Konferensi tahunan Tech in Asia Jakarta 2018 (TiA JKT 2018) akan kembali diadakan pada 23 dan 24 Oktober 2018, di Jakarta Convention Center (JCC). Konferensi rutin yang sudah diselenggarakan selama tujuh kali ini menargetkan lebih dari lima ribu peserta dari kalangan pegiat teknologi, startup, korporasi, investor, media, pengusaha, dan komunitas.

Chief operating officer TiA Indonesia, Putra Setia Utama mengatakan akan ada hal berbeda dengan konferensi serupa yang diselenggarakan tahun-tahun sebelumnya. Konferensi TiA Jakarta selama ini merupakan platform bagi wirausaha industri digital yang memperluas koneksi, mencari rekan bisnis, hingga kesempatan pendanaan.

“Jika tiga tahun ke belakang kami selalu menghadirkan empat topik besar yang berkaitan dengan bagaimana menjaga dan mengembangkan bisnis digital. Tahun ini, kami ingin memberikan lebih kepada peserta dengan memberikan 24 topik yang lebih spesifik”, jelas Putra.

Putra menambahkan, nantinya akan ada empat content stage yang terdiri dari main stage dan tiga expert stage: Rinjani stage, Semeru stage, dan Kerinci stage. Sejumlah pembicara dari Grab, Bukalapak, Deloitte, Sequoila Capital, Coffee Ventures, Hooq, iFlix, dan sejumlah perusahaan lokal dan internasional sudah mengonfirmasi kehadirannya.

Dalam konferensi dua hari di Jakarta nantinya akan ada 24 track dengan sejumlah segmen dan content stage, antara lain:

Startup factory

Pameran startup yang menghadirkan ratusan startup inovatif dari beragam industri seperti e-commerce, fintech, SaaS, dan lainnya.

Roundtables

Sesi ini akan memfasilitasi peserta konferensi untuk saling berbagi masalah dan solusi dengan format diskusi bersama para ahli yang berpengalaman di industri startup. Sesi ini akan hadir dalam kelompok kecil untuk membuat diskusi lebih fokus dan interaktif.

Startup – investor speed dating

Segmen ini akan mempertemukan startup dan investor. Tahun ini, segmen ini akan menghadirkan lebih dari lima puluh investor dari berbagai negara.

Arena – startup pitching competition

Akan ada beberapa startup pilihan yang mendapat kesempatan melakukan pitching di hadapan peserta dan menjawab pertanyaan dari dewan juri. Finalis pada segmen ini mendapat kesempatan eksposur dari investor, media, hingga mengantongi hadiah jutaan rupiah.

Keempat content stage, TiA JKT 2018 akan menyajikan sejumlah tema antara lain digital transformation, invesment landscape, expansion, technology disruption, product enhancement, growth goals, dan sejumlah track lainnya yang bisa diakses melalui internet.

Kominfo ungkap peredaran berita hoaks gempa dan tsunami di Palu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan enam berita hoaks terkait gempa dan tsunami Palu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya telah berhasil mengungkap enam berita hoaks. Pengungkapan ini bukti kali pertama. Sebelumnya, mereka pun telah mengungkap delapan berita hoaks.

“Hari ini dan kemarin ada enam. Kominfo terus mengais berita hoaks terkait gempa dan tsunami Palu. Sebelumnya, Rabu ada delapan konten hoaks”, jelas Rudiantara, Jumat (5/10).

Rudiantara menambahkan dalam delapan berita tersebut, ada satu konten gambar relawan Front Pembela Islam yang membantu Sulteng. Foto ini disebut Kominfo sebagai foto hoaks karena gambar tersebut adalah saat relawan FPI membantu korban longsor pada tahun 2015 di Sukabumi.

Rudiantara mengatakan Kominfo tidak sembarangan ketika memberikan status hoaks kepada suatu berita atau konten. Kominfo secara komprehensif menjelaskan alasan berita tersebut hoaks.

“Caranya Kominfo tidak tentukan hanya hoaks saja. Kami menyatakan yang benar itu apa. Kalo itu hoaks kenapa hoaks. Ada alasannya. Tidak semena-mena, pasti ada alasannya”, kata Rudiantara.

Rudiantara mengatakan pihaknya tidak berkompromi dengan berita hoaks terkait gempa bumi di Sulawesi Tengah. Dia menyesali adanya orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita hoaks di tengah bencana di Sulawesi Tengah.

Rudiantara bahkan kehabisan kata-kata untuk mendefinisikan orang yang menyebarkan berita hoaks.

“Seluruh elemen masyarakat sedang bantu Sulteng. Kalau menyebar hoaks ini menurut saya orang yang tidak tahu diri, bahkan bukan tidak tahu diri lagi namanya. Kita lagi jungkirbalik bantu saudara kita, dia menyebar hoaks dan berita tidak benar”, kata dia menambahkan.

Dari hoaks tersebut, Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika setiap harinya menggunakan mesin Ais untuk mengais berita-berita bohong yang tersebar di internet. Kompilasi berita hoaks ini akan diumumkan melalui biro Humas atau di situs resmi Kominfo.

“Tidak ada ampun (bagi yang melanggar) karena melanggar UU ITE. Makanya setiap hari Semuel (Dirjen Aptika) akan umumkan berita hoaks”, ujar Rudiantara.

