Singapura Catat Investasi US$5,04 Miliar di Indonesia

September 23, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Nilai investasi Singapura di Indonesia pada semester I 2018 tercatat sebesar US$5,04 miliar atau naik 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Selama 50 tahun ini, hubungan bilateral (Indonesia-Singapura) telah terjalin dengan baik, terutama melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi”, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengutip Antara, Minggu (23/9).

Di sepanjang tahun lalu, penanaman modal dari Negeri Singa itu mencapai US$8,44 miliar.

Menurut Airlangga, belakangan ini pihaknya juga aktif menarik investor Singapura ke Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah.

“Saat ini, kami sudah memiliki lebih dari 43 tenant di KIK. Selanjutnya, kami tengah memfokuskan untuk pengembangan politeknik furnitur di kawasan tersebut”, tutur Airlangga.

Pembangunan KIK merupakan hasil kerja sama antara investor Indonesia dengan Singapura. Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diperkirakan berpotensi menyerap investasi sebesar Rp.200 triliun.

Pada tahap pertama, lahan yang akan digarap seluas 1.000 hektare (ha) dengan target 300 penyewa dan menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang hingga 2025 nanti.

“Untuk menjadi kawasan industri terpadu, pengembangan KIK direncanakan sampai tiga tahap dengan total lahan seluas 2.700 ha. Kawasan ini akan didukung dengan pengembangan zona industri, pelabuhan, kota fasion, dan permukiman”, paparnya.

Selain itu, menurut Menperin, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan kejuruan, terutama untuk mengisi kebutuhan di sektor industri.

“Guru dan dosen dari Indonesia telah dikirim untuk mengikuti program pelatihan vokasi di Singapura, seperti di bidang permesinan, pembangkit listrik, dan teknik otomasi industri”, jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya menyampaikan potensi kolaborasi RI-Singapura ke depannya akan dijalin di bidang ekonomi digital seiring dengan bergulirnya era revolusi industri 4.0.

“Salah satu prioritasnya adalah pengembangan Nongsa Digital Park di Batam sebagai wujud konkret kesepakatan kedua kepala pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai ‘digital bridge’ Singapura ke Indonesia”, terang dia.

Airlangga menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Chan Chun Sing, yang turut dihadiri Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai persiapan “leaders retreat” yang akan diselenggarakan di Bali pada 11 Oktober 2018.


Pengusaha Perikanan Diimbau Manfaatkan Perang Dagang

September 22, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengimbau pengusaha sektor perikanan memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China untuk menggenjot produksi ekspor.

Menurut Susi, perang dagang memberikan keuntungan ke sektor perikanan Indonesia. Perang dagang bisa menaikkan daya saing produk Indonesia karena tidak dikenai bea masuk. Dengan berkurangnya produk dari China di AS, Indonesia bisa mengisi kekosongan pasokan untuk produk perikanan maupun produk industri lain.

“Tidak usah pikir perang dagang AS-China. Segera berproduksi. Ekspor yang besar, produksi kita sendiri. Kapan lagi ada kesempatan, dikasih sepatu untuk bisa terbang karena yang lain dikasih beban”, ujar Susi di kantornya, Jumat (21/9).

Kendati mendapatkan kesempatan emas, Susi mengingatkan agar pengusaha Indonesia tidak mencari jalan pintas. Misalnya, membiarkan China memimjam nama Indonesia melalui praktik pemindahkapalan secara ilegal barang (transhipmemt) agar bisa memasarkan produknya ke AS tanpa dikenai bea masuk.

“Banyak juga orang Indonesia ini mau gampang saja. Oh kesempatan, barang sana (China ) dimasukan ke sini (Indonesia) nanti diekspor lagi ke sana (AS), pasti akan ketahuan”, ujarnya.

Susi mengatakan praktir culas tersebut pernah terjadi lebih dari satu dekade lalu. Akhirnya saat itu, Indonesia akhirnya mengaku bersalah karena ketahuan melakukan praktik transhipment produk China untuk dijual ke AS.

“Begitu ketahuan kita kena dampaknua. Pasti (AS) akan marah. Nanti bisa-bisa produk kita malah diembargo”, ujar dia.

Susi mengungkapkan gampang membuktikan transhipment produk perikanan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mencocokan DNA ikan yang diangkut dengan DNA ikan di perairan Indonesia. Jika tak cocok bisa disinyalir produk yang diekspor bukan berasal dari Indonesia.

