PENDAPATAN NASIONAL

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi

Rombel Pandidikan Akuntansi C

Dosen Pengampuh : Sugiarto

Disusun Oleh:

Nama                    : Evi Dwi Wardhani

NIM                       : 7101415245

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

A. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

       Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Sedangkan pendapatan nasional menurut mankiw (2006, P9), pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah Negara, karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Besarnya pendapatan nasional dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian.

       Yang pertama, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien tentang sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara umum, makin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.

       Yang kedua, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktifitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Alat ukur yang disepakati tentang tingkat kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output per kapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jika angka output per kapita makin besar, tingkat kemakmuran dianggap makin tinggi. Sementara itu alat ukut tentang produktifitas rata-rata adalah output per tenaga kerja. Makin besar angkanya, makin tinggi produktifitas tenaga kerja.

       Yang ketiga, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya. Jika sebagian besar output nasional berasal dari sektor pertanian (ekstraktik) maka perekonomian tersebut berhadapan dengan masalah ketimpangan struktur produksi. Dalam arti perekonomian harus segera memodernisasikan diri, dengan memperkuat industrinya, agar ada keseimbangan kontribusi antara sektor pertanian yang dianggap sebagai sektor ekonomi tradisional dengan sektor industri yang dianggap sebagai sektor ekonomi modern.

     Itu sebabnya output nasional, yang lebih dikenal sebagai pendapatan nasional, merupakan pokok pembahasan awal dalam teori ekonomi makro. Tanpa memiliki pemahaman yang benar tentang konsep pendapatan nasional, kita tidak akan mungkin melakukan diskusi/pembahasan tentang model-model ekonomi makro. Apalagi tentang analisis kebijakannya. Istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

       Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut.

       Tercakup dalam definisi diatas bahwa:

1. Produk dan jasa akhir, dalam pengertian barang dan jasa yang dihitung dalam PDB adalah barang dan jasa yang digunakan pemakai terakhir (untuk dikonsumsi).
2. Harga Pasar, yang menunjukkan bahawa nialai output nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan.
3. Faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara yang bersangkutan, dalam arti perhitungan PDB tidak mempertimbangkan asal faktor produksi (milik perekonomian atau milik asing) yang digunakan dalam menghasilkan output.

       Ada dua langkah yang harus dilakukan sebelum mampu menghitung PDB. Langkah pertama adalah memahami tentang sikluas aliran pendapatan dan pengeluaran dalam konteks makro. Langkah ke dua bagaimana (lewat pasar apa saja) para pelaku ekonomi berinteraksi.

B. SIKLUS ALIRAN PENDAPATAN (CIRCULAR FLOW) DAN INTERAKS ANTAR PASAR 

a. Siklus aliran pendapatan

      Siklus aliran pendapatan (Circular Flow) seperti ditunjukkan oleh diagram dibawah ini adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antarpelaku ekonomi menghasilakn pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaaan (utility) masing-masing pelaku ekonomi.

Diagram A1

Circular Flow of Economic Activity

Model Circular Flow membagi perekonomian menjadi empat sektor :

1. Sektor rumah tangga (Households Sector), yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik.
2. Sektor perusahaan (Firms Sector), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa.
3. Sektor pemerintah (Goverment Sector), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan.
4. Sektor luar negeri (Foreign Sector), yaitu sektor perekonomian dunia, dimana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.

Keterangan :

1. Sektor Rumah Tangga

     Sektor rumah tangga mempunyai faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa privat (sektor perusahaan) maupun barang dan jasa publik (sektor pemerintah). Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesediaan untuk bekerja (tenaga kerja), barang modal (misalnya tanah), uang dan kesediaan untuk menaggung resiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan membeli saham.  Untuk faktor produksi yang diberikan tersebut, sektor perusahaan memberikan gaji untuk kesediaan bekerja, pendapatan bunga untuk kesediaan meminjamkan uang, pendapatan sewa untuk kesediaan memberikan barang modal, dan pembagian keuntungan (deviden) untuk kesediaan menanggung resiko. Semuanya itu (garis 1) merupakan aliran pendapatan bagi sektor rumah tangga yang berasal dari sektor perusahaan.

    Selain dari sektor perusahaan, sektor rumah tangga juga memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah. Pendapatan tersebut bisa dari balas jasa atas faktor produksi yang diberiakan (pendapatan upah dan pendapatan bunga). Pendapatan upah diperoleh jika individu bekerja, misalnya sebagai pegawai pemerintah. Pendapatan bunga diperoleh jika individu bersedia meminjamkan uangnya kepada pemerintah dengan membeli obligasi pemerintah. Tetapi ada juga pendapatan yang diperoleh dari sektor pemerintah yang bukan merupakan balas jasa atas faktor produksi. Pendapatan ini disebut juga pendapatan non balas jasa, disingkat PNBJ atau Transfer Payment. Contoh PNBJ dalam konteks negara maju adalah tunjangan-tunjangan sosial bagi kelompok masyarakat kurang mampu ataupun yang sedang menganggur (garis 2).

    Jika bagi masyarakat yang kurang mampu pemerintah memberikan tunjangan-tunjangan, maka bagi yang mampu pemerintah menarik pajak (garis 3). Tentu saja pajak ini mengurangi pendapatan total sektor rumah tangga. Pendapatan (garis 1 + garis 2) dikurangi pajak (garis 3) merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income). Pendapatan inilah yang digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan (garis 4) maupun yang diimpor dalam luar negeri (garis 8).

2. Sektor perusahaan

  Aliran pengeluaran sektor rumah tangga (garis 4) merupakan aliran pendapatan sektor perusahaan. Selain dari sektor rumah tangga, perusahaan memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah (garis 5) yang merupakan konsumsi pemerintah, dan dari permintaan sektor luar negeri yang merupakan ekspor sektor perusahaan (garis 7). Selain melakukan pembayaran untuk sektor rumah tangga (garis 1), perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah (garis 6).

3. Sektor Pemerintah

     Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik (public goods provision). Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan (garis 5) dan pengeluaran-pengeluaran dari sektor rumah tangga (garis 2). Karena barang publik tidak dapat disediakan sepenuhnya lewat mekanisme pasar, pemerintah harus menarik pajak dari sektor rumah tangga (garis 3) dan sektor perusahaan (garis 6).

4. Sektor Luar Negeri

     Sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah merupakan perekonomian domestik. Perekonomian dikatakan tertutup (closed economy), jika tidak melakukan interaksi dengan sektor luar negeri. Interaksi dalam sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka (open economy) disederhanakan dengan mekanisme ekspor (garis 7) dan impor (garis 8). Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri ke perekonoian domestik. Sedangkan impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian domestik ke sektor luar negeri

b. Tiga Pasar Utama

       Pasar dikelompokan ke dalam tiga pasar utama (three basic market), yaitu:

1. Pasar Barang dan Jasa (Googs and Service Market)

      Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utamanya berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Permintaan tersebut umumnya merupakan permintaan barang dan jasa akhir. Penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan. Namun, dalam perekonomian modern, terutama dengan makin tingginya tingkat spesialisasi, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang dipakai untuk produksi barang dan jasa.

2. Pasar Tenaga Kerja (Labour Market)

      Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja berasal dari sektor rumah tangga. Sedangkan permintaannya berasal dari sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Dalam perekonmian terbuka, penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat juga berasal dari luar negeri.

3. Pasar Uang dan Modal (Money and acapital Market)

      Pasar uang adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang bukanlah fisik uang, melainkan hak penggunaan uang. Penawaran uang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda hak penggunaan uangnya, entah dalam jangka pendek atau jangka panjang.

      Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka pasar tersebut masuk kategori pasar uang (money market). Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan lebih dari setahun, pasar tersebut adalah pasar modal (capital market).

      Agar alokasi sumber daya keuangan makin efisien, dibutuhkan lembaga-lembaga perantara keuangan (financial intermediatory) yang berfungsi mempertemukan permintaan dan penawaran uang. Lembaga-lembaga perantara tersebut dapat berupa bank/perbankan (banking) maupun lembaga-lembaga keuangan bukan perbankan (non-banking institution).

C.KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

a. Produk Domestik Bruto (GDP)

      Sebelum kita dapat menghitung pendapatan nasional terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto/ Gross Domestik Bruto, karena PDB merupakan salah satu instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional. Produk domestik bruto ( Gross Domestic Product ) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasikan oleh unit – unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara ( domestik ) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan / orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang – barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/ kotor atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006, p6), meliputi faktor produksi milik warga sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut.

      Penghitungan nilai PDB dapat dilakukan atas dua macam dasar harga yaitu :

1. PDB atas dasar harga berlaku, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga berlaku berfungsi untuk melihat dinamika/perkembangan struktur ekonomi yang rill pada tahun tersebut.
2. PDB atas dasar harga konstan, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya, jika kita ingin mengetahui berapa persen kenaikan PDB dari tahun 1998, 1999 dan tahun 2000, karena nilai/ harga suatu produk tiap tahun berubah–ubah maka kita harus mengubah nilai PDB tahun 1998 dan 1999 dengan dasar harga tahun 2000 sehingga akan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya.

b. Produk Nasional Bruto (GNP)

      Menurut Mankiw (2006:8) Produk Nasional Bruto – PNB (Gross National Product) Adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk tetap suatu negara. Ukuran ini berbeda dari PDB dengan memasukkan pendapatan yang diperoleh warga negara saat berada di luar negeri dan tidak mengikutsertakan pendapatan yang berasal dari dalam negeri.

      Produk Nasional Bruto ( Gross National Product ) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ( nasional ) selama satu tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

       Jadi Produk Nasional Bruto ( PNB ) / Gross National Product ( GNP ) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor – faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut, atau dengan kata lain PNB / GNP adalah jumlah Produk Domestik Bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri ( penghasilan neto ) adalah penghasilan dari wrga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negar lain yang bekerja di dalam negeri.

       Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

PNB = PDB + Pendapatan Neto dari luar negeri ( Net Factor Income from Abrood)

Dimana:

•  PNB = Produk Nasional Bruto / Gross National Product ( GNP )
•  PDB = Produk Domestic Bruto / Gross Domestic Product ( GDP )
• Pendapatan Neto = Pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

Jika pendapatan neto bernilai negatif, artinya pembayaran terhadap pendapatan faktor-faktor produksi luar negeri lebih besar dari pada penerimaan atas balas jasa faktor produksi domestik yang digunakan oleh perekonomian luar negeri. Angka mengindikasikan bahwa nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor. Umumnya pendapatan neto negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia bernilai negatif. Karena itu di negara sedang berkembang nilai PNB lebih kecil dari nilai PDB.

c. Produk Nasional Neto (PNN)

       PNN adalah Adalah total pendapatan penduduk negara (PNB) dikurangi kerugian akibat depresiasi. Depresiasi adalah rusaknya persediaan perlengkapan dan bangunan dalam perekonomian, seperti truk yang berkarat, gedung atau bangunan yang hampir rusak dan komputer yang rusak. Dalam hal ini depresiasi bisa dikatakan suatu penyusutan (Mankiw,2006). Jadi, PNN adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal.

PNN=GNP-Penyusutan

 

d. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

       Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung (pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain) seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. Sedangkan menurut mankiw, 2006, Pendapatan Nasional (National Income) Adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa. Perbedaannya dengan PNN yaitu pendapatan nasional tidak menghitung pajak usaha tidak langsung seperti pajak penjualan.

NNI=NNP-Pajak tidak langsung

NNI=NNP-Pajak langsung-Subsidi

e. Pendapatan Perseorangan (PI)

       Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment).Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

 f. pendapatan personal Disposable (PPD)

       pendapatan personal Disposable (PPD) adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untukditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal (PAP) atau personal taxes.

      Dari Produk Domestik Bruto sampai ke Pendapatan Personal Disposable dapat diringkas sebagai berikut :

C+G+I+(X-M)            = Produk Dosmetik Bruto (PDB)

Ditambah                    : Pendapatan faktor produksi yang ada di luar negeri

Dikurangi                    : Pembayaran faktor luar negeri yang ada di dalam negeri

                                                                                                               

                                     = Produk Nasional Bruto (PNB)

Dikurangi                    : Penyusutan

                                                                                                                

                                    = Produk Nasional Neto (PNN)

Dikurangi                    : Pajak tidak langsung

Ditambah                    : Subsidi

                                                                                                                

                                    = Pendapatan Nasional (PN)

Dikurangi                    : Laba ditahan

Dikurangi                    : Pembayaran asuransi sosial

Ditambah                    : Pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen

Ditambah                    : Penerimaan bukan balas jasa

                                                                                                               

                                    = Pendapatan Personal

Dikurangi                    : Pajak pendapatan personal

                                                                                                                 

                                    = Pendapatan Personal Disposable

D. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

1. pendekatan pendapatan (Income Aproach)

       Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi sederhana dibawah ini.

Q = f(L,K,U,E)

Dimana:

Q = output

L = tenaga kerja

K = barang modal

U = uang/finansial

E = kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan

    Persamaan di atas menunjukkan bahwa untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang/finansial. Jumlah tenaga kerja, barang modal, dan uang yang banyak tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak ada kemampuan entrepreneur. Kemampuan entrepreneur ini adalah kemampuan dan keberanian mengkombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

         Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN).

PN = w + i + r +

Dimana :

w = upah/gaji (wages/salary)

i  = pendapatan bunga (interest)

r = pendapatan sewa (rent)

 = keuntungan (profit)                

2. Pendekatan produksi

      Menurut metode produksi (production approach), produk nasional atau Produk Domestik Bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian dalam periode tertentu. Dengan demikian, PNB atau GDP menurut metode ini, jumlah dari harga setiap masing-masing barang dan jasa dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan.

        Pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha di dalam satu tahun diukur dengan nilai uang.

      Komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi terdiri atas sepuluh sektor, yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri dan pengolahan (manufactur)
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel, restoran
7. Pengangkutan dan telekomunikasi
8. Bank dan Lembaga keuangan lainnya
9. Pemerintahan dan Pertahanan
10. Jasa-jasa lainnya

       Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sector. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input.

NT = NO – NI

Dimana :

NT = nilai tambah

NO = nilai output

NI  = nilai input

       Dari persamaan diatas sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses produksi merupakan proses menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Aktifitas produksi yang baik adalah aktifitas yang menghasilkan NT > 0. Dengan demikian besarnya PDB adalah :

Dimana :

N = sektor produksi ke 1,2,3,….., n.

3. Pendektan pengeluaran

    Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis agregat dalam suatu perekonomian:

a. Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

       Konsumsi rumah tangga adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama, jasa dan biaya pendidikan (Mankiw, 2006, p12). Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods).

b. Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

       Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Yang termasuk dalam konsumsi adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri dan pembelian inventaris, sedangkan yang termasuk inventaris adalah pembangunan jalan raya, sekolah, dan lain sebagainya. Pembayaran jaminan sosial untuk fakir miskin, bantuan untuk korban bencana alam dan subsidi lainnya tidak termasuk dalam belanja pemerintah, melainkan termasuk dalam pembayaran transfer, karena ada barang/jasa yang diproduksi (Mankiw, 2006, p13).

c. Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)

       Pengeluaran Investasi merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam Pengeluaran Investasi adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Investasi merupakan pembelian barang yang nantinya digunakan untuk memproduksi barang/jasa lainnya. (Mankiw, 2006, p12).

d. Ekspor Neto (Net Export)

      Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.  Ekspor neto sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi dengan pembelian produk luar negeri oleh warga negara tersebut (impor) dalam periode yang sama (Mankiw, 2006, p13). Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daipada impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

                        Y = C + I + G + (X – M)

Ket :

Y = Pendapatan Nasional

C = konsumsi masyarakat

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

E. PDB HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN

       Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Nilai PDB yang lebih besar tidaklah berati jumlah output otomatis lebih besar. Perhitungan PDB dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang menyesatkan, karena pengaruh inflasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, maka perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan. Yang dimaksud harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah.

       Untuk memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar (based year), yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik/stabil. Harga barang pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan. Nilai PDB yang dihitung dengan menghilangkan pengaruh inflasi karena menggunakan harga konstan disebut sebagai PDB riil (Real GDB). Sedangkan nilai PDB yang dihitung atas harga belaku disebut sebagai PDB Nominal. Secara umum hubungan antara PDB Riil dengan PDB Nominal dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan dibawah ini :

PDB riil = PDB nominal/ Deflator

Dimana:

Deflator = (Harga tahun t : Harga turun t-1) x 100%

Manfaat dari perhitungan PDB harga konstan, selain dengan segera dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak, juga dapat menghitung perubahan harga (inflasi).

Inflasi = (Deflator tahun t – Deflator tahun t-1)

(Deflator tahun t-1)

 

F. MANFAAT DAN KETERBATASAN PERHITUNGAN PDB

1. Perhitungan PDB dan Analisis Kemakmuran

      Angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran yang lebih rinci Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatau negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai angka PDB per kapita. Biasanya makin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak terlalu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya tentang kondisi kemakmuran suatu negara.

2. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial

       Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan meilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan logika sederhan. Jika PDB per kapita makin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja, serta masa depan perekonomian makin membaik, sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan dan masa depan, kondisinya makin meningkat. Hanya saja, logika diatas baru dapat berjalan bila peningkatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

       Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi non material. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/materi yang dapat diukur dengan nilai uang. PDB tidak menghitung output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyadarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin/spiritual.

3. PDB Per Kapita dan Masalah Produktifitasnya

      Sampai batas-batas tertentu, angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antarnegara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

a. Jumlah dan Komposisi Penduduk: Bila jumlah penduduk makin besar, sedangkan komposisinya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLTA), maka tingkat output dan produktivitasnya makin baik.

b. Jumlah dan Struktur Kesempatan Kerja: Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun memengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.

c. Faktor-faktor non ekonomi: yang tercakup dalam faktor-faktor non ekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan.

4. Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economy)

      Angka statistik PDB Indonesiayang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum menderminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat dalam statistik PDB. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.

       Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi dia negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tidak tercata bukan karena kelemahan administratif, melainkan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal nilai transaksinya sangat besar. Misalnya kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.

G. DISTRIBUSI PENDAPATAN (INCOME DISTRIBUTION)

     Persoalannya sebenarnya adalah bahwakemakmuran masyarakat tidak semata-mata hanya didasarkan pada tolok ukur besarnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja, namun juga bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan, apakah pendapatan nasional didistribusikan secara lebih merata ataukah timpang. Ini adalah masalah keadilan, dan tidak berarti kalau pendapatan nasional didisribusikan secara merata sempurna dianggap adil. Pendapatan dianggap didistribusikan secara merata sempurna bila setiap individu memperoleh bagian yang sama dari output perekonomian. Distribusi pendapatan dianggap kurang adil jika sebagian besar output nasional dikuasai oleh lebih sebagian agak kecil penduduk. Tetapi distribusi pendapatan menjadi sangat tidak adil bila bagian sangat besar output nasional dinikmati hanya oleh segelintir kelompok masyarakat.

      Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Terdapat tiga cara yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan  yaitu, Kurva Lorenz, Koefisien Gini, dan Kriteria dari Bank Dunia.

1. Kurva Lorenz

 

 

       Sumbu vertikal adalah persentasi output nasional atau pendapatan nasional. Angka-angkanya akumulatif. Sumbu horisontal menggambarkan persentase jumlah keluarga. Sumbu horisontal membagi distribusi jumlah keluarga menjadi lima kelompok, masing-masing 20% kelompok keluarga paling miskin, sampai dengan 20% keluarga paling kaya. Angka-angka sumbu horisontal juga kumulatif.

       Pendapatan didistribusikan adil sempurna bila 20% keluarga paling miskin menikmati 20% pendapatan nasional. 20% kelompok keluarga berikutnya juga menikmati 20% pendapatan nasional. Dengan demikian 40% kelompok keluarga menikmati 40% pendapatan nasional. Begitu seterusnya hingga total akumulasi 100% keluarga menikmati 100% pendapatan nasional. Dalam kondis adil sempurna, kurva lorenz membentuk garis lurus diagonal OB yang membagi bidang kubus OABD menjadi dua segitiga sama kaki OAB dan BOD. Jika distribusi pendapatan kurva adil, kurva lorenz membentuk garis lengkung OB, menjauhi garis lurus OB. Pada diagram A1, kita dapat memaca arti garis lengkung OB, yaitu 20% kelompok apling miskin hanya menikmati 5% pendapatan nasional, kelompok 20% berikutnya hanya menikmati 10% pendapatan nasional, sehingga 40% kelompokpertama hanya menikmati 15% pendapatan nasional. 20% kelompok ke tiga hanya menikmati 15% pendapatan nasional, sehingga 60% keluarga hanya menikmati 30% pendapatan nasional. Ternyata sebagian pendapatan nasional (70%) dikuasai oleh 40% kelompok keluarga kaya. 20% keluarga ke empat menikmati 30% pendapatan nasional dan 20% kelompok ke lima (terkaya) menikmati 40% pendapatan nasional.

