LAPORAN PEMETAAN AWAL STRUKTUR AGRARIA DI DESA IGIRKLANCENG

Hallo, bertemu lagi dengan saya di loker ilmu. Kali ini saya akan memposting tugas kuliah yang sudah pernah saya kerjakan. Yaitu tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang telah saya dapat pada semester 4. untuk lebih jelasnya, yuks baca tulisan ini sampai selesai.

Tugas ini merupakan hasil observasi lapangan yang diakukan di tempat tinggal saya.

Gambar: lokasi Desa Igirklanceng

Gambar: Lokasi Desa Igirklanceng

Desa Igirklanceng, terletak di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. desa ini terletak di kaki  gunung slamet. Karena letaknya di lereng gunung, maka desa ini memiliki kesuburan tanah yang cukup baik.

Berdasarkan tabel pada sumber di atas, menunjukan bahwa Desa Igirklanceng hanya memiliki tanah bukan sawah seluas 663, 01 ha. Lahan pertanian bukan sawah ini berupa lahan kering atau tegalan. Sehingga cocok ditanami dengan berbagai macam tanaman holtikultura. Tercatat bahwa desa Igirklanceng merupakan salah satu desa yang menyumbang sayuran terbanyak di Kecamatan Sirampog.

Berbicara mengenai pertanian, tidak terlepas dari jenis-jenis lahan pertanian yang digunakan oleh para petani. Diantaranya yaitu:

  1. Sawah,adalah tanah yg digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.
  2. Tegalan, tegalan merupakan tanah yg luas dan rata yg ditanami palawija dsb dng tidak menggunakan sistem irigrasi, tetapi bergantung pd hujan; ladang; huma;(arti)  (sumber; http://www.kamusbesar.com/58452/tanah-tegalan)
  3. Ladang/la-dang/n tanah yang diusahakan dan ditanami (ubi, jagung, dan sebagainya) dengan tidak diairi; tegal;  tanah atau tempat yang luas yang diusahakan karena mengandung sumber daya alam, seperti minyak;  (sumber KBBI)

Namun tanah yang terdapat di Desa Igirklanceng ini berupa tanah tegalan. Penduduk biasa menamainya dengan istilah “alas, gaga, atau kebon”.  Tanah tersebut merupakan tanah kering yang bisa ditanami tanaman seperti berbagai macam bentuk sayuran, dan buah-buahan, akan tetapi tidak membutuhkan pengairan irigasi melainkan membutuhkan air hujan. Biasanya ketika musim kemarau tiba, para penduduk berinisiatif untuk memberikan pengairan di tegalan milik mereka dengan menggunakan pipa.

Struktur Penguasaan Tanah

Struktur penguasaan tanah dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi. Diantaranya yaitu

  1. Golongan tuan tanah, menurut Tjondronegoro dan Wirandi (1984;162) menyatakan golongan ini merupakan golongan yang benar-benar memiliki tanah yang cukup luas dan biasanya dikerjakan oleh penyewa. Di Desa Igirklanceng, golongan tuan tanah biasnya terdiri dari haji, dan pedagang.
  2. Petani kaya, biasanya terdiri dari sekelompk orang yang memiliki lahan pertanian dan berupaya untuk selalu melakukan semua pengerjaannya sendiri. Golongan ini terdiri dari orang-orang kaya yang memiliki tanah yang luas. Selain itu, biasanya orang-orang tersebut sudah terkenal akan hasil panennya yang berjumlah banyak sekaligus dengan kualitas yang baik. Tidak hanya itu, golongan ini biasanya memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai pedagang makanan atau kelontong, dan pedagang sayuran (bakul) yang mengepul hasil-hasil pertanian para warga untuk kemudian dijual ke luar kota.
  3. Petani sedang, kelompok ini memiliki luas lahan pertanian yang semakin sempit. Dan tidak mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan lahannya. Biasanya golongan ini terdiri dari orang-orang biasa yang bekerja sebagai petani, sambil memelihara kambing, atau ayam.
  4. Petani miskin, kelompok inihanya memiliki lahan pertanian sempit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Biasanya merek berusaha sebagai buruh tani atau petani bagi hasil. Biasanya mereka bekerja menjadi buruh di golongan petani tuan tanah dan petani kaya.
  5. Buruh tani tak bertanah, kelompok ini sama sekali tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, untuk memperoleh pendapatan, kelompok ini berusaha sebagai buruh, selain itu mereka juga tinggalny menumpang di tempat majikannya.

