Kapitalisme dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia

Haii semua.. kali ini saya memposting tugas kuliah saya di semester 5 yaitu tugas Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan mengenai Kapitalisme dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (dalam Prayitno, 2009). Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai usaha untuk mengerahkan semua usaha itu dalam mencapai perubahan dalam diri, namun pendidikan juga adalah kegiatan dalam mentransformasikan ilmu dari satu pihak ke pihak lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal. Bagi kalangan masyarakat kelas atas, tingginya biaya pendidikan tidak menjadi suatu masalah baginya, karena menurut mereka pendidikan merupakan hal yang penting dan simbol yang memiliki makna tersendiri bagi mereka yang dapat menggambarkan dan mempertahankan status sosial ekonominya. Akan tetapi bagi masyarakat kelas bawah, mahalnya pendidikan tentu saja bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh mereka.

Mahalnya biaya pendidikan tersebut mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan yang bermutu dari jangkauan masyarakat kelas bawah. Dampaknya akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidakadilan sosial. Namun disadari atau tidak pendidikan di Indonesia telah terjebak dalam dunia kapitalisme. Kapitalisme sebagai sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat barat, mulai sejak lahirnya sampai saat ini telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap segala segi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan (Arief,2006).

Kapitalisme dan materialisme adalah bentuk dari adanya modernisasi (Firmanzah, 2012). Sehingga ketika modernisasi menjamah seluruh lapisan masyarakat, maka mau tidak mau kapitalisme dan materialisme juga ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Akibat perubahan pola pikir ini terjadi perubahan yang sangat radikal atas cara pandang masyarakat terhadap pendidikan saat ini (Samandawai, 2007).

Secara etimologi kapitalisme berasal dari kata kapital. Kapital berasal dari bahasa latin yaitu capitalis yang sebenarnya diambil dari kata kaput  (bahasa proto-indo-eropa) yang berarti “kepala”. Secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya (Rifai, 2015).

Menurut Karl Marx (dalam Masoed, 2002), kapitalisme adalah sebuah sistem dimana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem kapitalis ini, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar demi keuntungan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Lain halnya dengan Karl Marx, Adam Smith berpendapat bahwa kapitalisme adalah suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah tidak memiliki intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Didalam kapitalisme ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas saja.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Max Weber (dalam Masoed, 2002), dimana Weber mengnggap bahwa kapitalisme ialah sebagai sebuah sistem kegiatan ekonomi yang dituju pada suatu pasar dan juga yang dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme atau kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi politik dimana terdapat perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang dikendalikan oleh pemilik modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun ciri-ciri dari kapitalisme itu sendiri antara lain (Peters, 2011):

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2. Kepemilikan alat-alat produksi ditanagn individu
3. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya
4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
5. Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga
6. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin
7. Menggerakkan perekonomian dalam mencari laba

Dalam sistem kapitalisme, penindasan tidak hanya terjadi melalui kekuasaan politik yang otoriter saja tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai bidang. (Arief, 2006). Dalam hal ini, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kapitalisme juga dapat terjadi dalam dunia pendidikan. Kapitalisme pendidikan dapat terjadi apabila prinsip kapitalisme digunakan dalam sektor pendidikan.

Menurut Francis Wahono (dalam Komara, 2012), kapitalisme pendidikan merupakan arah pendidikan yang dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan kapitalis tersebut. Dalam hal ini, kita dihadapkan pada pilihan antara pendidikan kompetisi ekonomi yang mencari kemenangan diri dan pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian. Pendidikan ekonomi yang mencari kemenangan diri, akan menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompetensi, tetapi disisi lain tetap membuahkan keuntungan fiinansial bagi yang menang. Sementara, pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian akan menuntut biaya yang tidak tentu membuahkan bunga uang atau keuntungan finansial langsung, namun akan lebih mengangkat banyak orang yang mampu menentukan dirinya sendiri. Dimana dalam hal ini terdapat dua pilihan yakni 1) Pendidikan elitis yang meminggirkan yang miskin dan tak produktif, 2) Pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya sehingga menjadi orang realis dan kreatif.

Manusia yang dihasilkan oleh ideologi kapitalisme adalah manusia yang dalam pikiran dan perhatian selalu dikerubungi oleh pencarian strategi untuk menghasilkan keuntungan diri sendiri yang sebesar-besarnya (Slaughter, 2004). Negara tidak membatasi kepemilikan perorangan didalam sektor pendidikan, artinya satuan penyelenggara pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (Sektor swasta/Aktor non negara), dimana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Pengelola sektor pendidikan (pihak swasta ini) mulai bersaing antara satu dengan yang lainnya.

