09
Oct 18

Konferensi Tech in Asia Jakarta 2018 Usung 24 Track

Konferensi tahunan Tech in Asia Jakarta 2018 (TiA JKT 2018) akan kembali diadakan pada 23 dan 24 Oktober 2018, di Jakarta Convention Center (JCC). Konferensi rutin yang sudah diselenggarakan selama tujuh kali ini menargetkan lebih dari lima ribu peserta dari kalangan pegiat teknologi, startup, korporasi, investor, media, pengusaha, dan komunitas.

Chief operating officer TiA Indonesia, Putra Setia Utama mengatakan akan ada hal berbeda dengan konferensi serupa yang diselenggarakan tahun-tahun sebelumnya. Konferensi TiA Jakarta selama ini merupakan platform bagi wirausaha industri digital yang memperluas koneksi, mencari rekan bisnis, hingga kesempatan pendanaan.

“Jika tiga tahun ke belakang kami selalu menghadirkan empat topik besar yang berkaitan dengan bagaimana menjaga dan mengembangkan bisnis digital. Tahun ini, kami ingin memberikan lebih kepada peserta dengan memberikan 24 topik yang lebih spesifik”, jelas Putra.

Putra menambahkan, nantinya akan ada empat content stage yang terdiri dari main stage dan tiga expert stage: Rinjani stage, Semeru stage, dan Kerinci stage. Sejumlah pembicara dari Grab, Bukalapak, Deloitte, Sequoila Capital, Coffee Ventures, Hooq, iFlix, dan sejumlah perusahaan lokal dan internasional sudah mengonfirmasi kehadirannya.

Dalam konferensi dua hari di Jakarta nantinya akan ada 24 track dengan sejumlah segmen dan content stage, antara lain:

Startup factory

Pameran startup yang menghadirkan ratusan startup inovatif dari beragam industri seperti e-commerce, fintech, SaaS, dan lainnya.

Roundtables

Sesi ini akan memfasilitasi peserta konferensi untuk saling berbagi masalah dan solusi dengan format diskusi bersama para ahli yang berpengalaman di industri startup. Sesi ini akan hadir dalam kelompok kecil untuk membuat diskusi lebih fokus dan interaktif.

Startup – investor speed dating

Segmen ini akan mempertemukan startup dan investor. Tahun ini, segmen ini akan menghadirkan lebih dari lima puluh investor dari berbagai negara.

Arena – startup pitching competition

Akan ada beberapa startup pilihan yang mendapat kesempatan melakukan pitching di hadapan peserta dan menjawab pertanyaan dari dewan juri. Finalis pada segmen ini mendapat kesempatan eksposur dari investor, media, hingga mengantongi hadiah jutaan rupiah.

Keempat content stage, TiA JKT 2018 akan menyajikan sejumlah tema antara lain digital transformation, invesment landscape, expansion, technology disruption, product enhancement, growth goals, dan sejumlah track lainnya yang bisa diakses melalui internet.


07
Oct 18

Waspada Modus Penipuan Berkedok Gojek Minta Nomor Rekening

Waspada Modus Penipuan Berkedok Gojek Minta Nomor Rekening

Penipuan mengatasnamakan aplikasi ride-hailing Gojek kembali marak terjadi. Masifnya penggunaan Gojek membuat para penipu pun tak kehabisan akal untuk mencari keuntungan dari para korban.

Kali ini, penipuan Gojek tak lagi meminta kode OTP tapi justru menawarkan uang dengan nominal yang cukup besar dengan meminta nomor rekening korban.

Berdasarkan sumber, korban berinisial PC ini ditelepon oleh orang mengaku dari pihak Gojek. Pelaku penipuan memberikan alternatif dapat memberikan hadiah melalui nomor rekening atau nomor Gopay.

Berikut potongan pembicaraan antara korban dan penipu:

Korban 1.

Penipu: Siang pak, kami dari Gojek Indonesia mau menginfokan kalau nomor bapak berhasil dapat bonus Rp.2 juta. Hadiah bisa masuk ke akun gojek atau rekening.

Penipu: Benar ini akun gojek atas nama PC dengan angka belakang XXXX?

Korban: Benar. Mas atas nama siapa?

Penipu: Saya IB dari Gojek.

Korban: Saya ga minta bapak nerima Rp.2 jutanya (dengan nada marah).

Korban 2.

Penipu: Ibu bisa memilih hadiah dikirimkan melalui rekening atau akun GoPay.

Korban: Lewat rekening gimana caranya?

Penipu: Uang hadiah akan dikirimkan ke nomor rekening ibu. Ibu cuma hanya melaporkan nomor rekening ibu. Nanti atas namanya akan saya sebutkan benar atau tidaknya atau bisa menambah saldo gopay.

Korban: Kalau lewat gopay gimana caranya?

Penipu: Kami kirimkan ke gopay ibu. Lewat gopay, ini kami proses sekarang. Tapi sebelum diterima kami pertanyakan terlebih dahulu. Ini dengan ibu SS? Selama menggunakan aplikasi gojek, apakah ibu pernah melakukan pembayaran menggunakan saldo gopay?

Korban: Tidak pernah.

Penipu: Coba ibu buka dulu aplikasinya, baca dari keterangan saldo ya bu. Kalau dari akun ibu sudah terverifikasi dan terupgrade, ibu bisa menyimpan saldo dari Rp.1 juta hingga Rp.10 juta.

Korban: Tapi saya tidak pakai gojek.

Penipu: Tapi nama ibu ada. Mungkin monyet yang mendaftar ya. (Telepon kemudian ditutup)

Ternyata, modus penipuan yang sama terjadi pada rekan kerja satu kantor PC.

“Total ada 4 orang teman saya yang mendapatkan telepon penipuan serupa dengan suara penipu yang hampir sama”, ujar PC, Minggu (7/10).

Menurut korban, penipu memiliki nama lengkap dirinya dan rekan-rekannya.

VP Corporate Communication Gojek Michael Say mengungkapkan kasus ini masih pihaknya periksa. “Masih kami cek”, ujarnya.


06
Oct 18

Kominfo Ungkap Peredaran 6 Berita Hoaks Gempa & Tsunami Palu

Kominfo Ungkap Peredaran 6 Berita Hoaks Gempa & Tsunami Palu

Kominfo ungkap peredaran berita hoaks gempa dan tsunami di Palu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan enam berita hoaks terkait gempa dan tsunami Palu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya telah berhasil mengungkap enam berita hoaks. Pengungkapan ini bukti kali pertama. Sebelumnya, mereka pun telah mengungkap delapan berita hoaks.

“Hari ini dan kemarin ada enam. Kominfo terus mengais berita hoaks terkait gempa dan tsunami Palu. Sebelumnya, Rabu ada delapan konten hoaks”, jelas Rudiantara, Jumat (5/10).

Rudiantara menambahkan dalam delapan berita tersebut, ada satu konten gambar relawan Front Pembela Islam yang membantu Sulteng. Foto ini disebut Kominfo sebagai foto hoaks karena gambar tersebut adalah saat relawan FPI membantu korban longsor pada tahun 2015 di Sukabumi.

Rudiantara mengatakan Kominfo tidak sembarangan ketika memberikan status hoaks kepada suatu berita atau konten. Kominfo secara komprehensif menjelaskan alasan berita tersebut hoaks.

“Caranya Kominfo tidak tentukan hanya hoaks saja. Kami menyatakan yang benar itu apa. Kalo itu hoaks kenapa hoaks. Ada alasannya. Tidak semena-mena, pasti ada alasannya”, kata Rudiantara.

Rudiantara mengatakan pihaknya tidak berkompromi dengan berita hoaks terkait gempa bumi di Sulawesi Tengah. Dia menyesali adanya orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita hoaks di tengah bencana di Sulawesi Tengah.

Rudiantara bahkan kehabisan kata-kata untuk mendefinisikan orang yang menyebarkan berita hoaks.

“Seluruh elemen masyarakat sedang bantu Sulteng. Kalau menyebar hoaks ini menurut saya orang yang tidak tahu diri, bahkan bukan tidak tahu diri lagi namanya. Kita lagi jungkirbalik bantu saudara kita, dia menyebar hoaks dan berita tidak benar”, kata dia menambahkan.

