gerakan-buruh121222b

PERJUANGAN buruh untuk membangun gerakan yang kuat menemui jalan panjang. Selain kerap berbenturan dengan kepentingan pengusaha dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih proinvestasi, posisi buruh kian lemah karena ada pihak yang melemahkan posisi sosial buruh dengan membangun citra negatif. Profesi dan gerakan buruh dipeyorasi.

Dalam kajian semantik bahasa Indonesia, peyorasi adalah perubahan makna kata ke arah yang lebih jelek. Perubahan makna dapat terjadi karena redefinisi oleh otoritas bahasa, penggunaannya pada konteks tertentu, atau dikaitkan secara sintagmatik dengan sesuatu yang buruk secara konsisten. Ketiga proses ini akan membuat kata yang awalnya bernilai rasa positif atau netral memiliki nilai rasa negatif.

Dalam konteks gerakan buruh, peyorasi dilakukan dengan menyandingkan buruh pada sifat atau aktivitas yang buruk. Buruh dikaitkan dengan pekerja kelas rendah, tukang demonstrasi, anarkis, perusak fasilitas umum, atau bahkan komunis. Belakangan, kata buruh juga didorong agar maknanya mendekati “tak mau bersyukur”. Persepsi tersebut dibentuk berkaitan dengan tuntutan kenaikan gaji yang mereka suarakan.

Ketika terjadi aksi mogok, misalnya, perhatian publik diarahkan pada kerugian yang diterima pengusaha. Buruh dianggap sebagai biang kerok stagnasi industri nasional. Publik diajak lupa bahwa mogok adalah skema perjuangan kelompok lemah yang tidak memiliki bergaining position politik. Publik diajak lupa bahwa mogok adalah pilihan terakhir yang lazimnya hanya dilakukan dalam kondisi terdesak.

Peyorasi yang berjalan perlahan namun sistematis mengakibatkan gerakan buruh kerap menerima cibiran. Tidak hanya dari kelompok pengusaha – yang memang memiliki sejarah konflik kepentingan – melainkan juga oleh buruh lain. Pekerja kelas menengah, eksekutif, dan pegawai negeri yang sejatinya juga adalah buruh, justru antipasti terhadap gerakan buruh. Akibatnya, gerakan buruh kian lemah, terasing, dan kerap gagal mengartikulasikan kehendak politiknya.

Beda Citra

Di Indonesia, gerakan buruh telah dimulai sejak 1870 ketika Pemerintah Kolonal Belanda menerapkan culturstelsel. Untuk menopang mesin industri kolonial agar tetap berjalan, Belanda  membuat paket kebijakan liberal, dengan membuka lahan perkebunan, mendirikan pabrik, membangun infrastruktur, mengeksplorasi pertambangan, dan mengundang investasi asing. Mesin industri itu hanya bisa dijalankan dengan suplai tenaga kerja yang melimpah.

Industrialisasi melahirkan kelompok sosial baru, yakni buruh. Bersamaan dengan itu, gagasan-gagasan dari Barat mulai masuk. Selain nasionalisme dan sosialisme, pemikiran Marx juga mulai dikenal. Pemikiran itu kemudian diresapi sebagai aras pergerakan buruh yang membuat pergerakan ini bertransformasi menjadi lebih kuat. Kelompok buruh menghimpun diri dalam sejumlah serikat pekerja. Mereka bergerak tidak hanya untuk kepentingan kelompok mereka, tetapi juga turut mengawal cita-cita kemerdekaan.

Pada era itu, gerakan buruh tercitra sebagai gerakan sosial yang “baik”, “berani”, bahkan “heroik”. Buruh yang berasal dari kelompok ekonomi lemah memiliki keberanian melawan mesin penindas bertopeng industri. Mereka memiliki basis argumentasi yang sahih untuk menegakkan hak bekerja, hak hidup sejahtera, dan hak berserikat. Argumentasi tersebut kian kuat karena ditopang dalil historis dari pergerakan sejenis di Eropa dan Uni Soviet. Meski harus berhadapan dengan dua goliath sekaligus, yakni pengusaha dan pemerintah kolonial, buruh tetap bergerak.

