Jurnal Blog Just another Jejaring Blog Unnes Sites site

Salah satu pendiri Alibaba Jack Ma mengumumkan pada Sabtu (8/9), dirinya akan meninggalkan raksasa e-commerce ini untuk pensiun pada Senin (10/9) untuk memusatkan perhatian pada kegiatan filantropis dan pendidikan.

Ma mengatakan kepada harian New York Times bahwa dia berencana mundur dari perusahaan itu dan merujuk bahwa masa pensiunnya ini merupakan “awal dari satu era” bukan akhir.

Ma berprofesi sebagai guru bahasa Inggris sebelum mendirikan Alibaba pada 1999 dan membangun perusahaan itu menjadi raksasa internet bernilai miliaran dolar. Kekayaan pribadi Jack Ma meningkat seiring dengan peningkatan nilai perusahaan yang mencapai US$420,8 miliar berdasarkan harga sahamnya saat bursa ditutup pada Jumat (7/9).

Jack Ma dinobatkan menjadi orang terkaya di China setelah IPO Alibaba mencapai rekor US$25 miliar pada September lalu.

Selain menjadi petinggi Alibaba, Jack Ma pun memiliki hubungan baik dengan Indonesia terutama untuk perkara e-commerce.

Menanggapi keputusan pensiun dini Jack Ma, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan dia telah melakukan komunikasi dengan pihak Jack Ma.

“Saya barusan komunikasi dengan mereka. Jack Ma mengundurkan diri sebagai Executive Chariman tetapi masih akan di Alibaba. Detailnya akan diumumkan Senin nanti”, ujarnya, Sabtu (8/9).

Rudiantara menambahkan pengunduran diri Jack Ma tak akan berpengaruh kepada hubungannya dengan Indonesia. “Pengunduran diri ini tidak akan berpengaruh kepada relationship dengan Indonesia. Karena value-nya melekat pada pabrik Jack Ma”, tambahnya.

Pekan lalu, Jack Ma menyambangi Indonesia. Dia bahkan sempat makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo. Rudiantara menyebut bahwa pertemuan pemerintah dengan Jack Ma dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia dan untuk kepentingan pembuat keputusan.

“Kita butuh talent. Gojek, Tokopedia, mereka cari talent ke Bangalore, India. Di Indonesia enggak ada. Talent kita lambat”, ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (2/9).

Penyataan ini dibuat terkait dengan usulan pemerintah agar Jack Ma membuat institusi pendidikan yang disebut sebagai Jack Ma Institute.

“Terus juga untuk policy maker, jangan bentar-bentar bikin aturan”, tuturnya saat ditemui terpisah usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Jack Ma di Istana Bogor, Sabtu.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai ekonomi digital cocok untuk ekosistem Indonesia. Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengatakan ekonomi digital cocok untuk Indonesia karena tiga alasan. Namun, alasan ini pun sekaligus menjadi tantangan untuk Indonesia.

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga, sentralisasi menjadi masalah utama di negara utama ini. Ekonomi digital bisa membantu desentralisasi, daerah-daerah di luar perkotaan bisa mendapatkan akses digital yang merata.

“Awalnya yang punya akses itu di kota. Dengan adanya digital ekonomi akses terbuka. Digital ekonomi bisa menjawab masalah sentralisasi menjadi desentralisasi”, kata Ignatius.

Kedua, penggunaan ponsel di Indonesia sudah melebihi jumlah penduduk. Berbagai survei menunjukkan jumlah ponsel sudah melewati jumlah penduduk karena satu orang rata-rata bisa menggunakan dua hingga tiga ponsel.

Ketiga, Indonesia menjadi pasar yang potensial sebagai negara terbesar keempat di dunia. Indonesia akan menjadi market yang potensial untuk bisnis apapun.

“Kita market dengan 265 juta orang. Perusahaan pasti mau masuk ke Indonesia. Bahkan ketika merugi perusahaan tetap bertahan karena pasar Indonesia dipandang jadi investasi sepuluh tahun ke depan”, kata Ignatius.

Namun, Indonesia harus segera membuat ekosistem yang berpihak terhadap ekonomi digital. idEA menilai jika Indonesia tidak siap menghadapi ekonomi digital, maka akan didominasi oleh perusahaan asing.

Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengatakan ekosistem ini dapat berbentuk beleid yang berpihak pada ekonomi digital, pelatihan tenaga kerja, hingga ajakan terhadap perusahaan agar melakukan digitalisasi.

“Kita harus menyiapkan semua stakeholder untuk berpihak ke ekonomi digital. Secara holistik harus berpihak pada ekonomi digital”, ujar Ignatius di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.

