Sebutan “tahun politik” yang dilekatkan kepada tahun 2018 ternyata diterima secara luas. Atribusi ini muncul karena tahun ini akan digelar aneka peristiwa politik yang berpusat pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 171 provinsi/kabupaten/kota. Namun sebutan itu membawa risiko tertentu. Ada simplikasi yang cukup berbahaya.

Untuk mengetahui bahaya di balik sebutan itu, terlebih dulu perlu ditelusuri pola pikir yang melatarbelakangi kelahirannya. Usai itu, kita dapat melacak kemungkinan-kemungkinan respon publik yang muncul akibatnya.

Secara morfologis, frasa “tahun politik” dibentuk dengan logika yang sama dengan “rumah tingkat”. Penyebut mengasumsikan “tingkat” sebagai ciri paling penting dari rumah yang dirujuknya. Karena dianggap sebagai ciri terpenting, “tingkat” dijadikan penanda khas untuk membedakan dengan rumah lainnya.

Sebangun dengan logika itu, peristiwa politik yang dijadwalkan pada 2018 juga dipandang (sebagian) pengguna bahasa sebagai peristiwa paling penting. Karena itulah ia dijadikan penanda khas untuk membedakan 2018 dengan tahun-tahun lainnya. Di sinilah muncul pertanyaan: mengapa politik dianggap penting? Penting bagi siapa?

Arsip digital menunjukkan bahwa “tahun politik” lahir dari gagasan para analis politik. Atribusi itu menjadi terkenal karena direproduksi massal melalui media. Selain muncul dalam dialog di televisi, ia hadir menjadi wacana di surat kabar dan perbincangan di media sosial. Proses itu membuat penggunaannya semakin luas sehingga “tahun politik” mungkin telah digunakan dalam ruang bincang pribadi yang lebih privat.

Analis yang mendesakkan “tahun politik” sebagai wacana publik berpikir bahwa peristiwa politik adalah peristiwa utama pada tahun ini. Peristiwa di bidang lain dianggap sebagai “partai tambahan” sehingga patut dikesampingkan. Inilah yang saya maksud sebagai simplikasi. Ada penyederhanaan yang keterlaluan karena kompleksitas peristiwa pada tahun 2018 justru diabaikan.

Sebagai strategi tutur, menyebut 2018 sebagai tahun politik tampaknya wajar-wajar saja. “Tahun politik” berfungsi sebagai penanda. Bobot sebutan itu sama dengan frasa-frasa lain seperti air putih, coretan dinding, atau tisu basah. Tapi karena pada “tahun politik” ada sengketa kepentingan, di situ ada persoalan yang patut mendapat perhatian.

Analis politik mungkin senang jika wacana “tahun politik” yang dilahirkannya diterima secara luas. Penerimaan demikian akan membuat gagasannya semakin diminati dan ilmunya “laku”. Ada banyak keuntungan sosial dan ekonomis yang bisa digali dari situ. Di sisi lain, pihak  yang tak tertarik politik mungkin terganggu. Sebab, bagi dia atau kelompoknya, politik adalah urusan remeh. Di luar itu ada banyak urusan yang lebih penting dan patut diperjuangkan.

Reproduksi “tahun politik” secara terus-menerus ternyata membawa risiko sosial yang riil. Sebutan itu akan membangkitkan ingatan kolektif publik bahwa politik itu dipenuhi kegaduhan dan ketegangan. Ingatan yang diperoleh berdasarkan pengalaman pada Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Gubernur Jakarta 2016 lalu itu melahirkan implikatur bahwa tahun ini akan terjadi kegaduhan yang serupa. Akibatnya, publik cenderung memprediksi bahwa tahun 2018 akan gaduh pula.

Dalam situasi inilah bahasa menemukan fungsinya bukan hanya sebagai penanda realitas, tapi pembentuk realitas. Melalui frasa “tahun politik”, analis dan media berusaha mendesakkan makna tertentu. Makna itu itu kemudian membentuk perilaku tertentu pula.

Filsuf semacam Wittgenstein (1921) percaya bahwa realitas subjektif dalam pikiran sangat ditentukan oleh kata-kata. Realitas pikiran bagaikan lukisan dan kata-kata adalah kuasnya. Jenis kuas dan teknik sapuan membentuk karakter lukisan sebagaimana kata-kata menciptakan realitas dunia bagi penutur bahasa.

Seorang pengusaha mungkin menunda rencana membuka perseroan karena menilai tahun 2018 bukan waktu yang cocok. Ia menduga tahun ini birokrasi tak akan fokus bekerja karena dipengaruhi dinamika politik. Daripada tak efisien menggunakan waktu dan energi, ia memutuskan baru membuka bisnisnya tahun depan.

Kemungkinan seperti itu terbuka dengan variasi yang tak terbatas jumlahnya. Karena itu, “tahun politik” sebagai wacana perlu ditandingi sengan wacan lain. Organisasi pengusaha mungkin perlu menyebut 2018 sebagai tahun laba. Para petualang mungkin perlu menyebut tahun bahagia. Adapun para remaja, sah-sah saja untuk menyebut 2018 sebagai tahun asmara. Tahun 2018 bisa menjadi tahun apa saja bagi siapa saja.

Rahmat Petuguran
Dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang
Penulis buku Politik Bahasa Penguasa
Tulisan ini pertama kali dipublikasikan majalah Tempo edisi 29 Januari 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

[+] kaskus emoticons nartzco

Skip to toolbar