Dari sekian banyak pertanyaan yang masih belum terjawab soal penerapan kendaraan listrik di Indonesia, ada satu yang bakal berlaku fundamental, yaitu tentang definisi kendaraan listrik. Asosiasi pelaku industri dalam negeri berharap pemerintah menetapkan regulasi yang jelas terkait hal itu.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menjelaskan, ada banyak produk otomotif berteknologi listrik. Namun, karena regulasi yang spesifik mengatur tentang pengkategorian belum ada, masih tidak ada kejelasan jenis kendaraan listrik yang mana diinginkan pemerintah untuk dikembagkan.

“Kita harus tahu kendaraan listrik itu apa sih. Ada yang sepeda dikasih motor, ada pedalnya, itu kita bilangnya e-bike. Ada skuter yang dengan motor kecepatannya di bawah 50 km per jam, di China disebutnya e-scooter. Ada nanti di atas 50 km per jam disebutnya e-motorcycle”, ucap Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto dalam Forum Diskusi Kendaraan Listrik di Eatery and Bar, Hotel Century, Jakarta, Kamis (4/10).

AISI, kata Hari, mau bermitra dengan pemerintah untuk membuat standarisasi kategori kendaraan listrik. Hari menyebut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sudah dicantumkan kendaraan listrik, tetapi regulasi turunannya terkait kategorisasi masih dalam pembahasan.

“Karena kendaraan listrik ada macam-macam, nanti mainan anak-anak (dibilangnya) kendaraan listrik juga”, sebut Hari.

Kategorisasi dinilai penting agar produk hasil program kendaraan listrik yang dibentuk pemerintah tidak diganggu produk sub standar.

“Kita menghindari barang sub standar masuk dengan tingkat keselamatan yang sangat rendah yang nantinya merugikan pengguna dan industri pada umumnya. Itu yang perlu kita koordinasikan dengan pemerintah seiring dengan payung hukum”, kata Hari.

Asosiasi industri roda empat, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga meminta hal yang sama seperti AISI.

Dalam materi presentasi Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara memaparkan setidaknya ada tiga jenis kendaraan listrik roda empat, yakni Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV). Menurut Kukuh ketiganya merupakan gambaran jenis kendaraan listrik yang bisa saja dikategorisasi lebih detail lagi oleh pemerintah.

Indonesia dikatakan tidak perlu riset terlalu berat terkait pengkategorian, karena direkomendasikan mengacu pada regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah banyak negara dikatakan Kukuh mengacu pada PBB.

“Kategorisasi dan definisinya harus jelas dulu, kan belum ada sekarang”, ujar Kukuh.

Program kendaraan listrik merupakan proyek besar yang pelik karena harus menyinergikan banyak pihak yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kepolisian Indonesia.

Indonesia bermimpi, pada tahap awal, sanggup memproduksi kendaraan listrik setidaknya 2.200 unit roda empat dan 2,1 juta unit roda dua pada 2025.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengakui jika pemerintah mampu membeli alat deteksi tsunami, buoy tapi tidak memiliki anggaran untuk merawat.

Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan hal tersebut menanggapi kabar rusaknya buoy yang tak mampu mendeteksi gempa dan tsunami Palu, Donggala, dan Sigi.

“Kita tidak punya uang untuk maintanance bisa beli tapi tidak bisa merawatnya, tidak bisa mengoperasionalkannya akhirnya rusak di tahun 2012”, kata Eko di kantor LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (2/10).

Eko menjelaskan di Indonesia saat ini memiliki 22 buoy yang sudah tidak beroperasi karena sudah rusak sejak tahun 2012. Pasalnya pemerintah tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk mengoperasikan buoy.

Ia mengatakan 22 buoy tersebut disebar awalnya di pantai Barat Sumatera dan pantai Selatan Jawa.

“Yang menjadi pertanyaan pertama kita punya uang ngga untuk membeli, membeli biasanya punya tapi biasanya kita tidak punya cukup uang untuk merawatnya. Merawat, mengoperasionalkan dan menjaga”, ujar Eko.

Dalam kesempatan yang sama Peneliti Geofisika Kelautan LIPI Nugroho Dwi Hananto mengakui beberapa komponen buoy juga sering diambil oleh masyarakat setempat.

“Lampunya sering diambil juga, bisa dibayangkan saja kan di tengah-tengah samudera seperti itu”, ujar Nugroho.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Indonesia tidak lagi memiliki buoy untuk mendeteksi tsunami sejak 2012 silam.

“Sejak 2012 enggak ada yang beroperasi, padahal dibutuhkan untuk peringatan dini. Bisa ditanyakan ke BMKG, mengapa 2012 sampai sekarang enggak diadakan, mungkin ya soal dana”, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, dalam konferensi pers di Jakarta mengenai penanganan gempa Palu dan Donggala.

Dalam konferensi pers itu, ia juga mengeluhkan mitigasi bencana yang terkendala masalah anggaran.

“Pendanaan bencana itu terus turun tiap tahun. Ancaman bencana meningkat, kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Ini berpengaruh terhadap upaya mitigasi. Pemasangan alat peringatan dini terbatas anggaran yang berkurang terus”, ujar Sutopo.

Buoy sendiri merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Buoy ini adalah salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia.