22 Desember & Kebangkitan Pergerakan Perempuan

Memasuki minggu ketiga bulan Desember, masyarakat Indonesia selalu memperingati suatu peristiwa yang ditetapkan sebagai Hari Ibu. Namun demikian, sebagai sebuah peringatan apakah sebenarnya kita mengetahui apa yang diperingati? Apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan melalui peringatan hari ibu itu? Apakah hari ibu hanya sebatas peringatan yang dilakukan dengan membebastugaskankan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya, seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya muncul ketika hari ibu diperingati.

Tulisan ini muncul dari sebuah kekhawatiran tentang tereduksinya makna yang hakiki dari peringatan hari ibu, terutama dalam konteks Indonesia. Apabila di kawasan Eropa hari ibu erat kaitannya dengan pemujaan Dewi Rhea dalam mitologi Yunani Kuno dan peringatan di Amerika Serikat dan lebih dari 75 negara lain, seperti Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong, peringatan Mother’s Day jatuh pada hari Minggu kedua bulan Mei untuk memperingati dicanangkannya pentingnya perempuan bersatu melawan perang saudara oleh Julia Ward Howe pada 1870, maka apa yang melatarbelakangi peringatan hari ibu di Indonesia?

Bangkitnya Pergerakan Perempuan

Peringatan hari ibu pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan peran perempuan pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya dalam pergerakan kebangsaan. Peringatan hari ibu tidak lepas dari pelaksanaan kongres perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928. Kongres ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meneguhkan peran perempuan untuk mendukung persatuan Indonesia, mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia dalam suatu gabungan organisasi.

Berbagai isu yang saat itu dipikirkan untuk digarap adalah persatuan perempuan Nusantara, pelibatan perempuan dalam perjuangan melawan kemerdekaan, pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perdagangan anak-anak dan kaum perempuan, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan, dan sebagainya.

Kongres perempuan Indonesia yang pertama ini merupakan satu titik kulminasi awal ketika pada kuartal pertama abad XX banyak berdiri organisasi perempuan. Organisasi itu antara lain Putri Mardika yang didirikan atas kerjasamanya dengan Budi Utomo pada 1912, perkumpulan Keutamaan Istri yang didirikan di Tasikmalaya pada tahun 1913 yang dipelopori oleh Dewi Sartrika, perkumpulan Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Hadi di Jepara (1915), Wanito Susilo di Pemalang (1918). Organisasi tersebut bergerak pada bidang sosial budaya, seperti memajukan pendidikan perempuan, mempererat persaudaraan antara kaum ibu, dan sebagainya.

Perkembangan organisasi perempuan makin pesat setelah tahun 1920-an. Ada beberapa karakter organisasi pergerakan perempuan pada saat itu. Pertama, perkumpulan pergerakan perempuan yang menjadi bagian dari partai politik atau perkumpulan pergerakan. Organisasi perempuan yang menjadi bagian dari Saerkat Islam adalah Wanudyo Utomo yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII). Sedangkan yang berasal dari Sarekat Ambon adalah Ina Tumi dan yang berasal dari Muhammadiyah adalah Aisyah.

Kedua, perkumpulan dari perempuan terpelajar yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan serta kepandaian khusus, misalnya Wanito Utomo dan Wanito Katolik di Yogyakarta, serta Putri Budi Sejati di Surabaya.

Ketiga, organisasi pemudi terpelajar yang merupakan bagian dari perkumpulan pemuda yang telah berdiri seperti Putri Indonesia yang merupakan bagian dari Pemuda Indonesia, organisasi perempuan bagian dari Jong Islamieten Bond, Meisjeskring, serta Taman Siswa bagian Wanita. Dan sebagai tindak lanjut dari hal di atas, akhirnya terlaksanalah kongres-kongres nasional gerakan perempuan. Dari kongres-kongres yang diselenggarakan ditetapkan bahwa perempuan Indonesia adalah bagian dari pergerakan bangsa Indonesia dan kaum perempuan dapat turut serta di dalamnya.

