thinkk

SEBUTAN raja selalu merujuk pada sesuatu yang baik dan agung. Secara leksikal, raja sendiri berarti penguasa tertinggi pada sebuah kerajaan. Pisang raja selama ini dikenal sebagai pisang kualitas tertinggi. Harganya cukup mahal. Rhoma Irama dikenal sebagai raja dangdut berkat prestasinya memopulerkan salah satu aliran musik itu.

Kata “raja” yang bernuansa positif kerap dimanfaatkan penutur bahasa untuk “memositifkan” yang netral dan negatif. Pasangan pengantin, misalnya, mendapat sebutan “raja dan ratu sehari”. Pesan utama pada idiom itu sebenarnya adalah kesementaraan. Namun karena melekat kata “raja”, kesementaraan ini menjadi bernuansa positif.

Gelar “raja dan ratu” yang diberikan kepada pengantin tak sepenuhnya keliru. Pada hari pernikahan mereka memang  dihargai bak penguasa. Selain menjadi pusat perhatian, mereka juga mendapat fasilitas terbaik. Pujian dan doa dilantunkan tiada henti untuk mereka. Lensa kamera terarah pada keduanya seolah-olah tidak ada objek yang lebih menarik.

Namun, gelar itu ternyata mengandung ketidakakuratan yang sengaja dicipta. Sebagai “raja dan ratu” pengantin sebenarnya tidak memiliki kekuasaan apa-apa.Alih-alih merdeka layaknya raja dan ratu dalam arti yang sebenarnya, mereka justru jadi pihak paling terkekang. Ada banyak pihak yang justru “menguasai” mereka, misalnya penata rias, fotografer, dan pranata cara.

Melalui mekanisme linguistik yang sama, masyarakat seringkali menerima perlakuan yang sama. Mereka diberi gelar yang baik namun hak-haknya justru dilucuti. Gelar yang baik digunakan supaya masyarakat puas, tersanjung, dan tidak sadar bahwa ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan darinya.

Para pedagang sempat memopulerkan slogan “pembeli adalah raja.” Dengan membenamkan slogan itu, para pedagang mencoba untuk merekayasa kesadaran calon pembeli supaya merasa sebagai orang yang istimewa.Jika calon konsumen merasa istimewa, mereka tak sungkan untuk datang datang dan berbelanja.

Apakah pada praktiknya pembeli mendapat hak layaknya raja? Tidak juga. Pembeli mungkin mendapat layanan terbaik. Tapi, setiap layanan yang mereka nikmati harus mereka bayar lunas. Kemanjaan yang mereka nikmati harus dibayar dengan harga yang sepadan.

Saat makan di tempat makan elit, misalnya, calon pembeli akan mendapat sambutan hangat dari waitress. Pembeli akan menikmati ruangan yang sejuk ber-AC. Bahkan, pembeli juga bisa menikmati karpet tebal yang lembut. Namun, mereka harus membayar jauh lebih mahal dari nilai ekonomis makanan yang dinikmatinya. Dalam harga makanan pembeli juga membayar biaya pelatihan waitress, tagihan listrik untuk menyalakan AC, juga biaya laundry karpet.

Jelang pemilu, rakyat juga menerima banyak sebutan yang membesarkan hati. Istilah-istilah yang enak didengar banyak dimunculkan.

Sebagai sinonim bagi kata pemilu, misalnya, dimunculkan frasa “pesta demokrasi”. Entah siapa yang pertama kali menggunakannya, tapi frasa itu memiliki motif “memositifkan”. Dengan melakatkan kata “pesta”, penggagas frasa berupaya mengarahkan persepsi penutur bahasa bahwa pemilu adalah peristiwa yang menggembirakan. Seolah-olah, saat pemilu rakyat akan memperoleh kegembiraan, keceriaan, dan keriangan yang melimpah.

Apakah kegembiraan semacam itu benar-benar diperoleh rakyat? Sekali lagi: tidak juga. Pemilu justru menghadirkan beban politik kepada rakyat. Mereka dihadapkan pilihan dilematis untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Lebih rumit lagi, rakyat harus dihadapkan pada pilihan sulit karena kandidat yang dipilihnya tidak sesuai harapan. Rakyat juga terbebani risiko jika pilihannya keliru.

Jika ditelisik lebih lanjut, mengapa bukankah rakyat, kalau beruntung, hanya menikmati kegembiraan melalui kaos oblong gratis? Bukankah yang bergembira, yang tertawa lebar, yang terbahak-bahak justru adalah para elit partai? Bukankah yang diuntungkan adalah para kandidat terpilih?

Praktik berbahasa memang menyediakan ruang ketidakakuratan. Selalu ada jarak antara simbol bahasa dengan maknanya. Pada kasus tertentu, ketidakakuratan sengaja diciptakan untuk kepentingan komunikasi. Pada eufemisme, misalnya, ketidakakuratan sengaja dibuat untuk menciptakan nuansa kesantunan. Pada sarkasme ketidakakuratan diberdayakan untuk menajamkan pesan.

Di arena politik, ketidakakuratan bahasa kerap digunakan untuk merekayasa kesadaran publik. Dengan teknik gramatika tertentu, sesuatu yang bermakna negatif dapat disampaikan sehingga seolah-olah bernuansa positif. Tujuannya jelas, yakni mengarahkan persepsi dan keputusan publik agar sesuai kehendak aktor politik tertentu.

Dalam kampanye pemilihan anggota legislatif lalu, ketua umum sebuah partai mengajak masyarakat untuk memilih partainya. Dia memuji, anggota masyarakat yang memilih partainya sebagai “pemilih cerdas.”

Sebutan sebagai “pemilih cerdas” bisa jadi akan cukup menggoda bagi sekelompok orang. Itu sebutan yang membanggakan. Tanpa konfirmasi lebih mendalam, beberapa orang mungkin akan berusaha memenuhi criteria “cerdas” sebagaimana dikatakan sang ketua umum. Pemilih “cerdas” ini mengabaikan fakta bahwa kader partai itu banyak terjerat korupsi.

Surahmat, dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang

Sumber gambar: di sini
Unduh PDF: di sini

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

Skip to toolbar