KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASA ORDE BARU

Sosial dan Budaya
1. Jalan menuju monarki absolut atau demokrasi yang sesungguhnya?:
Dalam upaya menanam rasa nasionalisme yang kuat di dalam hati setiap rakyat Indonesia, dan agar terdapat pehaman tunggal Pancasila, maka pemerintah membuat beberapa program, salah satunya adalah P-4. P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) bertujuan untuk menjadi manusia Pancasila, atau Ekaprasetia Pancakarsa, yang berarti dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Penataran ini ditujukan kepada setiap kalangan, dari pegawai negeri sipil sampai pelajar. Tetapi, apakah Pancasila harus dipahami secara tunggal? Apakah pendapat kita harus sama dengan pemerintah? Hal ini menjadi indikasi bahwa yang ingin dicapai oleh Soeharto bukanlah suatu kesatuan, namun suatu kontrol yang absolut terhadap rakyatnya. Bukti yang lain seperti pembreidelan beberapa media cetak, yang seharusnya dapat mencari dan mencetak berita apapun, bahkan yang dapat membahayakan posisi seorang presiden. Bahkan dalam orde baru ini kritik diharamkan, apalagi menjadi oposisi. Rangkaian hal ini membuat pandangan bahwa Soeharto tidak memiliki rencana sedikitpun untuk turun jabatan. Hal ini diperkuat dengan anggota DPR dan MPR yang sebagian besar dari pihak ABRI atau TNI, di mana menjadi bawahan yang wajib patuh terhadap pemegang komando, yaitu sang presiden. Sebagai hukuman bagi para oposisi, ada beberapa contoh, yaitu pengasingan, penangkapan, dan juga termasuk petrus (penembakan misterius). Walaupun memang tercipta keamanan, namun jika hal itu dicapai dengan kekerasan, maka lambat laun pasti akan terjadi pemberontakan yang besar, dan memang sudah terbukti sekarang.
2. Usirlah kaum tionghoa sampai ke negeri Cina:
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi. Hal ini berarti hak-hak asasi manusia mereka telah ditiadakan. Kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional, karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang kita perlukan, yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah ini karena khawatir, dari jumlah mereka yang banyak, akan menyebarkan pengaruh Komunisme, yang telah menjadi program Soeharto agar dapat dihapus dari tanah Indonesia sejak awal. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
3. Kulit yang matang, buah yang busuk.:
Sesuai dengan yang saya utarakan di atas, bahwa ketidakrataan pembangunan yang difokuskan di pulau jawa, akan menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan dan kecemburuan sosial. Pembangunan antara pusat dan daerah, menimbulkan hubungan yang buruk antara sang pemberi ke penerima. Karena hal ini menimbulkan asumsi bahwa hanya warga pusat sajalah yang berhak hidup dengan sejahtera. Selain itu, muncul rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah di sejumlah daerah, terutama di Aceh dan Papua, yang lagi-lagi menyebabkan suatu konflik baru. Lalu terdapat lagi suatu program pemerintah, yaitu program transmigran, yaitu pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lain yang masih belum padat dengan penduduk. Jika diperhatikan, ternyata sebagian besar yang tetap tinggal di pulau Jawa hanya orang Jawa. Masyarakat kemudian berasumsi bahwa Soeharto hanya mementingkan keturunan Jawa, yang akan mendapatkan pendapatan yang tinggi, dan tempat tinggal yang nyaman. Sekali lagi, dengan ini kesenjangan sosial hanya akan bertambah lagi, yang juga disebabkan tidak meratanya pendapatan di seluruh Indonesia.