       Distribusi pendapatan dikatakan makin memburuk bila garis lengkung kurva lorenz makin menjauhi garis diagonal. Diagram A2 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat buruk. Kelompok 20% pertama hanya menikmati 2% pendapatan nasional. Kelompok 20% ke dua hanya menikmati 5% pendapatan nasional. Kelompok 20% ke tiga hanya menikmati 15% pendapatan nasional. Dan kelompok 20% ke empat  hanya menikmati 20% pendapatan nasional. Jadi 80% keluarga yanga ada hanya menikmati 42% pendapatan nasioanal. Lebih dari separuh pendapatan nasional (58%) dinikmati oleh 20% kelompok keluarga paling kaya (kelompok ke lima).

b. Koefisien Gini (Gini Coeficient)

       Koefisien gini merupakan alat ukur ketidakadilan distribusi pendapatan (inequality income distribution) dengan menghitung luas kurva Lorenz.  Areal kurva Lorenz yang dihitung adalah areal yang dibatasi garis diagonal OB dan garis lengkung OB (areal C). Jika distribusi pendapatan adil sempurna, areal tersebut tidak ada (luasnya nol); angka koefisien gini sama dengan nol. Telah dijelaskan dimuka, jika distribusi pendapatan memburuk, garis lengkung OB makin menjauhi garis lurus diagonal OB. Kurva Lorenz makin meluas (areal semakin luas), angka koefisien gini makin besar. Jika distribusi pendapatan tidak adil sempurna luas kurva lorenz mencakup seluruh segitiga BOD; angka koefisien gini sama dengan satu. Jadi angka koefisien gini berkisar nol sampai dengan satu. Makin buruk distribusi pendapatan, angka koefisien gini makin besar.

Cara penghitungannya sebagai berikut :

Koefisien Gini =     Luas bidang C    

Luas segitiga OBD

 

Adapun patokan nilai Koefisien Gini sebagai berikut:

Lebih kecil dari 0,3     : tingkat ketimpangan rendah

Antara 0,3-0,5             : tingkat ketimpangan moderat (sedang)

Lebih tinggi dari 0,5   : tingkat ketimpangan tinggi

c. Kriteria Bank Dunia

        Dalam melihat distribusi pendapatan, Bank Dunia telah membuat kriteria, yaitu mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara. Caranya dengan melihat besarnya kontribusi (sumbangan) dari 40% penduduk termiskin. Kriteria yang dipergunakan oleh bank dunia tersebut adalah:

• Apabila kelompok 20% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa negara yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan.
• Apabila kelompok 20% penduduk termiskin pendapatannya antara 12%-16% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa terjadi tingkat ketimpangan sedang (moderat) dalam distribusi pendapatannya.
• Apabila kelompok 20% penduduk termiskin pedapatannya lebih dari 16% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi rendah.

H. DISTRIBUSI KEKAYAAN (WEALTH DISTRIBUTION)

       Di negara kapitalis maju, alternatif individu untuk menyimpan kekayaannya sangat beragam. Mereka dapat membeli saham, obligasi, menyimpan dalam bentuk deposito dan aset-aset finansial lainnya. Selain aset finansial, mereka juga dapat membeli real estat. Tujuan pemupukan aset adalah peningkatan pendapatan total di masa mendatang. Dengan makin besarnya aset, penghasilan non gaji (non wages income) makin besar. Jika mereka pensiun kelak, tidak akan mengalami kekurangan penghasilan total, walaupun gaji sudahjauh berkurang. Dengan kata lain, di negara maju orang senantiasa membeli aset produktif. Karena itu pembahasan distribusi kekayaan amat relevan untuk melihat perkembangan distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi kekayaan dilakukan dengan menghitung kelompok-kelompok mana saja yang paling menguasai jenis-jenis aset tertentu.

       Di negara yang belum maju seperti Indonesia, jenis kekeyaan yang dimiliki keluarga tidak sebanyak di negara maju. Umumnya kekeyaan yang dimiliki oleh keluarga gi Indonesia adalah tanah dan rumah. Seseorang dikatakan kayakalau memiliki tanah yan luas dan rumah yang bagus. Syangnya kekayaan ini umumnya tidak produktif, dalam arti tidak menambah penghasilan bukan gaji.

     Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, maka distribusi kekayaan yang relevan dibicarakan adalah distribusi kepemilikan lahan pertanian (sawah dan perkebunan). Jika menggunakan ukuran ini distribusi kekayaan di Indonesia masih buruk. Misalnya sebagian besar keluarga yang memiliki sawah, hanya memiliki dengan luas lebih kecil dari 2.000 meter persegi (0,2 hektar). Padahal untuk dapat hidup layak, satu keluarga petani harus memiliki minimal 3 hektar sawah beririgasi baik (bisa panen dua kali setahun). Juga masih banyak keluarga petani yang tidak memiliki lahan sawah. Untuk memperoleh penghasilan umumnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka ini lebih dikenal sebagai sebutan patani gurem.

