Month: February 2016

HASIL temuan badan pendidikan PBB Unicef (2015), menyebutkan hampir setengah dari anggaran pendidikan di negara-negara berpenghasilan rendah, termasuk Indonesia, hanya dinikmati sekitar 10% penduduknya. Hal itu berarti kesempatan mengakses pendidikan bagi anak-anak miskin di negaranegara itu semakin sedikit.  Hasil temuan Unicef juga sampai pada kesimpulan bahwa anggaran pendidikan akan lebih banyak dinikmati golongan menengah ke atas. Sekitar 20% murid yang kaya bisa menerima sumber daya umum yang 18 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan 20% murid yang miskin.

Guna mengantisipasi ketimpangan pendidikan di negaranegara miskin dan berkembang—termasuk Indonesia— UNESCO (2015) menyarankan agar investasi dalam pendidikan didistribusikan secara lebih merata. Dengan kata lain, semua anak didik harus mendapat kemudahan akses, termasuk yang paling mungkin tertinggal: anak miskin maupun yang tinggal di perdesaan, perempuan maupun yang dari kelompok minoritas.

Temuan Unicef semakin diperkuat dengan data yang dirilis Bank Dunia di penghujung 2015. Bank Dunia mencatat ketimpangan pendidikan di Indonesia itu dipicu rendahnya angka partisipasi pendidikan masyarakat dan tingkat pen didikan. Ketimpangan pendidikan di Indonesia, menurut Bank Dunia, bahkan setara dengan Uganda, Etiopia, dan beberapa negera miskin di Eropa lainnya.

Seakan menguatkan temuan Becker & Chiswick (1966), Psacharopoulos & Woodhall (1985), dan Digdowiseiso (2009), ketimpangan pendidikan di Indonesia juga bertalian erat dengan ketimpangan ekonomi. Bank Dunia menyebut hanya 1% rumah tangga (sekitar 2,5 juta orang) menguasai lebih dari 50,3% kekayaan Indonesia. Jika asumsi kisaran diperlebar, 10% orang menguasai 70% kekayaan bumi Indonesia. Ketimpangan di bidang ekonomi itu jauh di bawah Rusia (1:66,2%), bahkan Thailand yang hanya 1:50,5% kekayaan nasional.

Akses terbatas

Keterbatasan mengakses pendidikan bagi orang miskin merupakan problem serius yang belum terselesaikan hingga akhir 2015. Keterbatasan akses itu tidak hanya di tingkat dasar, tetapi juga di jenjang yang lebih tinggi. Data Badan Pusat Statistik dan Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) menyebutkan ada 4,9 juta anak yang tidak tercakup pendidikan. Mereka tercerabut dari pendidikan karena kemiskinan, tinggal di daerah yang secara geografis sulit, atau terpaksa bekerja.

Selain itu, jika melihat data Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan provinsi pada 2014, akan terlihat betapa anak-anak yang tinggal di provinsi di Indonesia Timur tertinggal dari teman-teman mereka di belahan barat Indonesia. Contohnya APM SMP/ MTs sederajat di Papua Barat 63,31%, Gorontalo 70,61%. Bandingkan dengan APM pada jenjang pendidikan serupa yang tertinggi di DKI Jakarta, 95,55%, Yogyakarta 92,01%.

Orang miskin di Indonesia, menurut data BPS, belum mengalami penurunan yang signifi kan. Data terbaru BPS (2014) masih menemukan 28,55 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Orang miskin dalam konteks tertentu, seakan terus dipelihara. Mereka merupakan komuditas jualan yang laris bagi elite politik negeri ini. Orang miskin begitu diagung-agungkan, entah dalam pemilu legislatif, pilpres, pemilihan bupati/wali kota, maupun pemilihan lurah. Kan tetapi, ketika sang kandidat sudah berhasil meraih kursi kekuasaan, dan proses politik berakhir, orang miskin kembali pada penderitaan mereka.