“Semua pengusaha eksportir seharusnya segera konsolidasi baik dari manufaktur, perikanan, kerajinan tangan. Ini kesempatan besar untuk bersaing melawan naga-naga besar seperti China, Thailand, Vietnam. Kalau, tidak dipakai ya sayang. Jangan sampai kita jadi tukang ekspor saja”, ujar dia.

Ekspor perikanan Indonesia terus meningkat. Sepanjang paruh pertama tahun ini, Indonesia telah mengekspor 510,05 ribu ton ikan, naik 7,21 persen dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 475,74 ribu ton.

Hasil laut utama yang diekspor mulai dari cumi-sotong-gurita, rumput laut, udang, tuna, rajungan/kepiting.


Pertamina Kekurangan Minyak Sawit untuk Terapkan B20

September 21, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

PT Pertamina (Persero) mengaku masih kekurangan pasokan minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) menerapkan kebijakan biodiesel 20 persen (B20). Hingga kini, baru 69 dari 112 terminal BBM yang telah menerima penyaluran FAME.

“Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan”, ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resmi, Jumat (21/9).

Saat ini, sebagian besar daerah yang terminal BBM-nya belum menerima pasokan FAME berada di kawasan timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengaku keberhasilan perseroan dalam menjalankan program B20 sangat bergantung pada suplai FAME dari para produsen. Dia mencontohkan, terminal BBM Plumpang di Jakarta pada lima hari terakhir tak bisa optimal memproduksi B20 lantaran kekurangan pasokan minyak sawit.

Padahal di sisi lain, Pertamina tetap harus memproduksi BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pertamina punya 112 terminal BBM, kami siap semua untuk mengolahnya sepanjang suplai ada dari mitra yang produksi FAME. Begitu FAME datang bisa langsung kami blending (campur) dan jual”, tegasnya.

Mas’ud menyebut total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi mencapai 5,8 juta kiloliter per tahun. “Total konsumsi solar subsidi dan nonsubsidi 29 juta kilometer per tahun”, jelasnya.

Terkait adanya denda sebesar Rp.6 ribu per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME, Mas’ud mengaku bakal berdiskusi dengan pemerintah.

“Denda ini kami dukung supaya disiplin. Tapi kalau kondisi di lapangan suplai FAME-nya tidak ada, kami juga tidak bisa mengolah dan menyalurkan B20. Jadi ini harus didiskusikan lagi dengan pemerintah”, ujar dia.

Kebijakan mandatori B20 dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi impor BBM yang membengkak. Dengan impor yang lebih terkendali, Indonesia diharapkan bisa menghemat devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.


Darmin Sebut Perpres Reforma Agraria Berisi Tiga Poin Penting

September 20, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , ,

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria pekan depan. Perpres setidaknya akan berisi tiga poin penting.

Pertama, menyangkut masalah legislasi lahan yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui proses sertifikasi. Dengan Perpres ini, sertifikasi lahan bagi 126 juta bidang lahan diharapkan bisa menjadi lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2018 ini, pemerintah berharap bisa mencapai target sertifikasi bagi 7 juta lahan atau meningkat dibanding tahun lalu 5 juta lahan. “Kami harapkan dengan perpres ini bisa mempercepat sertifikasi lahan delapan hingga 10 kali lipat lebih cepat”, jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/9) tanpa mengurai percepatan yang dimaksudnya.

Adapun poin kedua, pemerintah ingin agar masyarakat bisa memanfaatkan perhutanan sosial. Rencananya, masyarakat diberi hak untuk mengelola tanah dengan status milik negara yang ada di sekitarnya selama 35 tahun. Namun, akan ada penilaian kembali setiap lima tahun sekali.

Sampai sejauh ini, pemerintah sudah meminjamkan 1,9 juta hektare lahan untuk dimanfaatkan menjadi kawasan perhutanan sosial. Pemerintah masih akan menyerahkan lagi 3 juta lahan hutan untuk bisa dimanfaaatkan sebagai tempat perhutanan sosial.

Sementara itu, poin ketiga soal pengaturan hak pengelolaan lahan bagi individu atau badan usaha. Poin ini memiliki tiga sub bagian.

Sub bagian pertama adalah kepastian perpanjangan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis. Darmin mengatakan pengaturan dilakukan karena banyak sekali masyarakat yang ngotot ingin memperpanjang HGU walau sebetulnya izin tersebut sudah tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah.

Sub bagian kedua adalah soal redistribusi lahan dari bekas program transmigrasi agar bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Melalui perpres ini, lahan transmigrasi harus dikelola secara kelompok agar menghasilkan produk pertanian atau perkebunan yang unggul.

Selain itu, dengan berkelompok, masyarakat bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usahanya. “Dan nanti kami carikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta untuk bermitra, apakah untuk menjadi offtaker (produk tersebut) atau jadi pendamping”, ujar dia.

Yang terakhir, Darmin mengatakan bahwa Perpres ini juga mengidentifikasi pemilikan lahan yang selama ini tidak jelas legalitasnya. Ia mencontohkan kasus peremajaan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan seluas 4.200 ha yang saat itu dikategorikan milik rakyat.

Ternyata, setelah diidentifikasi, 2.600 ha adalah lahan rakyat sementara 1.600 ha sisanya adalah kawasan hutan sehingga pemerintah harus mengatur legalitasnya lagi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika legalitas lahan sedari awal sudah pasti, maka peremajaan sawit harusnya tak berlangsung lama.

Maka dari itu, Perpres ini akan melengkapi Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Adapun di dalam Perpres tersebut, Bupati dan Wali Kota wajib melakukan indentifikasi dan inventarisasi pemilikan lahan. Sementara Perpres Reforma Agraria akan membantu percepat proses legalisasinya.

“Intinya supaya penyelesian persoalan lahan yang tidak jelas ini agar ada solusinya, jangan tidak” pungkasnya.


Istana: Jokowi akan Buka Suara Terkait Polemik Impor Beras

September 19, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , ,

Istana melalui Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan Presiden Joko Widodo akan berbicara kepada masyarakat soal kebijakan impor yang saat ini sedang diperselisihkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Ia mengatakan Jokowi tengah menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan ke masyarakat. Jokowi akan memperhatikan permasalahan yang menyangkut impor beras.

Apalagi, Jokowi punya perhatian besar untuk menyediakan harga kebutuhan pokok, termasuk beras yang terjangkau bagi masyarakat. “Saat yang tepat pasti Beliau akan menyampaikan ke publik”, katanya di Jakarta, Rabu (19/9).

Erani mengatakan, saat ini Istana belum mau berkomentar lebih jauh soal perselisihan terkait impor beras. Istana masih melihat informasi yang beredar saat ini bersifat sepotong-potong. “Kami perlu mendapatkan data dan koordinasi yang lebih utuh mengenai ini”, jelas dia.

Polemik antara Bulog dan Kemendag bermula dari keinginan pemerintah membuka keran impor beras dengan kuota 2 juta ton di tahun ini. Namun, Bulog di bawah pimpinan Budi Waseso enggan melaksanakan kebijakan tersebut.

Keengganan muncul karena Bulog merasa stok beras di gudang mereka masih banyak. Budi mengatakan saat ini stok beras di Gudang Bulog tercatat sebanyak 2,4 juta ton.

Bulog juga masih memiliki sisa kontrak beras impor tahun lalu sebanyak 400 ribu ton. Saat ini, Bulog juga masih menyerap gabah dari petani. Walaupun menolak, Enggartiasto beberapa waktu lalu mengatakan Budi meminta perpanjangan izin impor beras ke kementeriannya sebanyak dua kali.

Surat perpanjangan diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2018. Namun hal tersebut dibantah Budi. Ia ngotot tak mau impor beras dilakukan meski surat persetujuan impor telah diberikan.

“Saya tidak pernah minta izin impor baru. Perpanjangan baru itu surat kadaluarsa”, ungkap Budi.


Investasi Chevron Berkurang, Liffting Blok Rokan Susut

September 18, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Produksi minyak siap jual (lifting) dari Blok Rokan agaknya sudah tak bisa lagi diharapkan pada tahun depan. Soalnya, dari jumlah lifting sebanyak 220,8 ribu barel per hari pada Agustus 2018, diperkirakan susut menjadi 180 ribu barel per hari pada tahun depan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan penurunan lifting dari blok yang dikelola Chevron Pacific Indonesia tersebut turun drastis karena dua faktor. Pertama, puncak produksi Blok Rokan sudah berlalu, sehingga penurunan produksi menjadi hal wajar setelah puncak produksi.

