AKHIR pekan lalu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa pesantren di Rembang, Jawa Tengah. Kapolri bertemu dengan sejumlah ulama dan pimpinan pesantren, antara lain K.H. Muhammad Najih Maimun, K.H. Abdul Ghofur Maimun, K.H. Bahauddin Nursalim,…
Author: Dani Muhtada
Dani Muhtada adalah dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Ia meraih gelar doktor (PhD) dalam bidang Politik Hukum dari departemen Ilmu Politik Northern Illinois University, Amerika Serikat. Menulis disertasi tentang dinamika politik hukum dalam penyebaran perda perda syariah di Indonesia. Ia juga meraih gelar Master of Public Administration (MPA) dari The Flinders Institute of Public Policy and Management, Flinders University, Australia. Di Fakultas Hukum, ia mengajar di Bagian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (HTN-HAN) untuk mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, Ilmu Negara, dan Politik Hukum. Selain itu, ia juga mengajar mata kuliah Politik Hukum, Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi, serta Birokrasi dan Good Governance pada program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Negeri Semarang. Ia dapat dihubungi melalui alamat email: [email protected]
COVID-19, Moderasi Beragama, dan Kontra-Radikalisme
Salah satu hikmah di balik wabah COVID-19 di Indonesia adalah menjamurnya kajian agama Islam secara online. Menariknya, kajian agama online ini banyak dilakukan oleh segmen Islam moderat, yang nota bene memiliki pandangan keagamaan yang lebih toleran dan inklusif. Termasuk dalam…
Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19
Salah satu tantangan yang tidak ringan di tengah upaya menangani penyebaran COVID-19 adalah sikap kontraproduktif yang ditunjukkan oleh sebagian komunitas keagamaan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari kerumunan (social distancing), beberapa kelompok keagamaan masih…
Hukum Omnibus dan Perda Syariah
SUARA Merdeka memuat berita berjudul ”Omnibus Law Larang Perda Syariah” (22/1). Judul ini menarik dan cukup provokatif, mengingat umat Islam merupakan populasi mayoritas di Indonesia. Pemerintah bisa menanggung akibat politik yang merepotkan jika benar program ini memuat larangan perda syariah. Pertanyaannya,…
Razia Warung di Negara Hukum
Razia warung dan restoran di kota Serang yang terjadi beberapa hari lalu menuai kontroversi. Sebagian orang menganggap razia tersebut wajar. Tidak hanya untuk menghormati bulan puasa, namun juga merupakan amanah Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan,…
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Siapa di antara Anda yang berasal dari Desa? Ya. Saya yakin banyak. Tahukah Anda, berapa jumlah desa di Indonesia? Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.754 desa. Cukup banyak, bukan? Yang menarik,…
Produk Hukum Daerah
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri, yang dinamakan Produk Hukum Daerah. Apakah produk hukum daerah itu? Apa saja jenis-jenisnya? Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah…
Pemilihan Kepala Daerah
Beberapa waktu lalu ada pro dan kontra tentang sistem pemilihan kepala daerah. Ada dua opsi yang diperdebatkan saat itu. Yaitu, pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung (melalui DPRD). Anda memilih yang mana? Mengapa demikian?…
Pemekaran Daerah
Anda tentu sudah mengetahui beberapa daerah yang mengalami pemakaran. Atau bahkan daerah Anda sendiri mengalaminya? Jika ya, tahukah Anda bagaimana pemekaran daerah dilakukan? Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pemekaran daerah? Proses pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah daerah…
Penataan Daerah
Anda tentu pernah mendengar adanya pemekaran suatu daerah, baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota. Pemekaran daerah adalah bagian dari upaya penataan daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penataan daerah dilakukan untuk…