Proses interaksi atau hubungan yang terjadi antaar golongan juragan, petani kaya, petani sedang, petani miskin, dan buruh tani tak bertanah seringkali menimbulkan hubungan yang fungsional. Dalam artian lagi disebut sebagai hubungan patron-klien. Posisi patron diduduki oleh golongan juargan, dan petani kaya. Sementara posisi klien diduduki oleh golongan petani sedang, miskin dan buruh tani. Patron menyediakan pekerjaan, dan barang-barang kebutuhan lain yang diperlukan oleh klien. Sementara dengan keberadaan klien, patron pun diuntungkan. Karena pekerjaan patron dapat terbantu penyelesaiannya, selain itu, patron juga dapat memperoleh keuntungan melalui penjualan barang-barang pokok dan juga keuntungan dari pembelian hasil pertanian para klien. Hal ini menunjukan bahwa hubungan antara patron dan klien bersifat timbal balik atau saling mneguntungkan.

Status dan Kepemilikan Tanah

Di indonesia status penguasaan tanah dibagi menjadi dua, (Wiradi dan Makali, 2009; 108) yaitu secara hukum formal dan hukum adat.  Status penguasaan secara formal diantaranya yaitu: tanah milik perorangan turun-temurun, komunal, dan tanah bengkok. Sementara secara hukum adat status penguasaan tanah terdiri dari tanah yasan, tanah grogolan, dan tanah titsara. Namun dalam menjelaskan fenomena ynag terdapat di Desa Igirklanceng, penulis mencoba menuliskan mengenai status kepemilikan tanah yang dijelaskna oleh Tjondronegoro dan Wiradi, (1984) keduanya mengemukakan bahwasanya status kepemilikan tanah di Jawa terdiri dari milik perorangan turun temurun, komunal, dan bengkok.

Berikut adalah Kepemilikan tanah di Desa Igirklanceng

  1. Milik perorangan turun-temurun (leflijk individual bezit)

Merupakan bentuk kepemilikan tanah yang bersifat kekal, seseorang yang memiliki tanah tersebut bebas menggunakannya sesuai dengan kemauannya sendiri. Dapat menggunakannya untuk disewakan, dijual, atau diwariskan kepada keturunannya (Tjondronegoro dan Wirad, 1984; 42) hampir seluruh penguasaan tanah para petani  di Desa Igirklanceng merupakan Milik Perorangan turun temurun. Namun ada beberapa yang memiliki tanah atas hasil pembelian. Biasanya tanah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, semakin berkembangnya jaman, semakin sedikit pula tanah yang dimiliki oleh para penduduk.

  1. Milik komunal (gemeen gezit)

Merupakan penguasaan tanah yang dimiliki secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap orang yang terdapat di dalamnya harus ikut serta mengerjakan tanah tersebut secara bergiliran. Setiap orang dilarang menjual  ataupun memindahtangankan tanah tersebut. Adapun persayaratan yang harus dipenuhi apabila akan menggarap tanah komunal yaitu menurut Tjondronegoro dan Wiradi (1984;48) setiap orang harus mengerjakan kerja wajib, sudah kawin, dan harus memiliki pekarangan dan rumah. Jadi persayaratan-persayaratan tersebut harus dipenuhi. Di Desa Igirklanceng, tidak ada yang termasuk dalam tanah komunal. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kepemilikan tanah. Mengingat adanya tanah komunal dikhawatirkan akan membatasi seseorang untuk meningkatkan produksi pertaniannya serta tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan produksi pertaniannya.

  1. Tanah bengkok

Tanah bengkok menurut Tjondronegoro dan Wiradi (1984;57) merupakan sawah-sawah atau tanah yang diperuntukan untuk pejabat-pejabat pemerintah. Adapun yang termasuk dalam tanah bengkok yaitu:

  • Tanah lungguh, menjadi hak yang diberikan kepada pamong desa untuk menggarap lahan tertentu sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima
  • Tanah kas desa, tanah yang dikelola oleh desa untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa
  • Tanah pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa.

Namun di Desa Igirklanceng tidak memiliki ketiga jenis tanah bengkok tersebut. Hal ini dikarenakan memang sudah sejak lama telah diberlakukannya peraturan negara ynag menghapus sistem komunal. Di Desa Igirklanceng biasanya, para pamong desa atau pejabat desa tidak lagi mendapat pengganti gaji berupa tanah bengkok, melainkan berupa barang, seperti sepeda motor, atau mobil mintaris. Hal ini dikarenakan perubahan jaman yang semakin modern. Sehingga sistem kepemilikan tanah di desa pun ikut mengalami perubahan dan pergeseran.

Terdapat penguasaan tanah dalam bentuk lainnya selain yang telah dijelaskan di atas, yaitu:

  • Tanah Milik Negara
  1. Pengertian Tanah Negara

“Tanah Negara” UUPA, Tanah Negara adalah tanah yang tidak atau belum di haki dengan hak-hak perorangan dan di kuasai penuh oleh negara.Tanah Negara adalah semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dan dianggap menjadi “vrij landsdomain” kemudian tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara. Jadi tanah negara merupakan tanah yang menjadi milik dan hak pemerintah. Artinya, perseoerangan atau kelompok tertentu tidak dapat menggunakan tanah milik negara tersebut sesuka hatinya, melainkan dilarang menggunakannya. Atau apabila menggunakan lahan tersebut, maka harus melakukan proses perizinan terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selain itu, hak menguasai dari Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut:

(1)  Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2)  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3)  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4)  Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Jenis-jenis tanah milik negara Yang termasuk tanah negara adalah

o Tanah Kawasan Hutan, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang Undang Pokok Kehutanan. Lahan atau tanah di kawasan hutan biasanya mutlak dikuasai oleh negara. Sehingga tidak boleh digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu tanpa seizin pemerintah negara.

Akan tetapi fenomena yang terjadi di Desa Igirklanceng justru hampir semua orang menggunakan lahan milik negara. Karena hampir semua penduduknya menjarah hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Penjarahan hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian ini terus berlanjut. Alasannya karena apabila para petani membuka hutan untuk lahan pertanian, maka akan memiliki lahan yang luas, sehingga hasil panen pertaniannya pun akan semakin meningkat, oleh karena itu pendapatannya pun secara otomatis akan menigkat. Biasanya para petani yang hanya memiliki lahan pertanian yang sempit, maka akan melakukan penjarahan hutan yang lebih luas dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan pertanian individu yang relatif luas. Hal ini tentu meresahkan pemerintah, karena kawasan hutan lama-lama akan habis.

Tidak hanya itu, dengan gundulnya hutan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan bencana alam, baik berupa tanah longsor atau banjir. Oleh karena itu, pemerintah setempat mengambil langkah antisipasi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya menurut sumber yang telah penulis peroleh dari suara merdeka.com mengatakan bahwa  “Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH), Administratur KPH Pekalongan Barat, Anton Fajar Agung Susetyo melalui Kepala BKPH Paguyangan, Yohan Haryanto mengatakan bahwa pihaknya secara bertahap terus melakukan perbaikan terhadap kawasan hutan yang dirambah untuk ladang pertanian tersebut. Salah satunya dengan menggencarkan pengembangan tanaman kopi. Tanaman kopi ini dipilih karena ramah lingkungan dan bisa tumbuh dengan baik di bawah tegakkan, serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Sejak 2016 hingga sekarang, menurut Yohan, BKPH Paguyangan telah menanam 183.600 bibit kopi jenis Arabika di lima resor meliputi RPH Sirampog, Igirklanceng, Kalikidang, Cipanas dan Kretek. Selain kopi juga ditanam bibit pohon lainnya seperti durian, cengkih, kelengkeng, jambu dan mangga. Namun jumlah pohon yang ditanam ini masih jauh dari kebutuhan.

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar tidak ada lagi perambahan hutan di desa Igirklanceng, diantaranya yaitu LMDH dan pemerintah desa di sekitar hutan telah menandatangani kesepakatan bersama untuk mengamankan hutan agar tetap lestari. Tidak hanya itu, setiap orang harus aktif melapor jika mengetahui ada tindakan pelanggaran hutan. Dari pihak pemerintah setempat melakukan  patroli bersama LMDH secara rutin, untuk mencegah terjadinya pelanggar-pelanggar yang merambah hutan

o Tanah yang telah di wakafkan yang di pergunakan untuk kepentingan umum.

o Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya.

o Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat di suatu daerah. .

  • Tanah milik Pribadi (perorangan)

Yaitu tanah yang dimiliki oleh perorangan. Jadi orang yang memiliki tanah tersebut memiliki hak penuh untuk memperguakan tanahnya. tanah bisa dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa tanah bangunan dan hak pengelolaan. Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari : (ditentukan dalam Pasal 16 JO Pasal 53 UUPA)

  1. Hak milik, adalah hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Syarat mempunyai hak milik adalah Warga Negara Indonesia, Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah, dan status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara);
  2. Hak Guna Usaha (HGU), adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
  3. Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun.
  4. Hak Pakai, adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan berdasarkan persetujuan dalam perjanjian yang telah dilaksanakan.
  5. Hak Sewa Tanah Bangunan, adalah hak memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang
  6. Hak Pengelolaan

Distribusi kepemilikan Tanah

Distribusi kepemilikan tanah dari tahun ke tahun terus berubah. Akibat perubahan tersebut maka distribusi tanah menjadi terlihat timpang. Hal ini dikarenakan adanya sistem sewa-menyewa dan jual-beli tanah yang dilakukan oleh para pemilik tanah (Tjondronegoro dan Wiradi (1984;259). Biasanya orang yang menyewakan tanah dilakukan oleh orang yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menurut saya sewa-menyewa dalam hal ini lebih condong kepada gada-menggadai tanah yang disebut  “segel”. Contoh, Ketika ada seorang petani (Bapak A)  yang meminjam uang kepada orang yang kaya (Bapak B), maka bapak A harus  menyewakan atau menyegelkan tanahnya untuk ditanami oleh Bapak B, dengan perjanjian beberapa bulan. Apabila sudah habis waktunya, Pak A  harus mengembalikan pinjamannya kepada yang meminjamkannya alias Pak B. Apabila belum bisa membayarkannya, maka tanah tersebut akan selalu digarap oleh Bapak B. Jika selamanya tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam, maka besar kemungkinan tanah milik Pak A akan menjadi milik pak B. Kegiatan menggadaikan atau menyegelkan tanah biasanya didasari oleh kegiatan konsumtif, misalnya untuk mengadakan selamatan (ndue gawe) dan lainnya. Namun kebanyakan kegiatan menyegelkan tanah seringkali merugikan pemilik tanah.

Selain berupa gadai-penggadai itu kegiatan Jual-beli tanah juga kerap terjadi di Desa Igirklanceng. Biasanya orang-orang yang berpindah ke luar desa lalu menjual tanah tersebut.  Tidak hanya itu, kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit, terlilit utang, dan lain-lain juga kerap menjadi pemicu terjadinya jual beli tanah.