Kedua, Chevron selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah mulai mengurangi investasinya. Ini lantaran Blok Rokan mulai dikelola oleh PT Pertamina (Persero) setelah 2021 mendatang.

Hanya saja, ia tak menyebut jumlah pengurangan investasi yang akan dilakukan Chevron tahun depan.

“Tiga tahun ke depan, Chevron tidak akan ada lagi di blok Rokan, sehingga mereka akan mengurangi pengeboran dan well service secara drastis. Selain itu, tidak ada lagi pencarian dan eksplorasi lagi di lapangan-lapangan yang sudah ada (existing)”, ujarnya, Selasa (18/9).

Menurut Djoko, penurunan produksi ini cukup berbanding terbalik dengan persetujuan Komisi VII DPR dan pemerintah sebelumnya yang ingin meningkatkan lifting dari 750 ribu barel per hari menjadi 775 ribu barel per hari. Mau tak mau, peranan Blok Rokan nantinya akan digantikan oleh Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Ltd.

Di dalam proyeksi sebelumnya, lifting dari Blok Cepu akan berada di angka 212 ribu barel per hari tahun depan atau naik dari realisasi lifting Agustus kemarin, yaitu 207,4 ribu barel per hari. Namun, seiring kenaikan target kenaikan lifting akan ada perubahan target lifting dari Blok Cepu.

“Di Lapangan Banyu Urip akan dipasang tuner dan meningkatkan produksi mereka. Sehingga, penurunan alamiah yang berdampak ke target lifting 775 ribu akan disertai peningkatan dari Banyu Urip”, terang dia.

Dengan demikian, lifting minyak secara keseluruhan diperkirakan turun 25 ribu barel per hari dibanding proyeksi tahun ini 800 ribu barel per hari. Namun, Indonesia setidaknya masih bisa mendulang penerimaan dari kenaikan lifting gas.

Menurut proyeksi, lifting gas tahun depan akan mencapai 7.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau naik dari proyeksi APBN 6.720 MMSCFD. Tiga penyumbang lifting gas terbesar antara lain Blok Tangguh yang dikelola BP Berau Ltd, Blok Mahakam yang dikelola PT Pertamina Hulu Mahakam, dan Blok Corridor yang dikelola ConocoPhilips Grissik Ltd.

“Dan kami proyeksi kenaikan akan berasal dari Tangguh dan proyek Jangkrik yang dikelola Eni”, tandasnya.


Senin Ini, Trump Disebut Umumkan Tarif Baru Bagi Impor China

September 16, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan kembali melancarkan serangan dagang terhadap China. Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan serangan akan dilancarkan dengan memberlakukan tarif baru bagi impor bernilai US$200 miliar asal China.

Pejabat tersebut mengatakn tarif baru akan diumumkan Trump Senin (17/9). Besaran tarif yang akan dikenakan terhadap impor bernilai US$200 miliar tersebut kemungkinan sebesar 10 persen.

Tarif menyasar produk impor teknologi internet, makanan laut, mebel, lampu, ban, bahan kimia, plastik, sepeda dan kursi mobil untuk bayi. Akhir pekan lalu, Juru Bicara Gedung Putih Lindsay Walters mengatakan Presiden Trump akan terus berupaya melawan kecurangan dagang yang dilakukan China.

“Kami telah lama mendorong China untuk mengatasi keluhan ketidakadilan dagang yang telah disampaikan AS”, katanya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (16/9).

Trump menuntut China untuk berdagang secara adil dengan AS dengan melakukan perang dagang terhadap Negeri Tirai Bambu tersebut. Agustus lalu, Pemerintah Trump telah melancarkan serangan dagang dengan mengenakan tarif terhadap impor bernilai US$50 miliar asal China.

Perang dagang dilakukan terkait defisit neraca perdagangan sebesar US$375 miliar yang dialami AS dengan China. Trump menuduh China telah melakukan kecurangan dagang terhadap AS.

Tapi, tuduhan tersebut dibantah China. Negeri tersebut bahkan membalas serangan dagang yang dilakukan oleh AS dengan memberlakukan tarif dan nilai barang yang sama atas impor asal AS.

Minggu ini Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengundang Wakil Perdana Menteri China untuk membicarakan masalah tersebut.


