memperjuangkan kebohongan mati-matian demi keuntungan politiknya.

Situasi ini menyisakan persoalan serius dalam proses peradilan. Kebenaran dan kebohongan saling tindih satu sama lain. Pada saat bersamaan, kata-kata bisa mewakili fakta tapi sekaligus bisa menjadi kebohongan belaka. Fakta yang sama bisa memiliki makna berbeda hanya karena situasinya berubah. Oleh karena itu, setiap kata yang tercuap patut diragukan, patut dipertanyakan, patut disangsikan.

Perlu disadari, kata-kata dalam persidangan diucapkan tidak hanya untuk menjelaskan fakta, peristiwa, atau konsep semata. Ada kemungkinan, kata digunakan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya. Tekniknya beragam, mulai dari penggunaan analogi, metafora, hingga jargon.

“Mahkamah Kalkulator”

Sebelum sengketa pemilu disidangkan MK, para politisi telah terlibat pertempuran kata-kata yang seru. Pihak Prabowo Subianto, pihak yang tidak menerima hasil pemilu versi KPU, pernah mengungkapkan bahwa kualitas pemilu 2014 lebih buruk dari Kore Utara.  Namun sebaliknya, pihak Jokowi-JK menyebarkan pujian bahwa pemilu 2014 merupakan yang terbaik.

Mengapa satu hal yang sama dapat disikapi dengan sikap yang saling menegasikan? Statemen Prabowo di atas tentu tidak dimaksudkan untuk membandingkan kualitas pemilu. Melalui jargon itu, ia hendak mendobrak kesadaran publik bahwa pemilu perlu diulang. Dengan cara itulah ia berkesempatan memperbaiki kinerja politiknya dan punya kesempatan menang.

Hal yang sama disampaikan kubu Jokowi. Pujian bahwa pilpres 2014 adalah pemilu paling berkualitas merupakan ungkapan yang lebih punya fungsi afektif daripada fungsi informatif. Melalui ungkapan itu, mereka tidak benar-benar sedang membandingkan kualitas pemilu 2014 dengan pemilu sebelumnya. Pesan utama ungkapan itu adalah supaya hasil pemilu 2014 yang memenangkan Jokowi dapat diterima.

Sebuah teknik analogi yang cukup menarik ditunjukkan ahli tata negara, Yusril Ihza Mahendra, saat menjadi saksi pada sidang ini. Ia meminta MK tidak menjadi mahkamah kalkulator dan  menyarankan MK melakukan pekerjaan yang lebih substansial dari sekadar menghitung jumlah suara.

Selama persidangan, ungkapan Yusril merupakan salah satu ungkapan yang paling punya efek afektif kuat. Ia menggiring opini publik dengan mengandaikan sebuah lembaga tinggi negara dengan alat hitung sederhana. Ungkapan ini berefek kuat karena memiliki pesan yang jelas, konkrit, dan mudah diingat. Analogi ini bahkan lebih kuat dibanding data statistik yang rumit. Meski, sebagai ungkapan politik, tetap saja harus disangsikan kebenarannya.

Surahmat, dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang

Sumber gambar: di sini
Unduh PDF        : di sini

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

Skip to toolbar