Tindakan represif pemerintah kolonial yang membubarkan Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) pada 1930 justru kian meningkatkan citra gerakan buruh sebagai pejuang. Meski pemerintah kolonail mengecap mereka sebagai pemberontak, bagi bangsa Indonesia mereka justru berjasa turut menyalakan dan memelihara harapan kemerdekaan.

Peyorasi mulai terjadi justru ketika Orde Baru berkuasa dan mulai menjalankan mesin pembangunan. Dengan desain yang kapitalistik, pembangunan Indonesia memerlukan tenaga kerja melimpah, produktif, namun “tidak rewel”. Pada saat yang bersamaan gerakan buruh melemah saat transisi pemerintahan Soekarno ke Soeharto. Kebijakan untuk membumihangsukan Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat gerakan buruh yang berafiliasi dengannya harus tiarap.

Launa (2011) mencatat, pada 1966 sampai awal 1970 merupakan periode pelarangan terhadap segala bentuk pengorganisasian serikat buruh. Sebab, hampir semua serikat buruh merupakan produk era kepemimpian Soekarno yang bersimpati pada gerakan politik sayap kiri.  Kebijakan ini dilanjutkan dengan pengambilalihan serikat buruh oleh militer pada tahun 1970 sampai 1990-an. Serikat buruh selalu berada di bawah baying-bayang pemerintah, khususnya tentara.

Ketika terjadi reformasi, buruh sebenarnya mendapat momentum emas untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Ini ditandai dengan didirikannya dua partai buruh dan pekerja yang berpartisipasi dalam pemilu 1999. Sayangnya dua partai ini gagal melewati ambang parlementary threshold. Massa buruh justru “dirangkul” partai nasionalis seperti PDI Perjuangan dan partai Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

Label, Logika, dan Keputusan

Ketika pemerintah orotiter runtuh, bukan berarti buruh dapat bergerak leluasa. Kelompok yang tak sepaham dengan gerakan buruh kini melakukan represi dengan alat kultural yang lebih halus namun tak kalah berbahaya, yakni bahasa. Dengan bahasa, kelompok ini berupaya melekatkan label buruk kepada buruh sehingga buruh tercitra negatif dan teralienasi dari kelompok sosial lain.

Strategi kebahasaan yang paling sering digunakan untuk mempeyorasi buruh adalah labeling, yakni penyebutan secara sewenang-wenang. Ada pejabat daerah yang menyebut buruh “anarkis” karena aksi mereka memblokir jalan tol. Ada pengusaha yang menyebut buruh “tak bersyukur” karena tuntutan kenaikan upah. Ada pula pihak yang menyebut buruh sebagai “pengganggu ketertiban umum”, “perusak fasilitas umum” atau “penghasil sampah” hanya karena aksi demonstrasi yang mereka gelar.

Labeling merupakan strategi kebahasaan yang ampuh jika ditopang dengan mesin publikasi yang massif. Dengan label pihak tertentu dapat membenamkan persepsi negatif buruh ke dalam benak publik. Secara berangsur, persepsi negatif itu berkembang mnjadi sebuah pandangan yang lebih kuat yakni pengetahuan. Adapun pengetahuan merupakan sumber logis ketika seseorang mengambil keputusan.

Singkatnya, label digunakan agen sosial tertentu untuk mempeyorasi gerakan buruh sebagai gerakan negatif. Dengan label, agen ini mengajak publik berantipati kepada kelompok pekerja. Akibatnya, gerakan buruh tetap termarjinalkan dan tidak memiliki kekuatan politik berarti hingga saat ini.

Surahmat, dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang

Sumber gambar : di sini 
Unduh PDF         : di sini

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

Skip to toolbar