Ignatius mengingatkan ekosistem digital memiliki daya disruptif yang membuat industri harus segera melakukan perubahan dengan cepat. Ia memberi contoh kasus perusahaan taksi raksasa di Indonesia bisa goyah dalam waktu kurang dari 5 tahun karena gempuran transportasi online.

Dia pun mencontohkan Pokemon-Go hanya butuh waktu 19 hari untuk mendapatkan 50 juta penggunanya. Jelas super cepat dibanding industri yang lebih matang seperti maskapai, otomotif, telepon, atau bahkan televisi yang butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai angka serupa.

Kekuatan ekonomi digital juga menjadi penggerak utama revolusi industru 4.0 yang kini mulai didengungkan.

Indonesia pada tahun 2030 diprediksi menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke tujuh di dunia. Pada tahun 2035 bahkan diprediksi Indonesia akan merangkak naik ke peringkat ke lima.

“Kalau tidak kita kasih iklim ekonomi digital yang bagus ketika semua pindah ke online dan kita tidak ikutin kemauan pasar, semua jadi asing. Kita harus pikirkan bagaimana sebanyak mungkin industri bisa masuk digital. Tapi kalau tidak ada jalan ke ekonomi digital juga Indonesia akan dijajah”, kata Ignatius.

Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Latif menyebut pihaknya akan menetapkan tarif bandwidth Palapa Ring Barat pada pekan depan.

“Kami menargetkan minggu depan tarif itu sudah bisa ditetapkan”, ujar Anang usai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen pada Selasa (4/9).

Anang menjelaskan sebenarnya setiap tarif dari Badan Layanan Umum (BLU) harus ditetapkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, karena Palapa Ring merupakan persoalan teknologi, maka Kemenkeu melimpahkan wewenang tersebut kepada Bakti.

Palapa Ring secara umum adalah proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Kominfo menyatakan proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Ia mengungkapkan bahwa proyek Palapa Ring secara keseluruhan tidak ditujukan untuk mengejar keuntungan. Oleh sebab itu, ia mengklaim Bakti akan menetapkan tarif sebesar 50 persen di bawah harga pasar.

“Bahkan pak menteri (Rudiantara) pun sebenarnya ingin memberikan dengan gratis, tapi itu tidak memungkinkan sehingga kami menetapkan harga jauh 50 persen di bawah harga pasar. Jadi memang memberi insentif agar mereka (operator) mau masuk ke daerah-daerah ‘kering’, ujar Anang.

Sejauh ini, dia menyebut sudah ada delapan operator yang berminat untuk menggunakan Palapa Ring Barat. Meski demikian, hanya ada dua operator yang ikut melakukan uji coba, yakni Telkom dan Telkomsel.

Menurut Anang, enam operator lainnya enggan melakukan uji coba karena untuk itu mereka harus mengeluarkan dana. Oleh sebab itu, operator-operator tersebut diprediksi baru akan menggunakan Palapa Ring setelah tarif komersialnya ditetapkan pekan depan.

“Karena operator yang berminat harus menarik kabel sendiri, mendekati NOC (Network Operation Center) di setiap kota. Dalam konteks uji coba yang sifatnya sementara, operator-operator itu keberatan”, jelasnya.

Selain Palapa Ring Barat, ia pun menyebut sudah ada sekitar delapan peminat untuk Palapa Ring Tengah yang akan mulai beroperasi pada akhir bulan ini. Lainnya, lebih dari 10 peminat untuk Palapa Ring Timur yang infrastrukturnya diperkirakan rampung pada bulan Desember.

“Paling banyak di Timur, karena di Timur yang dijangkau itu sampai hampir 50 titik kota, ini hampir 8 ribu kilometer di Timur sendiri. Jadi peminatnya juga tinggi”, kata Anang

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan persoalan korupsi kader merupakan urusan individu atau oknum dan tidak menjadi tanggung jawab institusi.

Dia meminta kader yang terjerat masalah korupsi untuk tidak membawa, melibatkan atau mengatas namakan partai.Meskipun hasil korupsi kader kemudian tanpa sempengetahuan partai digunakan untuk menyumbang kegiatan partai.

Doli mengatakan bahwa perbuatan korupsi kader sepenuhnya merupakan pertanggungjawaban mereka sendiri-sendiri.

Termasuk yang dilakukan oleh politikus Golkar Eni Saragih yang saat ini terjerat dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 dan menyebut uang suap digunakan untuk gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017.

Doli bilang bahwa itu semua murni tanggung jawab Eni pribadi.

“Eni benar adalah Bendahara Panitia Munaslub 2017 lalu. Tentu tugasnya mengumpulkan dana melalui sumbangan ternasuk sumbangan dari dirinya sendri, partai menggangap itu bantuan individu yang secara etis tak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya”, ujar Doli.

Doli mengatakan Golkar memiliki komitmen untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk yang dilakukann KPK. Golkar juga berharap KPK bisa benar-benar bekerja profesional, objektif, tidak tebang pilih dan tetap independen.

“Kami sudah dan akan terus mengikhlaskan pimpinan, tokoh, dan kader yang terindikasi untuk diproses atau secara hukum divonis bersalah. Kami mengambil pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga dari berbagai kasus yang menimpa kader-kader kami”, katanya.

Tetapi, Doli meminta agar keikhlasan itu dimanfaatkan untuk mendeskreditkan dan memojokkan Golkar terus-menerus. Seharusnya, kata dia, nama-nama dari partai politik lain yang telah disebut-sebut terlibat berbagai kasus korupsi juga harus terus diusut.

“Kasus megaskandal korupsi e-KTP, BLBI, dan lainnya yang menyebutkan sejumlah nama petinggi partai politik kenapa kesannya mandek?” katanya.

Lebih lanjut Golkar kata dia, menyadari jika saat ini telah memasuki tahun politik. Fokus partai saat ini pun tengah menguatkan kepercayaan dan dukungan dari publik.

“Pastilah ada kekuatan politik yang tidak senang dengan situasi itu. Bahkan ada pula yang berupaya terus menerus agar Golkar dibubarkan atau tidak boleh ikut Pemilu”, ujarnya.

Sebagai catatan, saat ini dua kader Golkar memang sedang terlilit masalah korupsi. Pertama, Eni Saragih yang ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi.

Ia diduga menerima jatah semulah Rp.6,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo secara bertahap, dengan rincian Rp.4 miliar November – Desember 2017 dan Rp.2,25 miliar pada Maret  Juni.

Selain Eni, dalam kasus yang sama, KPK juga menetapkan politisi Golkar Idrus Marham sebagai tersangka suap. Erni dan Idrus diduaga bersama-sama menerima janji dari proyek pembangunan PLTU Riau 1 US$9000 juta

Industri baja dan alumunium RI boleh jadi tengah bersuka cita. Produk baja tertentu asal RI dikecualikan dari tarif impor 25% yang diinisiasikan Presiden Donald Trump awal tahun ini.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, mengatakan pengecualian diberikan per perusahaan (on company basis) dengan kuota tertentu, dan ditinjau setiap 1 tahun.

“Saat ini yang diberikan baru 1 company/ produsen Indonesia dan mendapatkan eksklusi untuk 2 specific products (ditandai dengan Kode HS). Dibatasi dengan kuota yaitu 235 ton dan akan dievaluasi setiap tahun. Untuk produk tersebut tahun 2017 ekspor kita hanya mencapai 82 ton”, jelas Pradnyawati.

Lebih lanjut, dia mengatakan bagi produsen baja dan aluminium RI yang mendapat pengecualian itu akan menikmati bea masuk 0% dari Negeri Paman Sam. Adapun salah satu produk yang dimaksud adalah baja paduan presisi (precision stainless steel).

Pradnyawati mengungkapkan, saat ini Kemendag juga masih mengharapkan disetujuinya 4 permintaan pengecualian tarif impor bagi produk stainless steel lainnya oleh pemerintah AS. “Untuk jenis ini, volume yang kita mintakan sebanyak 300.000 ton”, tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah RI, dalam hal ini Kemendag berupaya menunjukkan bahwa ekspor baja dan alumunium Indonesia ke AS adalah bagian dari rantai pasok global (global supply chain) untuk memproduksi barang-barang made in US.

“Kita selalu mengedepankan global supply chain. Produk kita pun tidak bersaing dengan produsen di sana karena bagi mereka untuk membuat yang precision dan volume kecil begitu tidak ekonomis”, jelasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani mengatakan pengecualian ini menunjukkan sikap positif pemerintah AS terhadap struktur perdagangan bilateral kedua negara.

“Karena memang ekspor baja dan almmunium kita itu berbeda dengan yang diproduksi oleh industri domestik AS serta dibutuhkan pengusaha di sana”, ujar Shinta.

Shinta yang juga mengemban jabatan yang sama dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), berpendapat pengecualian ini memberikan kesempatan bagi RI untuk meningkatkan transaksi perdagangan dengan AS.

“Apalagi saat ini industri manufaktur kita mulai tumbuh. Permesinan, otomotif, dan elektronika kita memiliki potensi untuk tumbuh. Belum lagi kita juga bisa menjadi salah satu pintu untuk re-ekspor baja dan almunium dari negara-negara yang dikecualikan”, jelasnya.