Pembatasan yang muaranya pada pembodohan bagi orang miskin harus diakhiri. Selain membuka akses seluas-luasnya bagi orang miskin, kata Malik Fadjar (2008), komersialisasi pendidikan harus segera dihapus dari Indonesia. Alihalih mencerdaskan anak didik, komersialisasi, lanjut Malik Fadjar, hanya akan menghilangkan roh pedagogi.

Ketika pendidikan sudah didapat dengan cara mahal— melalui komersialisasi—akan terbangun karakter mengejar materi agar modal kembali. Sementara itu, persoalan mengenai hakikat manusia, akal budim dan humanisasi tidak dilakukan secara afektif, tetapi sekadar kognitif. Sudah saatnya pemerataan akses pendidikan dibuka seluas-luasnya bagi semua anak bangsa.

Pemerataan pendidikan meliputi paling tidak pada persamaan kesempatan, aksesbilitas, dan keadilan atau kewajaran. Persamaan kesempatan mengandung maksud setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama mengakses pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No 2 /1989; UUD Pasal 30/1945. Aksesbilitas memberikan kesempatan semua anak bangsa memilih akses pendidikan yang sama, pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.  Mereka yang berasal dari desa memiliki akses pendidikan yang sama dengan yang tinggal di perkotaan.

Strategi pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan solusi tepat agar orang miskin bisa sekolah. Pemerataan pendidikan juga memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all (Agus Wibowo, 2012).

Indonesia pintar!

Program Indonesia Pintar (PIP) yang diikuti dengan peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebenarnya bisa menjadi solusi tepat mengatasi keterbatasan akses dan ketimpangan pendidikan. Syaratnya, program itu dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagai program perlindungan sosial di bidang pendidikan, KIP dibuat untuk memastikan dan menjamin seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan.

Ada tiga jenjang pendidikan yang dilindungi oleh KIP, SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Setiap tingkatan pendidikan berbeda besaran bantuan biayanya.Pemerintah bisa menambah jumlah anak yang mendapat bantuan KIP setelah mendapat kucuran dana tambahan dari pengalihan dana subsidi BBM.

Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP, 2016), PIP telah disalurkan kepada lebih 13 juta siswa (SD-SLTA, usia 6-21 tahun) dari keluarga kurang mampu, dan membantu siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pemerintah juga telah menyalurkan dana BOS (bantuan operasional sekolah) ke lebih dari 45 juta siswa. Di samping itu, pembangunan sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas, dan pembangunan laboratorium serta perpustakaan terus dilakukan.

Seberapa besar keefektifan PIP sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Pasalnya, data yang valid sangat dibutuhkan agar program itu tepat sasaran. Untuk itu, sinergitas pendataan di daerah mutlak dilakukan, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan dan kebudayan. Sementara itu, DPRD bisa melakukan pengawasan atas implementasi pendataan, maupun validitas data yang dihasilkan. Dengan demikian, kehadiran DPRD bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya memanfaatkannya ketika hajat an demokrasi lima tahun.

Akhirnya, akses pendidikan bagi orang miskin harus dibuka seluas-luasnya. Melalui strategi itu, jurang kesenjangan pendidikan diharapkan tidak membentang lebar. Itu menjadi penting mengingat dalam hitungan tahun, bonus demografi akan segera dipanen bangsa ini. Apa jadinya di saat kita menuai bonus demografi, ketimpangan pendidikan kita masih menganga lebar? Jelas kita hanya akan memanen bonus demografi yang tidak berkualitas, tidak kompeten, bahkan hanya akan menjadi penyebab masalah. Ketimpangan tidak akan terjadi jika akses pendidikan dibuka seluas-luasnya bagi semua anak bangsa, saat pemerintah bersama stakeholder pendidikan senantiasa konsisten dalam mengeluarkan kebijakan.