Dari hoaks tersebut, Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika setiap harinya menggunakan mesin Ais untuk mengais berita-berita bohong yang tersebar di internet. Kompilasi berita hoaks ini akan diumumkan melalui biro Humas atau di situs resmi Kominfo.

“Tidak ada ampun (bagi yang melanggar) karena melanggar UU ITE. Makanya setiap hari Semuel (Dirjen Aptika) akan umumkan berita hoaks”, ujar Rudiantara.


05
Oct 18

Definisi Kendaraan Listrik di Indonesia Belum Jelas

Definisi Kendaraan Listrik di Indonesia Belum Jelas

Dari sekian banyak pertanyaan yang masih belum terjawab soal penerapan kendaraan listrik di Indonesia, ada satu yang bakal berlaku fundamental, yaitu tentang definisi kendaraan listrik. Asosiasi pelaku industri dalam negeri berharap pemerintah menetapkan regulasi yang jelas terkait hal itu.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menjelaskan, ada banyak produk otomotif berteknologi listrik. Namun, karena regulasi yang spesifik mengatur tentang pengkategorian belum ada, masih tidak ada kejelasan jenis kendaraan listrik yang mana diinginkan pemerintah untuk dikembagkan.

“Kita harus tahu kendaraan listrik itu apa sih. Ada yang sepeda dikasih motor, ada pedalnya, itu kita bilangnya e-bike. Ada skuter yang dengan motor kecepatannya di bawah 50 km per jam, di China disebutnya e-scooter. Ada nanti di atas 50 km per jam disebutnya e-motorcycle”, ucap Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto dalam Forum Diskusi Kendaraan Listrik di Eatery and Bar, Hotel Century, Jakarta, Kamis (4/10).

AISI, kata Hari, mau bermitra dengan pemerintah untuk membuat standarisasi kategori kendaraan listrik. Hari menyebut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sudah dicantumkan kendaraan listrik, tetapi regulasi turunannya terkait kategorisasi masih dalam pembahasan.

“Karena kendaraan listrik ada macam-macam, nanti mainan anak-anak (dibilangnya) kendaraan listrik juga”, sebut Hari.

Kategorisasi dinilai penting agar produk hasil program kendaraan listrik yang dibentuk pemerintah tidak diganggu produk sub standar.

“Kita menghindari barang sub standar masuk dengan tingkat keselamatan yang sangat rendah yang nantinya merugikan pengguna dan industri pada umumnya. Itu yang perlu kita koordinasikan dengan pemerintah seiring dengan payung hukum”, kata Hari.

Asosiasi industri roda empat, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga meminta hal yang sama seperti AISI.

Dalam materi presentasi Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara memaparkan setidaknya ada tiga jenis kendaraan listrik roda empat, yakni Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV). Menurut Kukuh ketiganya merupakan gambaran jenis kendaraan listrik yang bisa saja dikategorisasi lebih detail lagi oleh pemerintah.

Indonesia dikatakan tidak perlu riset terlalu berat terkait pengkategorian, karena direkomendasikan mengacu pada regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah banyak negara dikatakan Kukuh mengacu pada PBB.

“Kategorisasi dan definisinya harus jelas dulu, kan belum ada sekarang”, ujar Kukuh.

Program kendaraan listrik merupakan proyek besar yang pelik karena harus menyinergikan banyak pihak yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kepolisian Indonesia.

Indonesia bermimpi, pada tahap awal, sanggup memproduksi kendaraan listrik setidaknya 2.200 unit roda empat dan 2,1 juta unit roda dua pada 2025.


04
Oct 18

BPPT Sebut CBT Bisa ‘Endus’ Tsunami, Selain Buoy

BPPT Sebut CBT Bisa 'Endus' Tsunami, Selain Buoy

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mencanangkan teknologi Cable Based Tsunameter (CBT) untuk deteksi tsunami sebagai alternatif buoy.

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA) BPPT Hammam Riza menjelaskan konsep CBT adalah memasang sensor pendeteksi tsunami dipasang di kabel bawah laut untuk deteksi tsunami.

Data yang diperoleh dari sensor ini nantinya akan diantarkan melalui kabel ke pusat data. Hammam mengatakan jaringan kabel CBT lebih cepat mengantarkan data deteksi daripada buoy yang memakai satelit.

