Yang sering bersambang ke depan Rektorat Unnes pasti tahu ada pohon yang berbuah cukup unik. Gondal-gandul tapi bukan pepaya, dan sepertinya kalau jatuh kena kepala, bisa bikin klaim BPJS ke Klinik.
Lihat buah yang jatuh ini:
Dumolid Adalah
Dumolid merupakan merek dagang bagi nitrazolam. Nitrazolam ini adalah obat yang masuk ke dalam golongan benzodiazepine.
Salah satu jenis obat-obatan sedatif-hipnotik kelas benzodiazepine memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa cemas, mengobati kejang-kejang akibat epilepsy, dan ketegangan pada otot. Nitrazepam sering digunakan sebagai hipnotik dalam terapi jangka pendek imsonia, cemas, depresi, dan iritabilitas. Continue reading →
Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dalam Jasa Konstruksi Nasional
Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
- meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
- terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
- meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
- meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
- tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:
a. kejujuran dan keadilan;
b. manfaat;
c. kesetaraan;
d. keserasian;
e. keseimbangan;
f. profesionalitas;
g. kemandirian;
h. keterbukaan’
i. kemitraan;
j. keamanan dan keselamatan;
k. kebebasan;
l. pembangunan berkelanjutan; dan
m. wawasan lingkungan.
dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah:
a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstrrrksi yang berkualitas;
b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keamanan dan keselamatan; keselamatan publik dan lingkungan terbangun; menciptakan kenyamanan
e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Pengertian Tanda Daftar Usaha perseorangan
Tanda Daftar Usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Pengertian Sertifikasi Kompetensi Kerja
Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Pengertian Kegagalan Bangunan
Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan seterah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi
Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Pengguna Jasa Konstruksi Adalah
Pengguna Jasa Konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
Sumber: UU No 2 tahun 2017
Usaha Penyediaan Bangunan adalah
Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendirioleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
Sumber: UU No 2 Tahun 2017