sumber:https://widiyanto.com/akses-pendidikan-dan-nasib-orang-miskin/

Pelibatan publik kini salah satu fenomena paling penting di bidang pendidikan dan kebudayaan di negeri ini.  Tiga kejadian ini jadi buktinya. Pertama, pelibatan orangtua siswa dalam dialog dengan pendidik untuk menangkal bibit terorisme sejak dini di sekolah, sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada hari Minggu, 17 Januari 2016. Anies minta agar wali kelas berkomunikasi dengan orangtua untuk bisa mengetahui sejak dini apabila ada gejala-gejala penyimpangan, termasuk kekerasan (seperti terorisme), narkoba, dan pornografi.

Kedua, saat terjadi bencana kabut asap tahun lalu, saat Anies banyak berinteraksi langsung dengan kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa melalui tatap muka, telepon, dan media sosial.

Ketiga, saat belasan tokoh pemerhati pendidikan dari 10 provinsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan berdialog dengan para pejabat eselon I dan II Kemendikbud di Jakarta, 7 dan 8 Januari silam.

Publik dan demokrasi

Komunikasi dua arah dalam bentuk dialog dengan orangtua, peminat masalah pendidikan dan kebudayaan itu merupakan salah satu terobosan yang baru muncul pada era Kemendikbud sekarang. Ini merupakan langkah nyata Kemendikbud dalam melaksanakan salah satu dari tiga rencana strategisnya, yakni peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Dua rencana strategis lain adalah penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan mutu dan akses pendidikan dan kebudayaan.

Pelibatan publik memang bukan hal mudah karena sebelum ini pemerintah seperti berjalan sendiri, dan nyaris jarang (bila tidak bisa dikatakan “tidak pernah”) mendengar masukan dari masyarakat. Itu sebabnya, dialog antara Kemendikbud dan masyarakat sipil seperti di atas bakal diselenggarakan secara rutin setiap tiga bulan dengan agenda yang fokus (Kompas, 9/1).

Penerapan komunikasi dua arah itu, baik yang dilakukan secara interpersonal seperti tatap muka maupun lewat media dan jejaring sosial, tentu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik luas bahwa Kemendikbud ingin jadi salah satu kementerian paling terbuka.

Dari sudut pandang ilmu komunikasi, sikap terbuka (transparan) terhadap pemangku kepentingan itu otomatis akan semakin meningkatkan kepercayaan publik. Ini jadi kian penting di saat menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada oknum pemerintah (otoritas) dan politisi belakangan ini.

Sesungguhnya, menurunnya kepercayaan publik kepada otoritas dan politisi telah sedemikian meluas sehingga menjadi perhatian di banyak negara demokratis. Dan, pelibatan publik dianggap sebagai sebuah solusi potensial terhadap krisis kepercayaan itu, khususnya di banyak negara Eropa. Idenya adalah bahwa publik seharusnya dilibatkan secara penuh pada proses kebijakan dengan cara sang otoritas mendengarkan pandangan publik dan menghimpun partisipasi mereka. Bukannya sekadar menganggap publik sebagai penerima keputusan yang pasif.

Sebenarnya, partisipasi publik tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas dan memperbaiki efektivitas politik warga negara, tetapi sekaligus menguatkan nilai-nilai demokratis dan bahkan memperbaiki kualitas keputusan dan kebijakan. Saking pentingnya masalah pelibatan publik ini, banyak negara telah menjadikannya sebagai UU yang harus dilaksanakan pada semua level pemerintahan.

Di sejumlah negara di dunia, perkara pelibatan publik menjadi bagian dari klausul hak asasi manusia (HAM) atau manifestasi hak kebebasan berserikat. Bahkan, negara seperti Belanda, Jerman, Denmark, dan Swedia, telah mengatur masalah kebebasan memperoleh informasi dalam sistem hukum mereka sejak abad pertengahan. Di Inggris, pemberdayaan warga negara diterapkan pada semua jenjang pemerintahan melalui konsultasi dan riset dalam bentuk kelompok terfokus atau forum diskusi secara daring. Di AS, banyak kebijakan mengharuskan adanya dengar pendapat masyarakat (public hearing) di depan para eksekutif pemerintah. Di AS, hak publik untuk melakukan petisi menjadi bagian dari First Amendment sejak 1791.