Akibat dari sewa-menyewa dan kegiatan jual-beli yang telah disebutkan di atas, menjadi penyebab distribusi kepemilikan tanah saat ini kurang merata. Karena tanah yang luas hanya dimiliki oleh beberapa golongan saja. Sementara masyarakat yang lain sebagian besar hanya memiliki tanah yang berukuran sedang atau kecil saja, bahkan ada dari mereka yang tidak memiliki tanah garapan pribadi. Karena orang yang memiliki uang yang banyak (orang kaya) akan terus menambah jumlah tanahnya dengan membeli tanah orang lain ketika ada yang akan menjual tanahnya. Sehingga dapat dikatakan, yang kaya akan semakin kaya tanah, sementara yang miskin, akan semakin miskin tanah.

Jadi Masalah distribusi penguasaan tanah dari waktu ke waktu  dikarenakan adanya diferensiasi kelas penguasa tanah. Di antaranya yaitu:

  1. Proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa-menyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan atau pembelian
  2. Tingkat ketunakismaan semakin tinggi, kesempatan yang dimiliki oleh tunakisma dalam memiliki tanah melalui sewa-menyewa, atau bagi hasil semakin berkurang. Hal ini dikarenakan pemilik tanah lebih memilih untuk menanami (menggarap) sendiri lahan pertaniannya, ketimbang harus berbagi hasil dengan orang lain.
  3. Jangkauan di luar sumber-sumber pertanian lebih dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tanah atau lahan peertanian yang lebih luas juga.

Katunakismaan (landlesness)

Tunakisma merupakan mereka ynag benar-benar tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai tanah garapan. Sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh tani, dan hanya sebagian kecil saja yang bekerja di luar petani. Salah satu upaya tunakisam dalam meningkatkan pendapatannya yaiitu dengan cara menyewa tanahmilik orang lain yang biasanya memiliki tanah pertanian yang lumayan luas. Sistem sewa-meneuewanya kebanyakain bagi hasil.

Seseorang yang menyewa (tunakisma) biasanya bertugas untuk mengolah lahan pertanian dari mulai penggarapan awal sampai dengan panen. Biasnya bibit yang digunakan bisa dari si penggarap atau pemilik tanah. Sedangkan si pemilik tanah hanya berperan sebagai pembantu modal, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Setelah panen hasil panennya tersebut dibagi dua dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati dan disetujui sebelumnya. Namun melihat fenomena saat ini, kegiatan sewa-menyewa tanah berupa bagi hasil sudah jarang kelihatan lagi. Karena biasnya para pemilik lahan pertanian lebih suka mengerjakan atau menggarap lahannya senidir-senfdiri, tanpa bersedia untuk membantu Landless ness untuk ikut mengerjakan tanahnya. s

Di desa Igirmanis hanya terdapat tanah sama sekali hanya berjumlah 5 orang. Hal ini dikarenakan  mereka adalah keturunan orang yang memang dari dulunya tidak memiliki tanah pertanian. Pekerjaan mereka seringkalis ebagai buruh tani, merantau ke luar negeri, dan menyelingi pekerjaan mereka dengan cara membuka lahan di hutan kemudian ditanami.

Pendapatan dan Distribusinya

Pendapatan rata-rata para petani di Desa Igirklanceng yaitu berkisar antara < 5000.000 per bulan. Namun terkadang tidak bisa dipastikan jumlah pendapatan tetapnya. Karena pendapatan para petani sangat bergantung pada harga, dan hasil atau kualitas hasil panennya. Selain itu biasanya petani yag sudah “besar” seringkali mendapatkan pendapatan yang besar pula. Sementara petani “kecil” memiliki pendapatan yang sedikit.

Hampir semua penduduk memiliki tanah sendiri. Akan tetapi terdapat beberapa yang hanya memiliki tanah dalam jumlah yang sedikit, namun ada juga yang tidak memiliki tanah.

  1. Kelompok yang memiliki tanah milik sendiri dalam ukuran yang relatif luas, biasanya didominasi oleh orang-orang kaya, seperti haji, pedagang, dan tengkulak sayur
  2. Kelompok yang memiliki tanah milik sendiri dalam ukuran yang tidak terlalu luas, biasanya kelompok ini didominasi oleh para pedagang, tengkulak, dan para petani biasa. Yang pendapatannya tidak terlalu besar
  3. Kelompok yang memiliki tanah yang luasnya sangat sempit dan yang tidak memiliki tanah milik sendiri. Biasanya didominasi oleh keluarga yang bekerja sebagai buruh tani, dan merantau di luar kota, namun bukan berarti ynag bekerja di luar kota termasuk dalam kelompok ini. Biasanya mereka hanya memiliki rumah serta pekarangan yang kecil. Oleh karena itu, biasanya mereka melakukan penjarahan hutan untuk digunakan sebagai lahan untuk ditanamai.

Berkaitan dengan pendapatan penduduk, tidak hanya menitikberatkan pada hasil pertanian. Hal ini dikarenakan ada beberapa dari petani yang memiliki pekerjaan atau kegiatan lain selain sebagai petani. Diantaranya ada yang bekerja sebagai Guru, memelihara kambing, memelihara sapi, menjadi pedagang kelontong, pedagang sayuran, pedagang hewan, buruh, dan pekerja bangunan yang merantau di kota. Para pekerj a yang merantau biasanya didominasi oleh para anak muda yang belum menikah. Hal ini dikarenakan mereka kurang berminat bekerja di sektor pertanian. Karena alasan pendapatan dari pertanian tidak tetap, harus berkotor-kotoran dengan tanah, dan yang tidak dapat terelakkan yaitu masalah gengsi. Anak muda biasanya menginginkan hal-hal baru, dan berusaha untuk menunjukan eksistensi dirinya semaksimal mungkin. Salah satu caranya yaitu dengan cara memilih bekerja di kota. Karena mereka menganggap bekerja di kota itu lebih keren, lebih memiliki pendapatan atau gaji yang banyak, dan lain sebagainya. Dari bermacam-macam pekerjaan tersebut jelas akan mempengaruhi tingkat pendapatan penduduknya.

Kemiskinan di Pedesaan

  1. Pengertian kemiskinan
    • Pengertian Kemiskinan Menurut Pemerintah Kriteria terbaru mengenai rumahtangga miskin telah ditetapkan oleh BPS (2006), pada 14 kriteria rumahtangga miskin yang digunakan dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung (BLT). Kategorisasi rumahtangga miskin berdasarkan pendekatan pengeluaran rumahtangga per bulan, yaitu: (1) sangat miskin: kurang dari Rp 480 000, (2) miskin: antara Rp 480 000 – Rp 700 000, dan (3) hampir miskin, yaitu lebih dari Rp 700 000.
    • BAPPENAS (2005) menyatakan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

(Sumber : https://core.ac.uk/download/pdf/32341769.pdf)

Jadi kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara maksimal. Terbatasnya sumber pemenuhan kebutuhan sementara kebutuhan masyarakat itu sendiri terus meningkat. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai akibat dari das sein dan das solen. Adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Harapannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, akan tetapi kenyataannya kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, dikarenakan alat pemuas kebutuhannya tersebut langka atau terbatas. Keadaan seperti ini jelas menimbulkan masalah dan ketidaknyamanan masyarakat.

  1. Kemiskinan yang terdapat di Desa Igirklanceng

Kemiskinan yang terdapat dii Desa Igirklanceng tidak hanya terdapat dalam aspek ekonomi, melainkan terdapat dalam bidang kesehatan dan tenaga medis serta pendidikan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat hanya memiliki pendapatan yang minimalis dalam bidang hasil pertaniannya, terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan luas, sehingga mereka menambah penghasilan dengan cara memilihara kambing, atau ayam, atau bekerja sambilan sebagai tengkulak sayur. Kemiskinan dari segi ekonomi terkait dengan pekerjaannya sebagai petani juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri dan juga tengkulak sayuran (bakul) yang membeli hasil pertanian tersebut. Banyak dari bakul-bakul yang membeli hasil pertanian dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga di pasaran secara umum. Namun, yang menjadi persoalan adalah para petani itu sendiri bersikap legowo atau menerima begitu saja, tidak berusaha untuk menentang. Sehingga para petani selalu berada pada posisi ekonomi yang terkesan stagnan oleh para bakul-bakul yang ada.

