Hal yang paling mendasar dari setiap sistem ekonomi adalah nilai-nilai dasar yang bersifat ideologis. Nilai-nilai dasar tersebut sangat penting karena di atas nilai-nilai dasar itulah dibangun sistem ekonomi. Nilai-nilai dasar itu selanjutnya akan menjadi pijakan yang mewarnai sekaligus menjiwai seluruh komponen sistem ekonomi. Tanpa landasan ideologis, sistem ekonomi akan kehilangan ruh, jati diri, dan berubah menjadi pedoman yang bersifat teknis dan teoritis.
a. Nilai Ideologis Bangsa Indonesia
Menurut Nasikun (2007), ada dua konsep yang dapat digunakan untuk memahami dinamika kehidupan sosial di Indonesia, yaitu pendekatan fungsionalisme structural dan pendekatan konflik.
Menurut pendekatan fungsionalisme-struktural, sistem sosial masyarakat pada dasarnya harmoni atau seimbang. Alasannya, sistem sosial merupakan integrasi dari berbagai bagian sistem yang berhubungan satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki tujuan dan prinsip-prinsip dasar di mana sebagian besar masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang benar.
Menurut pendekatan konflik, evolusi sosial muncul karena adanya unsur-unsur yang saling bertentangan yang bersumber dari pembagian kekuasaan atau kewenangan yang tidak merata. Ketimpangan dalam pembagian kekuasaan ini menghasilkan kepentingan dan kompensasi yang berbeda, atau bahkan bertentangan sehingga konflik tidak bisa dihindarkan.
b. Asas Sistem Ekonomi Indonesia
Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Asas kebersamaan menjelma menjadi sifat gotong royong dan perasaan senasib sepenangguhan dalam sebuah aspek kehidupan. Kebersamaan adalah keinsafan, kesadaran dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung akibat secara bersama-sama dalam suatu perbuatan (Rahardjo dan Herdianto WK., 2001).
Seperti yang ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 UUD Negara Repubrik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan kehidupan ekonomi didasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah keinsafan, kesadaran dan tekad untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan seorang kepala dan di bawah penilikan para anggotanya (Rahardjo dan Herdianto WK., 2001). Hubungan anggota-anggota dalam satu keluarga bukan didasarkan pada hubungan kontrak, tetapi didasarkan pada hubungan kasih sayang yang muncul dari ikatan kekerabatan.
Bentuk operasional kekeluargaan dalam kehidupan yang nyata dicerminkan oleh sekurang-kurangnya tiga hal :
1. Kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan, bukan kepentingan atau kesejahteraan orang-seorang.
2. Antara kepala sebagai pimpinannya dan para anggota masyarakat sebagai yang dipimpin ada persatuan dan kesatuan di dalam rasa dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua.
3. Dalam semua usaha dan karya, kasih sayang dan kewajibanlah yang menjadi pendorong dan penggeraknya, bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi bangsa dan negara Indonesia bermula dari kesadaran dan tekad kebersamaan yang kuat untu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun wiayah Indonesia luas dan terpencar-pencar serta adanya keberagaman budaya dan agama.
c. Sendi-sendi Sistem Ekonomi Indonesia
1. Sila Ketuhanan
Sila Ketuhanan memiliki kaitan penting dengan tatanan penyelenggaraan kegiatan ekonomi,di mana yang terpenting dalam kegiatan ekonomi yaitu harus terselenggara sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, seperti kejujuran dan keadilan. Kaitan keduanya juga dapat diperluas, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama harus mendapat peluang yang besar untuk dipraktikkan di Indonesia. Praktik ekonomi syariah yang didukung oleh lembaga ekonomi syariah dan bentuk praktik-praktik yang bersumber dari ajaran agama dan karifan lokal yang lain harus terwadahi dalam Sistem Ekonomi Indonesia.
Sila ketuhanan juga memiliki implikasi penting terhadap tatanan kepemilikan. Alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah ciptaan Tuhan, sehingga hakiki kepemilikan tetap menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun diatur dalam sistem kepemilikan, maka kepemilikan atas alam menjadi kepemilikan bersama (umum), bukan kepemilikan individu. Ini tidak berarti bahwa kepemilikan individu tidak diakui.
Sila ketuhanan juga memiliki implikasi penting terhadap tujuan yang ingin dicapai.
2. Sendi Kemanusiaan
Sila kedua memberi landasan agar Sistem Ekonomi Indonesia menempatkan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Yaitu, manusia adalah makhluk yang berakal, makhluk yang bebas merdeka, makhluk yang memiliki derajat sama di hadapan Tuhan, dan makhluk yang berkomunikasi (sosial). Di atas sendi kemanusiaan tersebut Sistem Ekonomi Indonesia harus dibangun dan dikelola.
Sesuai dengan asas kemerdekaan, seseorang bisa memilih kegiatan ekonomi sesuai dengan kehendaknya. Di samping itu, manusia Indonesia memiiki kebebasan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimilikinya dalam kegiatan ekonomi, sepanjang kegiatan itu tidak merugikan kepentingan orang lain. Sistem ekonomi Indonesia harus menempatkan manusia sebagai tujuan, yaitu sistem ekonomi yang mensejahterakan manusia.
Sila kemanusiaan juga memiliki implikasi penting terhadap kepemilika. Kepemilikan pribadi bersumber dari kerjakeras yang ia sumbangkan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga, kepemilikan pribadi memiliki tanggung jawab sosial karena harta yang dimiliki itu diperoleh atas bantuan orang lain.
3. Sendi Persatuan/Kebangsaan
Sila kesatuan memiliki nilai strategis menjaga kesatuan bangsa dan negara Indinesia. Sila persatuan mengamanatkan agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh semangat kebersamaan yang dicerminkan oleh tingginya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, menyebarnya sumber daya, dan kegiatan ekonomi di luar negeri, serta tingginya rasa nasionalisme dan kemandirian ekonomi nasional.
4. Sendi Kerakyatan
Perwujudan sendi kerakyatan dalam sistem ekonomi Indonesia adalah tegaknya demokrasi ekonomi. Yaitu, suatu bentuk sistem ekonomi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Inti ekonomi yang berkedaulatan rakyat adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat berarti penyelenggaraan perekonomian nasional terlaksana setelah mendapat mandat dari rakyat. Oleh rakyat berarti penyelenggaraan perekonomian dilaksanakan oleh rakyat. Dan untuk rakyat berarti tujuan dari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sehingga istilah rakyat berarti mengacu kepada seluruh warga negara, bukan perorangan.
d. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Indonesia
1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Kemanfaatan
Recent Comments