I. MANFAAT PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

   Jika diamati, perkembangan perekonomian nasional selalu berubah. Perekonomian tersebut disebabkan adanya perubahan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pendapatan nasional yang meningkat menunjukan adanya perkembangan perekonomian masyarakat suatu negara.

       Dapat dikatakan bahwa mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat merupakan salah satu tujuan kalian mempelajari pendapatan nasional. Tujuan-tujuan mempelajari pendapatan nasional yang lain, yaitu :

1. Untuk memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun.
2. Untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara.

Selain itu, ada beberapa manfaat yang akan kalian peroleh jika kalian mempelajari pendapatan nasional, antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisa struktur ekonomi suatu negara, dari perhitungan pendapatan nasional, kalian dapat mengetahui apakah suatu negara cenderung berstruktur ekonomi industri, agraris, atau jasa.
2. Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu-waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Kalian akan memiliki catatan angka-angka perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu sehingga dapat membandingkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.
3. Membandingkan perekonomian antar daerah, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi.
4. Menjadi dasar komparatif (perbandingan) dengan perekonomian negara lain.
5. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

J. DAMPAK PENDAPATAN NASIONAL UNTUK LUAR NEGRI

     Masalah ekonomi sepertinya telah menjadi masalah paling rumit di Indonesia. Bisa dikatakan demikian karena masalah tersebut tak jua mendapatkan jalan keluar.. Pemerintah terdiri dari presiden ,menteri dan staf-stafnya seringkali dituding sebagai pihak yang paling bersalah atas ketidak mampuan Indonesia menangani masalah perekonomian, namun nyatanya setelah beberapa periode pergantian “pemimpin” masalah Ekonomi tetap saja tidak dapat diperbaiki, bahkan bisa dikatakan semakin parah.

        Pendapatan nasional Indonesia menjadi tolak ukur seberapa jauh Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu, dari segi perbaikan memang jika dilihat dari pendapatan nasionalnya perekonomian Indonesia dikatakan meningkat, namun ada hal lain yang juga tak mampu dipungkiri yaitu Hutan Negara Indonesia yang juga dikatakan semakin meningkat.

      Kegagalan Indonesia di masa lalu dalam mengelola utang telah menyebabkan sebagian masyarakat alergi terhadap utang luar negeri dan menganggapnya sebagai beban yang harus dibayar mahal. Besarnya utang luar negeri saat ini telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat luas. Adanya utang yang sangat besar tersebut merupakan suatu ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan kemandirian bangsa Indonesia jika tidak dikelola dengan baik.

    Dikarenakan fungsi pendapatan nasional atau pendapatan perkapita membandingkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan tingkat ekonomi antar Negara, pendapatan nasiona    l Negara ini yag bisa dikatakan belum pada traf memadai juga dapat membuat Negara kita menjadi bahan olok-olok Negara lain, kita ambil contoh amerika, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pemerintah Indonesia dikatakan “disetir” oleh amerika, banya diantara kebijakan yang diambil pemerintah duduga memiliki campur tangan dari amerka, ini terjadi karena amerika merasa Indonesia masih sangat membutuhkan amerika dalam berbagai bidang perekonomian. Begitu pula dengan Negara-negara lain yang kebanyakan berasal dari benua eropa dan amerika, Indonesia dianggap lemah dan membutuhkan banyak bantuan dari luar negeri untuk mengkatkan perekomiannya.

       Tidak semua dampak yang ditimbulkan oleh adanya pendapatan nasional tersebut adalah dampak buruk, ada dampak baik yang juga dibawa olehnya. Data pendapatan nasional dapat yang digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa, mengggolongkan Indonesia sebagai negara pertanian atau agraris membuat hasil bumi Indonesia cukup dikenal berlimpah oleh Negara luar . Ini meberikan dampak positif yaitu banyaknya Negara luar yang mengimport barang dari Indonesia, mengingat pentingnya kenaikan tingkat eksport untuk mengukur pendapatan nasiona tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Winardi, 1998. Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi IV. Bandung:

Tarsito

Mankiw, N. G. 2000. Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga

Mankiw, N. G. 2006. Pegantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

 

#Tulisan ini dibuat untuk mengikuti Bidikmisi Blog Award di Universitas Negeri Semarang. Tulisan adalah karya saya sendiri dan bukan jiplakan.