Politik Luar Negeri RI pada Orde Baru (Soeharto)

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950–1965 dalam keadaan kritis. Pemerintah Orde Baru meletakkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan melalui tahapan Repelita, keadaan kritis ditandai oleh hal-hal sebagai berik Struktur perekonomian Indonesia lebih condong pada sektor pertanian.Komoditas ekspor Indonesia dari bahan mentah (hasil pertanian) menghadapi persaingan di pasaran internasional, misalnya karet alam dari Malaysia, gula tebu dari Meksiko, kopi dari Brasil, dan rempah-rempah dari Zanzibar (Afrika).
Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang industri.
Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sangat rendah. Tahun 1960-an hanya mencapai 70 dolar Amerika per tahun, lebih rendah dari pendapatan rata-rata penduduk India, Bangladesh,dan Nigeria saat itu.Produksi Nasional Bruto (PDB) per tahun sangat rendah. Di sisi lain pertumbuhan penduduk sangat tinggi (rata-rata 2,5% per tahun dalam tahun 1950-an).

Ciri-ciri Utama Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru
Orde Baru (Orba) adalah rezim yang berkuasa di Indonesia terlama dan terpanjang kekuasaannya. Dengan masa 32 tahun, rezim orba mempunyai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang sangat panjang. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto maupun oleh para pembantunya mempunyai karakteristik dan ciri yang khas, yaitu militeristik dan terpusat. Pemerintah yang tersentralisasi membuat hampir semua kebijakan di semua lini seragam dan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas yang diagung-agungkan pada masa itu. Hasilnya adalah sebuah pemerintah yang otoriter selama kurang lebih 32 tahun sebelum dijatuhkan oleh people power pada masa reformasi.
Politik luar negeri termasuk bidang dalam pemerintahan orba yang dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal yang terpenting dan menjadi prioritas dalam politik luar orba adalah pembangunan dan stabilitas. Hal ini menjadi panduan dalam politik luar negeri orba yang menjadi antitesa dari politik luar negeri orde lama. Orde lama atau masa demokrasi terpimpin menjadikan politik luar negerinya sebagai alat untuk condong ke blok timur. Hal ini kemudian diubah oleh orba, salah satunya memutus hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Walaupun pada tahun 1990, Indonesia membuka kembali hubungan tersebut dengan alasan ekonomi.
Era Orde Baru merupakan salah satu rezim pemerintahan yang terlama di Indonesia. Yaitu berlangsung selama kurun waktu tiga dekade, dari tahun 1968 hingga tahun 1998. Rezim ini secara kontinyu dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang dipilih oleh MPRS untuk menempati posisi Presiden RI yang sebelumnya dijabat oleh Ir. Soekarno. Sehingga kemudian secara otomatis, Soeharto menjadi pimpinan tertinggi dalam politik luar negeri Indonesia selama era Orde Baru.
Politik luar negeri pada Orde Baru banyak dianggap sebagai antitesa dari politik luar negeri Orde Lama yang bersifat high profile, revolusioner dan tegas. Pada era ini, sifat dan sikap politik luar negeri ndonesia mengalami sejarah dinamika yang panjang. Soeharto sebagai putra dari garis pertahanan NKRI memiliki karakter kepemimpinan yang mengutamakan visi dan misi jangka panjang. Ia terkenal pandai dalam hal mengatur strategi, detail dan cerdas dalam mengolah kesempatan. Berbeda dengan Soekarno yang hangat dan populer, Soeharto cenderung muncul sebagai sosok yang formal dan tidak hangat dalam bergaul. Hal ini justru menjadikan tindakan yang diambil Soeharto dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia cenderung efisien dan tidak pandang bulu. Gaya kepemimpinannya sangat terpusat dan banyak mengerahkan militer sebagai garda utama. Hal ini kemudian membawa pada sistem kenegaraan yang cenderung otoriter dan tersentralisasi. Pada tahun 1965 hingga 1980-an, politik luar negeri Indonesia cenderung bersifat low profile tanpa banyak manufer namun konsisten. Namun ketika memasuki pertengahan 1980-an hingga 1998, politik luar negeri Indonesia kembali menunjukkan sifat high profile yang aktif namun tidak menentu
Banyak perubahan arah yang dilakukan Soeharto terkait politik luar negeri Indonesia terutama melalui sisi pendekatan yang dipilih. Sejumlah kebijakan yang konfrontatif yang dulu banyak diambil pada era Orde Lama kemudian dialihkan menjadi kebijakan yang cenderung bersahabat. Dimulai dengan penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan aktifnya kembali keanggotaan Indonesia di PBB dan pemberian usulan tentang pembentukan sebuah hubungan persahabatan di antara negara- negara di Asia Tenggara dalam sebuah forum kerjasama bernama ASEAN. Meskipun pada awalnya terdapat keraguan dari beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina terhadap usulan Indonesia ini, namun pada akhirnya mereka setuju sehingga dapat terbentuklah ASEAN seperti yang saat ini berdiri.

Soeharto banyak melakukan perbaikan hubungan luar negeri Indonesia terutama dengan pihak Barat. Pemerintahan Orde Baru yang mendukung pembangunan ekonomi menyadari kebutuhan akan bantuan dan dukungan dari negara- negara Barat. Sehingga profil keras yang muncul pada rezim sebelumnya diganti dengan profi yang lebih lunak dan bersahabat dengan negara-negara Barat. Hasilnya, pemerintah Orde Baru mendapatkan dukungan dari berbagai negara Barat yang lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi dalam negeri. Pertengahan tahun 1980-an kemudian menjadi momen dimana Indonesia berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dikawasan Asia Tenggara. Bahkan Indonesia sempat disebut sebagai the next asian tiger dalam pembangunan ekonomi akibat dominasinya di kawasan Asia Tenggara dan juga dalam kerjasama ASEAN. Pendekatan low profile ini juga mengubah citra Indonesia menjadi negara yang bersahabat dan dapat dipercaya. Tak pulak kemudian sejumlah prestasi pernah diraih Indonesia berkaitan dengan politik luar negeri, antara lain ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI), ketua Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Namun di sisi lain, Indonesia justru membekukan hubungan dengan negara- negara komunis terutama China berkaitan dengan peristiwa G 30 S PKI yang kelam di akhir masa kepemimpinan Soekarno. Walaupun demikian pada tahun 1990, Indonesia membuka kembali hubungan dengan China karena alasan ekonomi. Kebijakan ini diambil untuk meredam sentiment dalam negeri terhadap komunis dan juga membuka hubungan baik dengan Barat. Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia pada saat itu, yaitu untuk menciptakan stabilitas nasional dari segi ekonomi dan politik, kesejahteraan rakyat, penyelesaian hutang- hutang luar negeri dan melakukan pembangunan nasional yang sempat tertinggal pada rezim sebelumnya. Jika pada era Orde Baru politik luar negeri lebih focus pada ranah global, maka pada era Orde Baru focus politik luar negeri secara bertahap bergerak dari ranah regional kemudian ke ranah global. Instrumen yang sering digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional ialah investasi swasta, diplomasi untuk bantuan dan dukungan asing, perdagangan bebas, kekuatan militer dan daya tahan regional. Pada tahap ini, Indonesia secara konsisten dan dengan tenang menunjukkan kemajuan yang pesat dalam segi ekonomi dan pembangunan.

Sayangnya, sikap low profile dalam kebijakan politik ternyata tidak terjadi di dalam negeri. Pemerintahan Soeharto memiliki sikap yang sangat tegas dan keras terhadap rakyat Indonesia dan menyebabkan demokrasi mati di dalam negeri. Sentralisasi dalam pemerintahan terjadi dan lambat laun memicu banyak perpecahan di tubuh NKRI. Terjadi banyak gerakan separatis seperti di Timor¬-Timur, Aceh dan Irian Jaya yang disikapi dengan gerakan represif dari militer. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia pada era Orde Baru. Diplomasi professional yang awalnya sudah konsisten dijalani Indonesia kemudian bergeser menjadi security diplomacy yang menempatkan tokoh- tokoh militer sebagai duta besar negara. Pada titik inilah militer benar- benar banyak berperan dalam politik luar negeri Orde Baru yang kemudian menjadi high profile.
Secara umum, keberhasilan yang berhasil diraih dalam era Orde Baru antara lain:
1. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara ekonomi dan politik
2. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan tidak konfrontatif
3. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi regional Asia Tenggra, ASEAN
4. Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
5. Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara- negara Barat dan negara- negara tetangga
6. Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional
Hambatan yang kemudian muncul pada masa Orde Baru antara lain:
1. Isu disintegrasi nasional memicu pada instabilitas politik
2. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan citra berjalan bertahap
3. Demokrasi yang masih tersendat di dalam negeri
4. Terdapat gesekan- gesekan horizontal yang ditekan secara represif dengan kekuatan militer
5. Perekonomian yang tiba- tiba collapse membuat Indonesia kembali tidak stabil secara ekonomi dan politik
Demokrasi yang mati di dalam negeri kemudian mendorong kekuatan rakyat untuk akhirnya berontak terhadap rezim Soeharto. Pada tahun 1998, Soeharto kemudian mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.
Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Orde Baru Langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Ampera dalam menata kembali politik luar negeri, antara lain sebagai berikut.

a. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke-60. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah banyak memperoleh manfaat dan bantuan dari organisasi internasional tersebut.

Manfaat dan bantuan PBB, antara lain sebagai berikut.

1) PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional.
2) PBB turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI.
3) PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan PBB menjadi terganggu sejak Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu jelas sangat merugikan pihak Indonesia.

b. Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia

Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus.

Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei 1 Juni 1966). Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia,Adam Malik.Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

1) Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2) Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
3) Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

c. Pembentukan Organisasi ASEAN

Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal dengan nama ASEAN.
ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narsisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok. Syarat menjadi anggota adalah dapat menyetujui dasar dan tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN.

Keanggotaan ASEAN bertambah seiring dengan banyaknya negara yang merdeka. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang keenam pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Sementara itu, Laos dan Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 dan menjadi anggota kedelapan dan kesembilan. Kampuchea menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh pada tanggal 30 April 1999.

ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain:

1) meletakkan dasar yang kukuh bagi usaha bersama secara regional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan;
2) meletakkan landasan bagi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan damai di kawasan Asia Tenggara;
3) memberi sumbangan ke arah kemajuan dan kesejahteraan dunia;
4) memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip Piagam PBB;
5) memajukan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
6) memajukan pelajaran-pelajaran (studies) tentang Asia Tenggara;
7) memajukan kerja sama yang erat dan bermanfaat, di tengah-tengah organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama dan menjajaki semua bidang untuk kerja sama yang lebih erat di antara anggota.

Dasar kerja sama ASEAN adalah:

1) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa;
2) mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari ikut campur tangan, subversi, dan konversi dari luar;
3) tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
4) menyelesaikan pertengkaran dan persengketaan secara damai;
5) tidak menggunakan ancaman dan penggunaan kekuatan;
6) menjalankan kerja sama secara efektif.

d. Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional

Pemerintahan Indonesia masa Orde Baru juga aktif dalam beberapa lembaga internasional, seperti berikut ini.

1) Consultative Group on Indonesia (CGI)

Sebelum pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana pembangunan dari Consultative Group on Indonesia (CGI) terlebih dahulu mendapat bantuan dana pembangunan dari Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia untuk biaya pembangunan.

Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok.

a) Negara-negara kreditor, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss, Jepang, Belanda, Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada.

b) Badan keuangan dunia baik internasional maupun regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

IGGI berpusat di Den Haag (Belanda). Ketua IGGI dijabat oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda. Bantuan IGGI kepada Indonesia, antara lain berbentuk:

a) bantuan proyek,
b) bantuan program,
c) bantuan pangan,
d) bantuan teknik,
e) devisa kredit (devisa yang diperoleh dari pinjaman), dan
f) grant (sumbangan atau hadiah).

Bantuan IGGI kepada Indonesia ini diberikan setiap tahun. Setiap tahun diselenggarakan sidang IGGI untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indonesia sebagai dasar pemberian bantuan tahun berikutnya. Bantuan yang berbentuk pinjaman (devisa kredit) bersyarat lunak dengan bunga berkisar 0–3% setahun dengan jangka waktu angsuran berkisar 7–10 tahun.

Bantuan dari IGGI yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek produktif dan kesejahteraan sosial itu, antara lain sebagai berikut.

a) Bantuan teknik, umumnya tidak diterima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bantuan tenaga ahli, peralatan laboratorium, dan penelitian.

b) Grant digunakan untuk biaya berbagai macam keperluan pembangunan, misalnya untuk membeli kapal angkutan laut.

c) Devisa kredit dan bantuan pangan digunakan untuk biaya impor barang modal, bahan baku, dan bahan makanan.

d) Bantuan proyek digunakan untuk biaya pembangunan proyek listrik, pembangunan telekomunikasi, pengairan, pendidikan, kesehatan (program KB), dan prasarana lainnya.

e) Bantuan program digunakan untuk biaya penyusunan program pembangunan.

Pada tanggal 25 Maret 1992, IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negerinya dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta pada Bank Dunia membentuk Consultative Group on Indonesia (CGI).

CGI mengadakan sidang pertama kali di Paris, Prancis tanggal 16 Juli 1992. Sidang dihadiri oleh 18 negara dan 10 lembaga internasional yang dipimpin oleh Bank Dunia. Anggota CGI terdiri atas negara-negara bekas anggota IGGI (kecuali Belanda) dan lembaga-lembaga internasional.

Negara anggota CGI itu, antara lain:

Jepang, KoreaSelatan,Amerika Serikat,Prancis, Jerman, Inggris, Swiss, danBelgia, Denmark,
Austria,Kanada,Italia,Spanyol,Finlandia,Swedia,Norwegia,Selandia Baru.

2) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC terbentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia. Gagasan APEC muncul dari Robert Hawke, Perdana Menteri Australia saat itu.

Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (masalah perdagangan bebas). Apabila perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari negaranegara maju.

Indonesia, sebagai anggota APEC, mempunyai peranan yang cukup penting. Dalam pertemuan di Seattle, Amerika Serikat (1993), Indonesia ditunjuk sebagai Ketua APEC untuk periode 1994–1995. Sebagai Ketua APEC, Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14–15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota. Sidang APEC di Tokyo tahun 1995, memutuskan bahwa era perdagangan bebas akan mulai diberlakukan tahun 2003 bagi negara maju dan 2010 bagi negara berkembang.

penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi.