Archives : July-2017

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas: meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan ..

Read more

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan’ i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan. dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah: a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan ..

Read more

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. Sumber: UU No 2 ..

Read more

Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendirioleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Sumber: UU No 2 ..

Read more