Hammam menyebut biaya pembangunan atau pengeluaran modal CBT bisa mencapai triliunan rupiah, sedangkan buoy hanya miliaran. Kendati demikian, CBT memiliki biaya perawatan yang lebih rendah dari buoy.

“Saat ini kami fokus CBT. Sudah banyak dibandingkan buoy, CBT itu mahal capital expenditure tapi operation expenditure lebih murah. Diharapkan biaya pemeliharaannya rendah. Menekan di operation expenditure“, kata Hammam di kantor BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).

Hammam menyebut angka pengeluaran modal itu merupakan estimasi apabila pemerintah membangun jaringan khusus sensor. Untuk menekan pengeluaran modal, pemerintah bisa bekerja sama dengan jaringan broadband Palapa Ring. Sensor tinggal dipasang di kabel yang berada di titik-titik yang ditetapkan oleh ahli Geologi.

“Kami ingin CBT ini menjadi program nasional karena seperti diketahui kita punya sistem komunikasi bawah laut Palapa Ring. Kita ingin ada political will untuk manfaatkan broadband network dalam deteksi early warning tsunami”, tutur Hammam.

Teknologi ini sudah diterapkan di Jepang dan Amerika. Amerika memanfaatkan kabel optik komunikasi bawah laut untuk memasang sensor deteksi tsunami. Opsi yang paling cocok dalam penerapan CBT di Indonesia adalah opsi yang dilakukan Amerika.

BPPT Sebut CBT Bisa 'Endus' Tsunami, Selain Buoy

“Kalau sudah ada kabel ya tinggal pasang sensor di kabel. Kalau pasang kabel sendiri itu baru harganya triliunan. Makanya saya bilang penting agar Palapa Ring juga bisa terkoneksi dengan CBT. Jadi tidak hanya broadband tapi juga bisa CBT”, tutur Hammam.

CBT ini juga telah dikembangkan di beberapa negara dan dimanfaatkan antara lain oleh Kanada, dan Oman. Dalam forum komunikasi antar perekayasa CBT di seluruh dunia disepakati CBT menjadi pilihan sebagai alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh buoy, yakni vandalisme dan mahalnya biaya operasi buoy.

CBT ini di Indonesia masih merupakan konsep. Di Jepang saja kajian untuk menentukan peletakan sensor dibutuhkan waktu lima tahun.

Buoy nantinya akan tetap berjalan, Hammam mengatakan keberadaan CBT dan buoy bisa meningkatkan langkah mitigasi bencana di Indonesia.

Hammam berharap agar BPPT diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam merekayasa teknologi untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

“Sistem peringatan dini tsunami berbasis kabel laut ini nantinya akan lebih efisien dalam konteks biaya operasionalnya. Saya ingatkan, kita tidak bisa menghentikan bencana. Namun dengan pengetahuan dan teknologi, kita bisa membuat alat deteksi tsunami untuk mengurangi korban”, ujarnya.


03
Oct 18

Pejabat Kominfo ‘Diserang’ Ribuan Notifikasi soal Hoaks FPI

Pejabat Kominfo 'Diserang' Ribuan Notifikasi soal Hoaks FPI

Plt Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengaku mendapatkan puluhan ribu notifikasi di media sosial usai pihaknya mengungkap foto hoaks relawan Forum Pembela Islam (FPI) di Sulteng.

Ferdinandus menuturkan notifikasi itu diperolehnya melalui media sosial macam Facebook hingga Instagram.

“Sejak press release itu kemarin sekitar pukul 2 siang sampai hari ini (3/10), saya mendapatkan puluhan ribu notifikasi baik dari FB pribadi, inbox maupun timeline, Instagram, hingga Twitter pribadi dan WA pribadi”, tutur Ferdinandus, Rabu (3/10), di kantor Kominfo, Jakarta Pusat.

Dia menuturkan dirinya tidak mempermasalahkan media sosialnya dibombardir. Pasalnya, dia menyadari seorang pejabat publik harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan ke publik.

“Sebagai pejabat publik kami tanggung jawab apa yang kami sampaikan. Justru saya sengaja setiap siaran pers saya selalu menyebutkan menyertakan nomor telepon. Itulah yang harus dilakukan pejabat publik”, tutur Ferdinandus.