Manfaat pelibatan publik

Sebenarnya konsep pelibatan publik bukan saja penting bagi pemerintah. Sejak lama para ahli komunikasi menyarankan agar setiap organisasi, termasuk korporasi, organisasi nirlaba, swasta, dan pemerintah, untuk selalu mementingkan publik mereka. Itu sebabnya, petugas hubungan masyarakat disebut “public relations”, sementara orang marketing selalu memperhitungkan “keinginan pasar” dan menekankan strategi yang customer-oriented.

Memang, secara umum, dari kacamata komunikasi, pendekatan interaktif model begitulah yang paling baik, melebihi pendekatan proaktif, apalagi yang reaktif. Bahkan, ahli seperti Grunig sangat menekankan bahwa setiap organisasi yang ingin sukses haruslah berdialog dengan publik dalam bentuk dialog (yang dua arah itu).

Dalam dunia maya sekarang ini dialog itu diwujudkan melalui interaktivitas atau semacam partisipasi audiens (engagement), agar organisasi tahu apa yang sebenarnya menjadi minat dan keinginan publik (atau “pasar”) mereka. Tak ada gunanya Anda punya ratusan ribu follower di Twitter atau rekan dan penggemar di Facebook apabila Anda tidak berdialog dengan mereka. Ahli krisis komunikasi Timothy Coombs (2007) juga menyatakan, perusahaan yang paling punya peluang terhindarkan dari krisis adalah yang paling banyak melakukan komunikasi dua arah dengan publiknya.

Tak aneh, sebab perilaku yang terbuka seperti pelibatan publik itu memang memberi banyak manfaat. Selain penguatan demokrasi, keterbukaan seperti itu juga meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara dalam berbagai perkara sosial (termasuk pendidikan dan kebudayaan) dan lingkungan. Lewat tindakan itu, kita bisa yakin pemerintah menunjukkan tanggung jawab terhadap tindakan mereka dan bersikap responsif terhadap masalah yang ada di tengah masyarakat.

Menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas itu, pelibatan publik oleh Kemendikbud itu tidak hanya dapat memaksimalkan anggaran yang dikelolanya, tetapi sekaligus mengontrol dana yang diberikan negara kepada daerah, yang jumlahnya berkali lipat dibandingkan anggaran Kemendikbud itu sendiri.

Tak cuma membantu kontrol anggaran, kerja sama melibatkan publik juga sejatinya akan membantu meredam konflik sosial yang mungkin muncul ketika kebijakan itu diterapkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta memperbaiki kualitas proses. Sebab, pendapat yang berbeda dan masukan tentang masalah yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi kajian untuk perbaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, juga meningkatnya legitimasi karena masyarakat tidak akan merasa dimanipulasi atau jadi curiga. Masyarakat juga makin yakin bahwa tujuan berbagai terobosan yang dilakukan Kemendikbud memang semata-mata demi kebaikan masa depan anak-anak bangsa.

Kesimpulan

Pelibatan publik sendiri bukan tanpa kendala, seperti adanya berbagai perbedaan pandangan dari tiap-tiap pihak, tetapi hal itu bisa disiasati dengan baik apabila Kemendikbud melakukan yang berikut ini.

Pertama, Kemendikbud tidak saja harus menyediakan kesempatan berdialog, tetapi juga menyajikan informasi yang relevan dan komprehensif, dan sejak awal memberikan alokasi terhadap sumber daya yang ada secara memadai kepada publiknya. Sebab, masukan tadi dapat membantu Kemendikbud sendiri dalam membuat rencana dan menerapkan proses yang lebih baik serta memiliki legitimasi.