Selain dalam aspek ekonmomi, kemiskinan di Desa Igirklanceng juga masuk ke dalam aspek atau bidang kesehatan dan tenaga medis, di desa Igirklanceng dapat dikatakan kurang memadai, karena hanya terdapat satu tenaga medis (bidan) yang biasa mengobati orang sakit, menangani posyandu, dan ibu melahirkan. Semntara miskin dalam bidang pendidikan, hal ini ditunjukan minimnya jumlah anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Rata-rata mereka hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkat SMP dan SMA. Oleh karenanya, kemampuan masyarakat untuk melakukan inovasi terkait pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan pun dapat dikatakan kurang.

Berdasarkan penjelasan mengenai kemiskinan di atas, memunculkan refleksi bahwasanya perlu adanya penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan secara terpadu antara makro dan mikro. Upaya penanggulangan kemiskinan secara makro di tingkat wilayah dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, pembangunan dan perbaikan fasilitas, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan partisipasi masyarakat, meningkatkan akses permodalan dan menciptakan lapangan kerja. Strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat rumahtangga dilakukan melalui pemanfaatan tenaga kerja rumahtangga untuk kegiatan usaha produktif, pemanfaatan modal sosial, pengembangan kapasitas dan keterampilan rumahtangga miskin serta pembangunan sarana air bersih dan jaringan listrik bagi rumahtangga miskin.

Kesimpulan

Desa Igirklanceng memiliki tanah tegalan atau tanah kering yang bisa ditanami tanaman palawija dan holtikultura. Sebagian penduudknya memiliki kepemilikan tanah pribadi. Hal ini membuat para petani bebas melakukan apapun terhadap tanah miliknya. Namun ada beberap apenduduk yang hanya memiliki tanah sedikit, bahkan ada yang tidak memiliki tanah garapan sama sekali. Hal ini dikarenakan distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata akibat sistem sewa-menyewa tanah, gadai-menggadai tanah, dan jual-beli tanah. Sehingga ada petani yang kaya justru semakin bertambah kaya dengan kepemilikan tanah yang bertambah luas, sementara petani yang miskin, akan semakin miskin akan tanah. Hal ini berimplikasi pada penjarahan hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang dilakukan oleh para petani. Tujuannya  agar mereka masih  dapat  bercocok tanam meskipun tidak memiliki tanah. Namun kegiatan tersebut tentu melanggar hukum pemerintah, karena telah menjaraah milik pemerintah, selain itu, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak-dampak negatif, baik berupa bencana banjir, tanah longsor, maupun yang lainnya.

Saran

  • Bagi aparatur pemerintah, agar lebih memperhatikan permasalahan-permasalahn desa khususnya terkait dengan persoalan agraria. Langkah yang dapat diambil pemerintah dapat berupa penerapan program-program tertentu yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat petani. Dapat terkait dengan pengadaan kredit, modal, dan lain sebagainya
  • Bagi masayrakat, bersama-sama meningkatkan ketrampilan mengenai persoalan agraria. Agar dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat itu sendiri.
  • Bagi mahasiswa, lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Mengamati apakah terdapat permasalahan-permasalahan tertentu dalam masyarakat tersebut. Setelah mengamati fenomena=fenomena yang ada, diharapkan mahasiswa dapat mencetuskan ide-ide kreatif untuk dapat ikut serta menyejahtrakan masyarakat.

Sumber referensi

Tjondronegoro, dan Wiradi. 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: PT Gramedias

Wiradi, dkk. 2009. Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Yogyakarta: Sekolah Tinggi PertanahanNasional (SPTN)

http://arc.or.id/wp-content/uploads/2014/11/edk.pdf

http://www.kamusbesar.com/58452/tanah-tegalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

[+] kaskus emoticons