Penetapan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu itu sendiri dilakukan pada saat Kongres Perempuan Indonesia (KPI) yang ketiga di Bandung pada bulan Juli 1938. Peringatan hari ibu setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong kesadaran perempuan Indonesia akan kewajibannya sebagai ibu bangsa. Kemudian, Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga kini.

Hari Ibu: Momen Kebangkitan Perempuan

Ditinjau dari aspek sejarahnya, peringatan Hari Ibu ternyata tidak sekadar melihat peran ibu dalam ranah domestik, tetapi justru lebih menitikberatkan pada peran perempuan dalam ranah publik. Ditinjau dari segi pergerakan, hari ibu pada dasarnya dapat dijadikan sebagai titik balik bagi kaum perempuan untuk meneguhkan kembali eksistensi dan perannya dalam masyarakat.

Sejarah telah membuktikan bahwa ketika perempuan bersatu mereka mampu melakukan gerakan-gerakan kebangsaan dan berdiri setara dengan organisasi pergerakan lainnya, bahkan mereka mampu bertahan ketika organisasi pergerakan kebangsaan lainnya mengalami kemunduran. Hal ini karena pada dasarnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai kekuatan alternatif ketika sektor-sektor formal yang biasanya diandalkan mengalami disfungsi karena pengerdilan dan berbagai upaya penghambatan. Oleh karena itu, momen hari ibu seharusnya menjadi sarana refleksi tentang pentingnya meneguhkan kembali fungsi dan peran perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. [tsabit]

Gajah Mada Mendadak Islam?

Ilustrasi Gaj Ahmada (sumber: kapanlagi.com)

Tulisan ini disusun ketika muncul wacana bahwa Gajah Mada adalah seorang muslim dengan pelafalan Gaj Ahmada. Untuk itu, di Laboratorium Teater Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNNES, diselenggarakan diskusi bertajuk “GAJ AHMADA?: MENGURAI SEJARAH PENGUCAP SUMPAH PALAPA DALAM PERSPEKTIF NASKAH DAN BUKTI SEJARAH” pada 5 Juli 2017. Berikut adalah pokok-pokok diskusi yang saya kemukakan pada diskusi itu.

Dimensi Sejarah dan Prosedur Penulisan Sejarah

Sebelum mengulas tentang Gajah Mada dalam perspektif sejarah, sangatlah perlu bagi kita untuk mengetahui dua hal. Pertama, dimensi dari sejarah. Mengetahui dimensi sejarah berarti kita dapatmenempatkan peristiwa pada posisinya. Kedua, mengetahui bagaimana cara kerja sejarawan dalam menghasilkan kisah. Mengetahui cara kerja sejarawan dapat dijadikan sebagai suatu landasan apakah suatu kisah memang terpercaya ataukah hanya sebatas penambah wawasan.

Sejarah dimaknai dalam dua aspek sekaligus:sebagai peristiwa dan kisah. Sebagai peristiwa, sejarah bersifat objektif, sekali terjadi, dan tidak dapat diulang. Sebagai kisah,sejarah hampir berbanding terbalik dengan pengertian pertama. Ia sangat tergangung dari “si pengisah” yang akan menceritakan peristiwa berulang-ulang, sehingga sepertinya kejadian itu bisa terjadi “berkali-kali” dalam ingatan seseorang. Akan tetapi, seiring perkembangan keilmuan, ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan agar antara kisah yang diceritakan memang representasi dari peristiwa yang sebenarnya.

Sejarawan hakikatnya orang yang mengisahkan suatu peristiwa di masa lalu. Sebagai pengisah, cara kerja sejarawan selalu berhubungan dengan tafsir. Bahkan satu tahapan dalam penelitiannya adalah interpretasi. Inilah yang menyebabkan sejarah bersifat subjektif. Ia dituliskan berdasarkan penafsiran dari penulisnya. Akan tetapi, interpretasi tidak dapat dilakukan secarasewenang-wenang. Subjektivitas dalam sejarah adalah lumrah, tetapi subjektivisme jangan.

