Komisi Pemberantasan Korupsi
November 12th, 2015 by mariska yunita

Komisi Pemberantasan Korupsi Singkatan KPK Kepala Abraham Samad Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Alamat kantor pusat Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta-12920 Situs web kpk.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Visi dan Misi KPK Visi KPK Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien! Misi KPK adalah sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK.

Fungsi dan Tugas KPK Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang Pendukung Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas – See more at: http://bagushadi-wijaya.blogspot.com/2014/07/lembaga-lembaga-anti-korupsi.html#sthash.8070WYC2.dpuf

Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang di sebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan  untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga merugikan bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribaadi lainnya.

Karena korupsi pada zaman sekarang sudah banyak akhirnya terbentuklah sebuah organisasi anti korupsi, ini semua adalah salah satu perwujudan peran aktif masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berikut ini contoh macam-macam organisasi anti korupsi:

  1. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara).
  2. OAK (Organisasi Anti Korupsi)
  3. ICW (Indonesian Corruption Watch)
  4. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi)
  5. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi)
  6. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia)
  7. TII (Transparency International Indonesia)
  8. GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi)

 

 

 

 

No. Nama Gerakan/

Organisasi Anti Korupsi

Keterangan
1. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara ) Berkedudukan di Jakarta dan diketahui oleh Dr. Albert Hasibuan
2. OAK (Organisasi Anti Korupsi) Berkedudukan di Jakarta
3. ICW (Indonesian Crruption Watch) NGO/LSM berkedudukan di Jakarta yang menyaroti korupsi pada sektor kesehatan dan pendidikan
4. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) Berkedudukan di Aceh
5. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Berkedududkan di Aceh
6. Masyarakat Transparasi Indomnesia (TMI) NGO/LSM berkedudukan di Jakarta

 

7. Transparency International Indonesia (TII) NGO/LSM berkedudukan di Jakarta
8. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), dan lain-lain

Ketidakberdayaan lembaga anati korupsi melaksanakan fungsi dan perannya itu dipengaruhi, antara lain sebagai berikut.

  • LSM/Ornop tidak mempunyain wewenang untuk memeriksa instalasi pemerintah. Kalaupun berwenang untuk mengawasi, hanya sebatas dari luar.
  • LSM/Ornop memiliki keterbatasan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ornop seperti keahlian investigasi dan auditing ( pemerksa keuangan).
  • LSM/Ornop memiliki keterbatasan dalam mencari sumber dana. Hampir semua aktivitasa LSM/Ornop dijalankan dengan biaya sendiri tampa dukungan pihak lain, apalagi pemeritah.
  • LSM/Ornop kyrang mendapat dukungan dai masyarakat. Sebagai sebuah gerakan, tentu kekuatan LSM/Ornop ada pada dukungan publik. Namun yang terjadi adalah kekurangan kepedulian masyarakat terhadap LSM/Ornop.

Indonesia Corruption Watch

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Komisi Masyarakat untuk Penyelidikan Korupsi

Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada awal kelahirannya, ICW dipimpin oleh Teten Masduki, bersama pengacara Todung Mulya Lubis, ekonom Faisal Basri dan lainnya. ICW aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada masyarakat dan jika perlu, melakukan gugatan class-action terhadap para pejabat yang korup.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

ICW lahir karena didorong oleh berbagai latar belakang yang ditulis dalam bentuk manifesto, yang berjudul Manifesto Gerakan Antikorupsi Indonesia Corruption Watch.

ICW memiliki 6 divisi pendukung, diantaranya:

  • Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (Emerson Yuntho, Lalola Easter, Aradila Caesar)
  • Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran (Firdaus Ilyas, Mouna Wasef, Wana Alamsyah)
  • Divisi Korupsi Politik (Abdullah Dahlan, Donal Fariz, Almas Sjafrina)
  • Divisi Monitoring Pelayanan Publik (Febri Hendri, Siti Juliantari, Aisy Ilfiah, Nida Zidny)
  • Divisi Investigasi dan Publikasi (Tama S. Langkun, Christian Evert, Lais Abid, Sigit Wijaya, Dewi Anggeraini, Ayu Rahmaningtias, Asri Tri Undari)
  • Divisi Fundraising (Tibiko Zabar Pradano)

Koordinatornya saat ini adalah Adnan Topan Husodo.

Wakil Koordinator adalah Ade Irawan dan Agus Sunaryanto

ICW memiliki Dewan Perkumpulan yang beranggotakan:

 

Transparency International

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.

Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.

Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global.

Hubungan antara kompetitifnya sebuah negara dan korupsi telah dibahas pertama kali dalam seminar TI di Praha, November 1998.

Indeks Persepsi Korupsi

Survei TI Indonesia yang berbentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 mengungkapkan Jakarta sebagai kota paling korup di Tanah Air, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam.

Indonesia sendiri, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi keenam terkorup di dunia menurut survei TI pada tahun 2005. IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia dan Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Menurut hasil survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.


4 Responses  
  • mrbayu writes:
    November 26th, 20154:32 amat

    Kategori belum dibuat, link blog teman blm ada

  • mrbayu writes:
    November 26th, 20154:33 amat

    profil / identitas blog blm ada

  • zaidanfahmi writes:
    November 28th, 20157:20 pmat

    kerapian tulisan kalau bisa dibenahi kak..

  • nurul writes:
    December 1st, 20155:05 amat

    bagus kak, mungkin kalau tata penulisannya lebih dirapikan akan tambah oke deh


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[+] kaskus emoticons nartzco

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
Skip to toolbar