Penjelasan Sri Mulyani soal Rupiah dan Kerja Pemerintah

September 15, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah guna menjaga perekonomian di tengah tensi tinggi perekonomian global. Salah satunya memperbaiki neraca pembayaran yang pada tahun ini mengalamai perubahan drastis dan mempengaruhi nilai tukar rupiah.

“Neraca pembayaran Indonesia menghadapi perubahan yang sangat drastis pada 2018. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua tanpa harus menjadi panik”, ujar Sri Mulyani dalam laman resmi Facebook-nya, dikutip Sabtu (15/9).

Ia memaparkan, pada 2016 dan 2017, kondisi transaksi berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan, jasa dan pendapatan primer mengalami defisit masing-masing sebesar US$17 miliar (US$1,8 persen terhadap PDB) dan US$17,3 miliar (1,7 persen terhadap PDB). Namun, kondisi tersebut dapat ditutup oleh arus modal dan keuangan yang mencapai US$ 29,3 miliar pada 2016 dan US$29,2 miliar pada 2017.

Alhasil, neraca pembayaran pada 2016 dan 2017 mencatatkan surplus sebesar US$12,1 miliar dan US$11,6 miliar. Tak heran, cadangan devisa Indonesia meningkat bahkan mencatatkan pencapaian tertinggi sebesar US$132 miliar.

“Memasuki 2018, normalisasi kebijakan moneter menyebabkan pembalikan arus modal dan keuangan negara emerging ke Amerika Serikat”, ungkap dia.

Kondisi ini, menurut dia, menyebabkan neraca pembayaran mengalami tekanan, karena arus modal ke Indonesia yang sebelumnya mencapai diatas US$29 miliar pada 2016 dan 2017, hanya mencapai US$6 miliar dalam semester 1 2018. Penurunan tajam arus modal tersebut ini makin diperparah dengan defisit transaksi berjalan pada semester pertama 2018 yang justru meningkat menjadi US$13,7 miliar.

“Ini membuat secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar US$8,2 miliar. Hal ini menggerus cadangan devisa dan menekan nilai tukar rupiah. Masalah inilah yang sedang ditangani pemerintah”, ungkap dia.

Adapun salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mengendalikan defisit transaksi berjalan. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor baik untuk barang maupun jasa. “Kelihatannya mudah, namun ini memerlukan kerja keras bersama”, jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan impor. Mulai dari pengenaan pajak impor pada barang-barang tertentu, penggunaan biodisel B20 sebagai pengganti solar (untuk membatasi impor bahan bakar minyak), serta peningkatan penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur.

“Pemerintah juga melakukan seleksi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor besar untuk ditunda. Pemerintah juga menggunakan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk investasi dalam negeri rangka membangun instrumen hulu dan substitusi impor”, jelas dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengklaim pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menggejot ekspor. Salah satunya melalui penyederhanaan perizinan.

“Sedangkan kebijakan untuk meningkatkan arus modal dan keuangan masuk ke Indonesia dilakukan dengan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia”, jelas dia.


Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral Lampaui Target

September 14, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara per 13 September sudah Rp.33,55 triliun. Realisasi penerimaan tersebut sudah berhasil mencapai 104,54 persen dari target sebesar Rp.32,09 triliun yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.

Jika dirinci, sumbangan terbesar PNBP tersebut berasal dari komoditas batu bara yang mencapai Rp.27,45 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan royalti sebesar Rp.14,45 triliun, Pendapatan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp.12,83 triliun, dan iuran tetap sebesar Rp.182,95 miliar.

Sementara, sektor mineral berkontribusi sebesar Rp.6,096 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari royalti sebesar Rp.5,84 triliun dan iuran tetap sebesar Rp.251,8 miliar.

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Jonson Pakpahan mengungkapkan bersinarnya penerimaan sektor minerba didorong oleh kenaikan harga komoditas tambang dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Selama satu setengah bulan terakhir kan rupiah melemah (terhadap dolar AS). Perhitungan pembayaran ekspor (tambang) kan pakai dolar AS”, ujar Jonson saat dihubungi pada Jumat (14/9).

Selain itu, lanjut Jonson, perbaikan kinerja penerimaan juga ditopang upaya pemerintah dalam menagih. Upaya tersebut membuat kepatuhan pelaku usaha untuk membayar kewajibannya mereka ke pemerintah meningkat.

Jonson berharap dengan realisasi penerimaan tersebut, hingga akhir tahun penerimaan sektor minerba bisa mencapai Rp.40,6 triliun atau sama dengan tahun lalu. Agar harapan tersebut terwujud, pemerintah akan terus berupaya untuk menagih pembayaran tunggakan PNBP dari perusahaan tambang yang mangkir dari kewajibannya.

Dalam wawancara terpisah, Jonson menyebutkan total tunggakan PNBP sektor pertambangan per Agustus 2018 mencapai Rp.5,2 triliun. Tunggakan berbentuk iuran tetap maupun royalti.

Ia mengatakan, sekitar Rp.2,1 triliun tunggakan terjadi sejak 2004 dan dipertimbangkan untuk dialihkan kewenangan penagihannya kepada Direktorat Jendereal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Pertumbuhan Ekonomi 2018 Diproyeksi Tak Sesuai Target APBN

September 13, 2018 in Uncategorized | Comments (0)

Tags: , , , , , ,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun nanti akan berada dalam rentang 5,14 persen hingga 5,21 persen.

Proyeksi ini jauh lebih rendang ketimbang proyeksi sebelumnya, yaitu 5,3 persen atau bahkan lebih rendah dibandingkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, yakni 5,4 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III berada dalam rentang 5,13 persen hingga 5,25 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV akan berada di kisaran 5,1 hingga 5,23 persen.

Namun, ia berharap momentum pertumbuhan ekonomi di akhir tahun nanti bisa tetap di atas 5,2 persen seperti yang terjadi di kuartal II kemarin.

“Jadi, sesuai exercise yang kami lakukan, total pertumbuhan ekonomi seluruh tahun 2018 berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan adalah 5,14 persen hingga 5,21 persen. Ini baseline 2018”, jelasnya di Gedung DPR, Kamis (13/9).

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal terakhir nanti akan banyak dipengaruhi oleh despresiasi rupiah terhadap dolar AS. Utamanya, memengaruhi ekspor netto yang merupakan salah satu komponen utama pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada kuartal kedua, ia memprediksi impor akan bertumbuh di atas 10 persen karena sebagian importir menahan aktivitasnya lantaran libur panjang Idul Fitri dan kembali melanjutkan impor pada kuartal ketiga.

Kenaikan nilai impor cenderung lebih tinggi. Sayangnya, pertumbuhan impor ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekspor, yang dia taksir masih di kisaran 7 persen sama atau sama seperti kuartal II kemarin.

Namun, ia melanjutkan depresiasi rupiah akan mempengaruhi importir secara psikologis pada kuartal IV. Sehingga, pertumbuhan impor di tiga bulan terakhir tahun ini akan turun menjadi 8 persen.

Pada saat bersamaan, ia meramal ekspor pada kuartal IV akan naik ke kisaran 8 persen karena eksportir melihat peluang pertumbuhan. Sebab, depresiasi rupiah membuat harga ekspor Indonesia lebih kompetitif, sehingga volume ekspor bisa meningkat.

“Dengan hal ini, semoga nanti pada akhir tahun bisa terjadi trade balance”, ungkap dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga sempat khawatir bahwa depresiasi nilai tukar juga bisa berdampak bagi pertumbuhan konsumsi. Namun, ia masih yakin bahwa inflasi Indonesia masih akan sesuai target, yaitu 3,5 persen hingga akhir tahun.

Sehingga, pertumbuhan konsumsi diharapkan bisa dijaga di atas 5 persen pada dua kuartal terakhir.

Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,05 persen malah terjadi Agustus kemarin. “Konsumsi diharapkan masih bisa terjaga”, imbuh dia.

Optimisme serupa juga diharapkan terjadi di Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB). Sri Mulyani berharap, investasi bisa meningkat kembali mendekati 7 persen pada kuartal III atau tepatnya di rentang 6,7 persen hingga 6,9 persen. Hanya saja, dia tak memprediksi pertumbuhan investasi di kuartal IV.

“Kami berharap, investasi di kuartal berikutnya bisa recover dari kuartal II 5,87 persen”, pungkasnya.

Pada kuartal II kemarin, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen. Angka ini membaik dibanding kuartal I, yakni 5,07 persen.

Capaian ini merupakan pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak pemerintah Presiden Joko Widodo. Pertumbuhan kuartalan tertinggi sebelumnya terjadi di kuartal II 2016, yakni 5,21 persen.