Dia mengaku selalu membalas klarifikasi dari FPI lewat media sosialnya.

Ferdinandus menegaskan Kominfo memberikan status hoaks untuk foto yang beredar, bukan soal aksi FPI di Sulteng. Dia juga mengatakan pihaknya tidak bisa sembarang memberikan status hoaks suatu konten.

“Kami katakan yang hoaks adalah fotonya hoaks. Ada foto tertulis ‘gerak cepat relawan FPI evakuasi korban gempa Palu 7,7’. Kami tidak ada tendensi apa-apa”, kata dia.

Ferdinandus menyebut pihaknya awalnya mendapat aduan dari masyarakat ke surel resmi Kominfo terkait kebenaran gambar relawan FPI. Ternyata ketika ditelusuri foto tersebut adalah aksi relawan FPI dalam bencana tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat pada 2015.

Postingan ini yang dilakukan oleh akun ditanyakan ke kami, hoaks atau tidak. Kami selaku yang mengawal ruang siber lalu sistem Ais kami menemukan gambar-gambar ini disebarkan pada 2012″, kata dia.

Ferdinandus mengatakan antara keterangan tertulis dan foto relawan FPI tersebut tidak akurat. Sehingga Kominfo memberikan status hoaks ke foto ini. Dia mengatakan Kominfo tidak akan memberikan status hoaks apabila caption tersebut tertulis ‘ilustrasi’.


02
Oct 18

LIPI Sebut Pemerintah Ada Dana Beli Buoy, Tapi Tak Dirawat

LIPI Sebut Pemerintah Ada Dana Beli Buoy, Tapi Tak Dirawat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengakui jika pemerintah mampu membeli alat deteksi tsunami, buoy tapi tidak memiliki anggaran untuk merawat.

Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan hal tersebut menanggapi kabar rusaknya buoy yang tak mampu mendeteksi gempa dan tsunami Palu, Donggala, dan Sigi.

“Kita tidak punya uang untuk maintanance bisa beli tapi tidak bisa merawatnya, tidak bisa mengoperasionalkannya akhirnya rusak di tahun 2012”, kata Eko di kantor LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (2/10).

Eko menjelaskan di Indonesia saat ini memiliki 22 buoy yang sudah tidak beroperasi karena sudah rusak sejak tahun 2012. Pasalnya pemerintah tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk mengoperasikan buoy.

Ia mengatakan 22 buoy tersebut disebar awalnya di pantai Barat Sumatera dan pantai Selatan Jawa.

“Yang menjadi pertanyaan pertama kita punya uang ngga untuk membeli, membeli biasanya punya tapi biasanya kita tidak punya cukup uang untuk merawatnya. Merawat, mengoperasionalkan dan menjaga”, ujar Eko.

Dalam kesempatan yang sama Peneliti Geofisika Kelautan LIPI Nugroho Dwi Hananto mengakui beberapa komponen buoy juga sering diambil oleh masyarakat setempat.

“Lampunya sering diambil juga, bisa dibayangkan saja kan di tengah-tengah samudera seperti itu”, ujar Nugroho.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Indonesia tidak lagi memiliki buoy untuk mendeteksi tsunami sejak 2012 silam.

“Sejak 2012 enggak ada yang beroperasi, padahal dibutuhkan untuk peringatan dini. Bisa ditanyakan ke BMKG, mengapa 2012 sampai sekarang enggak diadakan, mungkin ya soal dana”, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, dalam konferensi pers di Jakarta mengenai penanganan gempa Palu dan Donggala.

Dalam konferensi pers itu, ia juga mengeluhkan mitigasi bencana yang terkendala masalah anggaran.

“Pendanaan bencana itu terus turun tiap tahun. Ancaman bencana meningkat, kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Ini berpengaruh terhadap upaya mitigasi. Pemasangan alat peringatan dini terbatas anggaran yang berkurang terus”, ujar Sutopo.

Buoy sendiri merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Buoy ini adalah salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia.


30
Sep 18

Hoaks Banyak Tersebar Lewat Facebook

Hoaks Banyak Tersebar Lewat Facebook

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat bahwa Facebook jadi media sosial yang paling sering digunakan untuk menyebar hoaks.