Kedua, mengingat adanya keterbatasan Kemendikbud, agar pelibatan publik itu lebih efektif, ia perlu disempurnakan dengan membangun partnership bersama pihak-pihak yang terpengaruh oleh adanya kebijakan atau program baru sehingga dapat membantu penyelesaian berbagai masalah yang ada.

Ketiga, berhubung masyarakat sipil lazimnya kurang memiliki kapasitas untuk perform secara maksimal, Kemendikbud perlu memberdayakan mereka agar dapat melihat kelayakan sebuah sasaran, mengevaluasi dampak, dan mengidentifikasi pelajaran apa yang bisa digunakan untuk masa depan.

Keempat, karena kemungkinan tidak semua bagian masyarakat terwakili dalam partisipasi publik yang digagas, Kemendikbud perlu menyiasatinya lewat proses seleksi yang adekuat sehingga ada keterwakilan pandangan publik yang beragam.

sumber:https://widiyanto.com/komunikasi-pelibatan-publik-dalam-pendidikan/

Bank Dunia sudah lama menyimpulkan adanya korelasi tinggi antara persentase populasi penduduk yang memiliki gelar sarjana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Bank Dunia, 1996). Akses masuk ke universitas seharusnya dibuka secara adil dan merata. Sayangnya, sistem seleksi masuk perguruan tinggi kita masih jauh dari rasa keadilan.

Sistem seleksi masuk perguruan tinggi kita bukan saja berlaku tidak adil, melainkan dalam kebijakannya juga memakai pola pikir irasional, membuka peluang ketidakjujuran, dan belum memiliki keberpihakan pada mereka yang tersingkirkan secara ekonomi maupun budaya.

Tiga jalur

Saat ini Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dimulai. Di Indonesia, ada tiga jalur di mana seseorang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Jalur pertama, yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu jalur undangan atau sering disebut dengan SNMPTN. Jalur undangan lebih banyak mempergunakan nilai rapor dan nilai lain sebagai bahan pertimbangan.

Jalur kedua, jalur tes tertulis yang disebut Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Terakhir, ketiga, jalur mandiri, yaitu seleksi tertulis plus kriteria lain-bergantung pada kebijakan PT-bagi mereka yang tidak lolos SBMPTN. Biasanya, seleksi jalur mandiri hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang karena biaya masuknya mahal.

Tahun ini, kuota SNMPTN dikurangi 10 persen dari tahun lalu, sehingga kuotanya menjadi 40 persen. Jalur tes tertulis tetap 30 persen. Jatah kuota 10 persen dari jalur undangan dialihkan ke jalur mandiri. Kebijakan ini secara transparan menunjukkan keberpihakan PT pada orang-orang kaya. Sebab, jalur mandiri biasanya diisi oleh mereka yang mampu membayar mahal untuk masuk ke PTN secara mandiri.

Chua (2003) dalam risetnya menyatakan bahwa kesejahteraan karena perbedaan tingkat pendidikan tidak terdistribusi secara proporsional, tetapi hanya menguntungkan kelompok orang kaya dan menyingkirkan kelompok lain. Analisis Chua ini justru malah diafirmasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mengalihkan kuota SNMPTN untuk jalur mandiri. Orientasi ekonomis PT sangat terlihat dari kebijakan ini.

Masalah integritas

Sistem seleksi kita juga membuka peluang adanya inflasi dan manipulasi nilai. Dengan adanya sistem undangan yang besarnya 40 persen, di mana siswa tidak perlu melalui tes tertulis, potensi kecurangan ada di sekolah. Kita tahu, di sekolah-sekolah kita, untuk ujian nasional (UN) saja masih banyak terjadi kecurangan. Dengan adanya jalur undangan di mana nilai rapor menjadi kriteria, banyak sekolah berusaha menaikkan nilai siswa secara sistematis melalui penentuan kriteria ketuntasan minimal sehingga para siswa mereka dapat lolos masuk ke PTN.