Loius Gottschalk (1985: 37) menyampaikan“Berdasarkan sisa-sisa yang sangat boleh jadi tidak mencukupi itu sejarawan harus berusaha sedapat-dapatnya untuk menyusun kembali masa lampau total umat manusia.” Ini berarti kerja sejarawan perlu dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan subjektif tentangsesuatu yang tidak dapat lagi diulang.

Bagaimana agar pendekatan yang subjektif bisa terhindar dari subjektivisme? Dalam menulis, sejarawan perlu berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Kadangkala, sejarawan membutuhkan ilmu bantu agar sumber terpercaya itudapat digali. Dengan demikian, penulis sejarah perlu memperhatikan sumber-sumber apa yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan. Agar bisa memanfaatkan sumber yang terpercaya, kaidah penelusuran sumber haruslah dipegang teguh.

Sumber Sejarah

Di kalangan sejarawan, ada jenjang hierarkis sumber-sumber sejarah. Sumber yang paling layak digunakan untuk menulis haruslah berasal dari rekaman langsung peristiwa itu. Sumber ini sering disebut sebagai sumber primer. Bentuk dari rekaman langsung bermacam-macam, ada yang bersifat nonkebendaan (ingatan atau kesaksian pelaku/saksi) ataupun kebendaan (rekaman tertulis, gambar,video, tinggalan artefaktual dll). Rekaman langsung haruslah bersifat sezaman dengan waktu terjadinya peristiwa. Dengan demikian, rekaman langsung dapat berupa “orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya” (Gottschalk, 1985:43).

Bagaimana cara penentuan sumber yang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan? Dalam menentukan sumber penelitian ada kaidah yang saya pegang: “sumber sejarah yang baik adalah yang paling tidak banyak penafsiran terhadapnya”. Artinya, informasi yang direkam jelas, terkait dengan apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Apabila sumber sejarah terlalu bersifat spekulatif, maka tingkat kepercayaannya akan menjadi lebih rendah.

Dalam kasus sejarah Indonesia kuno, ada berbagai jenjang sumber yang dapat dijadikan rujukan. Sumber yang paling tidak spekulatif adalah (a) data tekstual berupa prasasti dan karya sastra yang sezaman; (b) Setelah itu,barulah bukti-bukti artefaktual yang monumental, seperti candi, arca, danbangunan lainnya; (c) Di jenjang lain, barulah bukti artefaktual yang bergerak. (d) Untuk memperkaya sumber, kadangkala digunakan karya sastra dari usia yang lebih muda. Akan tetapi, ini bukanlah sumber utama, melainkan pembanding dan pelengkap deskripsi.

Benarkah Gajah Mada Muslim?

Dalam kasus Gajah Mada, ada beberapa sumber sezaman yang mengisahkan tentang keberadaannya. Keberadaan Gajah Mada dapat dilacak dari Prasasti Himad Walandit/Wonojoyo. Prasasti ini ditulis pada 1327Ç atau1405-6 M, terbuat dari tembaga dan ditemukan di Pasuruan. Patih Empu Madaatau Gajah Mada berdasarkan prasasti itu, telah menduduki posisi sebagai Patih (IDAS 2, 2010: 133, Rahardjo, 2002:545).

Tulisan sezaman yang juga menyebutkan tentang Gajah Mada ada dalam Nagarakertagama. Naskah ini merupakan cerita sezaman yang ditulis pada tahun 1365M pada saat Sri Rajasanagara atau Hayam Wuruk berkuasa. Dalam pupuh akhir, dikisahkan tentang meninggalnya patih Gajah Mada pada 1364 (Sedyawati, dkk. [ed], 2001: 251, Zoetmulder, 1985: 442; IDAS 2, 2010: 244). Dalam Nagarakertagama disebutkan bahwa Raja pernah menganugerahkkan sebuah simakepada Gajah mada yang disebut Darmma Kasogatan Madakaripura. Dari namanya, daerah tersebut berafiliasi dengan Agama Budha. Pada abad XVI, daerah ini berkembang dan cukup terkenal. Penulis Italia Antonio Pigafetta pada tahun 1522 berlayar ke Timor dan mendengar beberapa nama kota di Jawa, salah satunya Gagiamada (IDAS 2, 2010: 244, 274).

Beberapa waktu bekalangan, muncul pendapat yang menyatakan bahwa Gajah Mada beragama Islam. Apakah ini dapat dipertanggungjawabkan? Untuk melihat hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apa dasar pijakan dan sumber pendukung dari penulisannya? Kedua, apa kepentingan dalam penulisannya? Ketiga, apa dampak bagi masyarakat dengan munculnya fenomena ini?

Bisa jadi, anggapan Gajah Mada beragama Islam hanyalah simpulan yang tergesa-gesa. Islam memang telah berkembang pada saat Majapahit mengalami puncak kejayaan. Di Trowulan ditemukan nisan makam berangka tahun 1290 çaka (1368/69 M)serta ada pula makam Putri Campa berangka tahun 1370 çaka (1448/9 M),sedangkan di kawasan Tralaya berkisar antara tahun 1298-1533 çaka (1376-1611 M). Selain itu di Gresik juga terdapat makam muslim bernama Malik Ibrahim berangka tahun 822 H (1419 M) (Ricklefs, 2005: 30-32).

Munculnya komunitas muslim di Mahapahit tidak lantas menjadikan penguat bahwa Gajah Mada adalah Islam. Kita perlu tahu bahwa Majapahit pada saat itu telah berkembang menjadi kota metropolis yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Fenomena Islamisasi Gajah Mada bisa saja upaya sebagian masyarakat yang tengah mengalami krisis identitas. Bisa juga ini indikasi bahwa di kalangan masyarakat ada upaya untuk menafikan fakta tentang kebhinekaan kita di masa lalu.

Banjarnegara, Kepanduan, dan Syarikat Islam*

Tsabit Azinar Ahmad

Setiap daerah memiliki ceritanya masing-masing, tak terkecuali di Banjarnegara. Kota kecil yang terletak di tengah pegunungan Jawa Tengah ini memiliki kisah yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Di antaranya adalah tentang eksistensi salah satu organisasi sosial politik tertua di Indonesia:Syarikat Islam (SI). SI di Banjarnegara telah lahir sejak tahun 1913. Di Banjarnegara, SI berkembang secara berkesinambungan, bahkan sampai saat ini.

Darul Maarif: Masterpiece Pendidikan Islam Banjarnegara

Sejarahpanjang SI di Banjarnegara telah meninggalkan serangkaian peristiwa yang menjadi tonggak penting peran kota ini dalam lintasan zaman. Peninggalan penting Syarikat Islam yang sangat penting bagi masyarakat Banjarnegara adalah Darul Maarif. Darul Maarif adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh ulama dari Singapura bernama Muhammad Fadhlullah Suhaimi. Pada1918 ia mulai mengembangkan madrasah yang dinamakan Darul Maarif yang berada di bawah naungan SI Banjarnegara. Sampai saat ini, Darul Maarif menempati tanah yang diwakafkan oleh Mochammad Noor. Lokasinya berada di tengah pusat Kabupaten Banjarnegara.

Darul Maarif menjadi saksi bisu pergulatan SI Banjarnegaradalam dunia pergerakan. Di sinilah tempat berkumpul tokoh pergerakan nasional, seperti Agus Salim dan Tjokroaminoto ketika berkunjung di Banjarnegara. Palingtidak, ada dua peristiwa penting SI/PSI/PSII yang terjadi di Darul Maarif. Peristiwa tersebut adalah Kongres Pertama SIAP (SarekatIslam Avdeeling Pandoe) pada 2-5 Februari 1928 dan Kongres ke-20 PSII pada20-26 Mei 1934.

Padamasa pergerakan nasional, Darul Maarif tergolong sekolah yang maju dan modern. Banyak kalangan menyekolahkananak-anaknya di sekolah ini. Salah satu yang muncul sebagai tokoh pergerakan adalah Taufiqurrahman. Ia sempat menjadi kepala sekolah di sini pada 1937-1942. Setelah kemerdekaan, ia dipercaya menjadi sekretaris jenderal partai Masyumi. Dibidang pendidikan agama, alumni yang menonjol adalah K.H. Muntaha (1912-2004) pengasuh pondok pesantren Al-Asyariyah Kalibeber, Wonosobo. Ia adalah ulama yang banyak menghasilkan penghafal Al Quran.

Namundemikian, perjalanan panjang Darul Maarif sebagai lembaga pendidikan formal terhenti ketika Jepang menduduki Indonesia. Pada saat itu, sekolah tersebut ditutup seiring dengan pelarangan aktivitas politik dari Syarikat Islam. Setelah kemerdekaan, sekolah ini bertransformasi menjadi majelis taklim yang mengadakan kegiatan pengajian ke seluruh pelosok Banjarnegara. Saat ini, lokasi tempat sekolah Darul Maarif sudah ditempati oleh SMKdan SMA Cokroaminoto Banjarnegara.

Banjarnegara dan Kepanduan

Salahsatu organ pergerakan Syarikat Islam yang sangat lekat dengan Banjarnegaraadalah SIAP (Syarikat Islam Angkatan Pandu, dahulu bernama Sjarikat Islam Afdeeling Padvinderij). SIAP merupakan sayap pergerakan pemuda yang dimiliki oleh PSI. Organisasi ini didirikan pada 9 April 1928 pada saat PSImenyelenggarakan kongres di Yogyakarta. Selain SIAP, gerakan pemuda yangmenjadi bagian dari PSI adalah Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Keduanyamerupakan organisasi otonom yang saling menguatkan dan mendukung kaderisasidalam tubuh PSI.

Dalamperkembangannya, Banjarnegara sangatlah lekat dengan SIAP. Kedekatan emosionalantara keduanya bermula ketika pada kongres SIAP pertama pada 2-5 Februari1928, Banjarnegara dipilih sebagai tempatnya. Pada kongres yang pertama initerjadi peristiwa penting terkait penggantian istilah padvinders atau panvinderij. Dalam kongres yang terselenggara di DarulMaarif itu, Agus Salim mengusulkan agar istilah padvinders diubah menjadi ‘pandu’ dan istilah padvinderij menjadi ‘kepanduan.’ Hadirin yang mengikuti kongrestersebut setuju, sehingga sejak saat itu SIAP menjadi Sarekat Islam Afdeling Pandoe. Pergantian istilah ini menjadi penanda baru lahirnya semangat pergerakan kebangsaan.

Istilah ‘pandu’ yang berarti penunjuk jalan kemudian digunakan secara nasional sampaikemudian digantikan dengan istilah ‘pramuka’ pada tahun 1960-an. Munculnya istilah ‘pandu’ dan ‘kepanduan’ dilatarbelakangi larangan penggunaan istilah padvinders atau padvinderij oleh NIPV. Semula NIPV berkeinginan agar gerakan kepanduan di seluruh Hindia Belanda berada di bawah naungannya. Akan tetapi, hanya ada satu yang bersedia bergabung. Akibatnya, muncul ketidaksenangan kepada organisasi yang menolak bergabung.

Kedekatanantara SIAP dan Banjarnegara tampak pula dari keberadaan Kwartir Besar yang berada di kota ini pada tahun 1954. Lokasinya berada didaerah Clincing yang berdekatan dengan alun-alun Banjarnegara. Selain itu,salah satu kader PSII Banjarnegara pernah menjabat sebagai pimpinan SIAP. Ia adalah Imam Supardjan yang kelak juga menjadi wakil presiden Lajnah Tanfidziah (pimpinan eksekutif)PSII.

*) Naskah ini disarikan dari buku yang ditulis oleh penulis dengan judul Sejarah Syarikat Islam Banjarnegara danKontribusinya di Bidang Pendidikan.