“Terkait cara menyalurkan hoaks, tiga paling banyak melalui Facebook 110 hoaks, Twitter 28 hoaks, dan Whastapp 27 hoaks. Sedangkan yang menggunakan media online tercatat hanya empat hoaks dan tidak satu pun memakai media cetak”, jelas Anita Wahid, penasihat di Mafindo, saat ditemui dalam diskusi PPMI terkait hoaks di Jakarta, Minggu (30/9).

Angka ini didapat dari pengamatan Mafindo terkait peredaran hoaks selama tiga bulan terakhir di Indonesia. Dari hasil pengamatan sejak Juli hingga September 2018 itu, konten hoaks disebutkan jadi konten yang paling banyak dilontarkan.

“Pada isu politik ada 135 hoaks, agama 17 hoaks, penipuan 17 hoaks, kesehatan 12 hoaks, bencana alam sembilan hoaks, lalu lintas delapan hoaks, peristiwa ajaib lima hoaks, bisnis tiga hoaks, etnis dua hoaks, dan lain-lain 16 hoaks”, jelasnya.

Sementara sarana produksi hoaks paling banyak berasal dari narasi dan foto 116 hoaks, narasi saja 62 hoaks, narasi dan video 34 hoaks, gambar atau foto 10 hoaks, meme tiga hoaks, video dua hoaks, lain-lain tiga hoaks.

Lebih dari itu kini hoaks juga sudah mulai menyerang pasangan calon presiden untuk pemilihan 2019. Dari mata Mafindo, sekarang hoaks paling banyak menyerang pasangan urut satu, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Dari total 53 hoaks, pasangan Jokowi-Ma’ruf, pemerintah dan pendukungnya mendapat serangan 37 beria hoaks selama September 2018. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pendukungnya 16 hoaks.

Hoaks yang menyerang pasangan calon ini juga membawa berbagai macam isu, mulai politik, agama, etnis, ekonomi, hingga orientasi seksual.

Atas dasar tersebut, Anita meminta kepada semua kandidat, partai politik pengusung, serta tim kampanye untuk membuka mata dari penggunaan hoaks dalam proses pemilu. Selain itu tokoh masyarakat dan agama juga harus berperan menanamkan kode etik bermedsos kepada masyarakat, membantu menyebarkan klarifikasi, dan mendorong silaturahmi antar warga.

“Ya dikhawatirkan nanti bagaimana ini peredaran hoaks, sekarang aja data sudah ada segitu. Makanya pihak tersebut harus berkomitmen untuk melawan hoaks dalam bentuk tindakan nyata”, ucapnya.

Ia menambahkan masyarakat, komunitas, dan organisasi masyarakat juga dapat turut serta membantu mempersempit peredaran berita hoaks. Tidak lupa peran aparat sangat diperlukan untuk menindak tegas semua pelaku penyebar hoaks di mana pun.

“Seperti kata Gusdur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, ucap Anita.


29
Sep 18

Sopir Gojek Cerita Tempuh 1.200 KM Bantu Korban Gempa Lombok

Sepintas tak ada yang istimewa dari sosok seorang laki-laki berusia 52 tahun sopir Gojek dengan perawakan kurus dan rambut yang sudah memutih. Retnawan Djoko Purnomo, sehari-hari menjalani profesi sebagai sopir ojek online.

Bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok pada Agustus lalu mengetuk hati Pakde Retnawaan begitu ia disapa, untuk berkontribusi memberikan bantuan. Namun, niat tulusnya itu baru bisa ia wujudkan pada akhir bulan lalu dengan bekal bantuan sebuah motor yang dipakainya untuk mengais rejeki setiap hari di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Berbekal profesinya sebagai supir Gojek, ia menempuh perjalanan darat Bekasi hingga Lombok dengan cara menerima order penumpang dari kota ke kota. Perjalanan yang dimulai sejak 28 Agustus lalu, akhirnya membawa Retnawan sampai di Lombok pada 4 September 2018.

Ia mengaku ide untuk menempuh jarak lebih dari seribu kilometer tercetus lantaran ingin membantu korban gempa Lombok. Meski awalnya ia tak tahu apa yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada para korban.

“Pakde cuma punya waktu, tenaga, dan kendaraan. Akhirnya pakde inisiatif untuk mencoba ngebit (mengambil order penumpang) yang nantinya seluruh (penghasilan) didonasikan untuk saudara-saudara di Lombok”, kisahnya di hadapan awak media di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (28/9).

Selama delapan hari menempuh perjalanan, ia juga mengaku banyak mendapat bantuan dari sesama mitra pengemudi di kota yang dilewati seperti Cianjur, Cirebon, Semarang, Solo, dan Bali. Di kota-kota tersebut, ia juga menyempatkan untuk singgah dan beristirahat.

Saat menjadi tamu di kota-kota tersebut, ia mengatakan sesama pengemudi Gojek kerap memberikan bantuan untuknya dalam bentuk kebutuhan sehari-hari. Perlakuan baik yang diterimanya termasuk mendapat jamuan makanan, minuman, hingga tempat rehat bermalam.

“Bahkan suatu kali ada seorang mitra driver di daerah Magelang yang secara pribadi memberikan donasi dalam bentuk uang untuk pakde, katanya ‘jangan dilihat nilainya, bekal ini buat perjalanan pakde’. Itu sangat menyentuh hati”, kenangnya.

Sesampainya di Lombok, ia mengaku berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp.4 juta dari hasil membawa orderan penumpang dan sumbangan sesama pengemudi. Kesemuanya ia serahkan kepada pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Mataram dan PMI Lombok Utara.

Tak hanya menyerahkan bantuan materi, Retnawan juga mengungkapkan dirinya sempat bergabung dalam tim psikososial di PMI Mataram untuk memberikan semangat bagi korban gempa, khususnya anak-anak agar bangkit kembali menjalani hidup dan melanjutkan studi.


28
Sep 18

Netizen Doakan Korban Gempa #PrayForDonggala

Gempa bumi berkekuatan cukup besar kembali mengguncang salah satu wilayah di Indonesia. Kali ini, giliran Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah yang mengalami gempa berkekuatan 7,7 skala Richter pada Jumat (28/9) sore tadi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat memberikan peringatan tsunami usai gempa ini. Namun, tak lama kemudian, BMKG kembali mencabut peringatan tersebut.

Peristiwa ini dengan cepat menyebar dan menjadi perhatian masyarakat, salah satunya di media sosial Twitter. Berikut adalah sejumlah cuitan dengan tagar #PrayForDonggala yang saat ini menduduki peringkat pertama topik terpopuler di Twitter Indonesia.

Menurut informasi BMKG gempa dengan magnitude 7,7 SR terjadi pada 18.02 WITA dan berpusat di 27 km Timur Laut Donggala dengan kedalaman sekitar 10 km, dan berpotensi tsunami. Namun, BMKG kemudian mencabut status tsunami pada pukul 18.24 WITA.

Plt Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu angkat suara terkait beredarnya foto dan rekaman video kondisi gempa bumi yang mengguncang Donggala dan sekitarnya pada Jumat (28/9).

Pria yang kerap disapa Nando ini mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarkan foto dan video untuk mewaspadai hoaks di media sosial.

“Sehubungan dengan beredarnya sejumlah foto atau video terkait gempa Palu dan sekitarnya, Kementerian Kominfo meminta agar masyarakat Indonesia jangan menyebarkan foto atau video yang belum dipastikan validitas-nya”, ungkap Nando melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.

Nando mengatakan, peredaran foto dan video yang masih diragukan kebenarannya dikhawatirkan bisa memicu ketakutan warga.

Selain mengimbau untuk tidak membagikan rekaman video dan foto yang belum diketahui sumbernya, Nando juga menegaskan bahwa konten yang bisa memicu hoaks dapat dijerat Undang-Undang ITE.

“Bagi korban yang menyebarkan konten hingga memicu hoaks, bisa dijerat UU ITE No. 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar”, imbuhnya.

Bencana gempa bumi dengan magnitude 7,7 SR yang mengguncang Donggala pada Jumat (28/9) pukul 18.02. BMKG selama beberapa menit setelah gempa bumi sempat mengeluarkan peringatan potensi tsunami yang kini telah dicabut kembali.


Skip to toolbar