Kecenderungan ini sesungguhnya di masa depan akan merusak kualitas PT itu sendiri karena para siswa yang lolos adalah mereka yang nilainya sudah diinflasi sehingga tidak menunjukkan realitas sesungguhnya tentang kemampuan siswa. Kebijakan seleksi masuk telah membuka peluang potensi disintegritas moral di kalangan pendidik. Inflasi ini sering kali menjadi modus, bahkan sejak siswa berada di kelas X.

Melawan akal

Sistem seleksi jalur undangan melawan akal sehat dan tidak adil. Sistem proporsi berdasarkan akreditasi sekolah, meskipun tampaknya baik, tetapi sesungguhnya didasari pola pikir yang tidak logis dan sesat. Sekolah dengan akreditasi A memperoleh kuota 70 persen, B 50 persen, C 25 persen dan tidak terakreditasi hanya memperoleh kuota 10 persen.

Pemikiran ini sesat karena menyimpulkan kualitas individu dari kualitas lembaga. Dalam ilmu logika, ini disebut dengan genetic fallacy, di mana seseorang itu dianggap tidak berkualitas, tidak kredibel, dan tidak dapat dipercaya karena asal-usulnya, baik itu karena ras, agama, sosial, atau lembaga di mana ia berasal.

Pemikiran tidak logis ini juga terjadi ketika indeks integritas UN dipakai sebagai pertimbangan masuk PT. Siswa dengan nilai tinggi, tetapi sekolahnya memiliki integritas rendah bisa jadi tidak lolos dalam seleksi karena kualitas sekolahnya. Kebijakan sesat pikir ini karena menganggap bahwa sekolah yang indeks integritasnya rendah, otomatis seluruh siswanya tidak jujur. Padahal, SNMPTN adalah seleksi individu, bukan seleksi lembaga pendidikan!

Seleksi masuk PTN juga mendiskriminasi dan tidak adil karena menghukum individu yang tidak bersalah. Bila ada lembaga pendidikan terbukti memanipulasi nilai, lembaga pendidikan itu akan dihapus dari daftar SNMPTN tahun berikutnya, sehingga siswa kelas XI yang tidak bersalah tertutup aksesnya untuk melaju ke PTN melalui jalur SNMPTN tahun depan.

Demikian juga ketika ada siswa yang sudah menerima undangan SNMPTN, tetapi kemudian membatalkannya, maka yang menerima akibat adalah adik kelasnya. Pola pikir ini sangat tidak rasional, tidak logis, tidak adil, dan sesungguhnya melanggar hak individu dalam memperoleh akses pendidikan.

Seleksi masuk PT seharus memakai kriteria keadilan, obyektivitas dan keadilan dengan lebih mengutamakan kalangan miskin, tetapi memiliki kapasitas dan kemampuan. Kuota jalur undangan harusnya hanya 5 persen, karena ini merupakan cerminan dari kandidat mahasiswa terbaik, berbakat, dan istimewa dalam hampir seluruh populasi dalam kurva normal, 85 persen untuk bersaing secara adil dan meritokratis melalui seleksi tertulis oleh lembaga independen, dan 10 persen siswa untuk jalur mandiri yang mencerminkan persentasi rata-rata orang kaya dalam seluruh populasi. Dalam kuota 85 persen ini, harus ada kuota kebijakan afirmatif untuk daerah-daerah khusus sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bisa ditingkatkan.

Perguruan tinggi kita tidak akan bermutu bila sistem seleksi kita masih memberi ruang bagi berbagai bentuk ketidakjujuran, tidak logis, dan tidak adil. Universitas seharusnya mendorong tegaknya integritas moral pendidik, menjadi contoh dipraktikkannya penalaran yang jernih dan logis, serta menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan keadilan bagi mereka yang miskin dan tersingkirkan.