Bagi pihak pengelola pendidikan yang memenangkan persaingan akan mendapatkan pengguna jasa pendidikan lebih banyak. Modal dari pihak pengelola sektor pendidikan pun akan masuk dan dapat diakumulasikan. Ketika mengikat makan akan terjadi monopoli sehingga penentuan harga (biaya pendidikan) tanpa ada penawaran dan permintaan terlebih dahulu dengan para pengguna jasa pendidikan. Pengelola pendidikan pun menawarkan harga (biaya pendidikan) tanpa memikirkan kemampuan dari pihak pengguna jasa pendidikan. Jelas hal ini akan merugikan bagi pihak pengguna jasa pendidikan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menawar harga (biaya pendidikan) akhirnya akan muncul kesenjangan-kesenjangan bahwa orang yang kaya lah yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Sedangkan bagi pihak pengguna jasa pendidikan yang kurang mampu akan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tersebut (Firmanzah, 2012).

Kapitalisme pendidikan telah melahirkan mental yang jauh dari cita-cita pendidikan sebagai praktik pembebasan dan agenda pembudayaan (Peters, 2011). Dengan hal itu, sekolah saat ini tidak mengembangkan semangat belajar yang sebenarnya. Sekolah tidak menanamkan kecintaan pada ilmu atau mengajarkan keadilan, anti korupsi, atau anti penindasan. Sekolah lebih menekankan pengajaran menurut kurikulum yang telah di paket demi memperoleh sertifikat selembar bukti untuk mendapatkan legitimasi bagi individu untuk memainkan perannya dalam pasar kerja yang tersedia. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan ini antara lain sebagai berikut (Rifai, 2015:12-14) :

1. Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang

Hilangnya peran negara dalam pendidikan akan berdampak semakin banyaknya kemiskinan yang ada di negar ini. Hal ini terjadi dikarenakan banyak anak yang gagal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonomi

Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat dengan pendapatan menengah keatas. Untuk masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah kurang bisa mengakses pendidikan tersebut.

3. Indonesia juga akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global

Indonesia akan tetap berada dalam sistem kapitalis global pada berbagai sektor kehidupan terutama dalam sistem perekonomiannya. Hal ini sudah terbukti bahwa kapitlisme tidak berlaku hanya pada sistem perekonomian namun dalam sistem pendidikan pun saat ini sudah terpengaruh oleh kapitalisme.

4. Dalam sistem kapitalis negara hanya sebagai regulator/fasilitator

Pada sistem kapitalis ini, peran negara hanya sebagai regulator/fasilitator. Yang berperan aktif dalam sistem pendidikan adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi-otonomi kampus atau sekolah yang intinya semakin membuat negara tidak ikut campur tangan terhadap sekolah pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa sekolah harus kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan. Mulai dari membuka bisnis hingga menaikkan biaya pendidikan sehingga pendidikan memang benar-benar dikomersilkan dan sulit dijangkau masyarakat yang kurang mampu.

5. Pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah keatas

Biaya pendidikan yang semakin mahal mengakibatkan pendidikan hanya diperuntukan bagi masyarakat yang mampu sedangkan bagi warga yang mampu sedangkan bagi warga yang kurang mampu merasa kesulitan dalam memperoleh pendidikan

6. Praktek KKN semakin merajalela

Biaya pendidikan  yang semakin mahal membuat para orang tua yang memiliki penghasilan tinggi akan memasukkan anaknya dengan memberikan sumbangan uang pendidikan dengan jumlah yang sangat besar meskipun kecerdasan dari peserta didik tersebut sangatlah kurang. Sehingga nantinya, uang akan dijadikan patokan lulus atau tidaknya calon siswa baru diterima di sebuah lembaga pendidikan.

7. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia

Sistem kapitalis ini bertentangan dalam hal visi pendidikan yang seharusnya strategi untuk eksistensi manusia juga untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia serta wahana untuk pembebasan manusia, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi

Semua dampak tersebut bermula karena adanya privatisasi yaitu penyerahan tanggung jawab pendidikan ke pihak swasta dan tentunya pemerintah sudah tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Disini pemerintah hanya sebagai regulator/fasilitator dan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta.

Dengan melihat fenomena pendidikan di Indonesia saat ini paham kapitalisme dapat diidentifikasi telah melekat dan mengakar dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat ditinjau setidaknya dari dua aspek berikut ini (Julia, 2013:100-101):

1. Penyelenggaraan sistem pendidikan

Baru-baru ini pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar (SD-SMP), bahkan sudah mulai sampai ke tingkat SMA. Pendidikan gratis ini merupakan suatu program yang dilakukan untuk memenuhi tugas UNESCO dalam program wajib belajar diseluruh dunia. Program wajib belajar tanpa membayar biaya pendidikan  yang diluncurkan oleh pemerintah adalah solusi untuk memecahkan masalah mengenai ketidaksanggupan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan dengan catatan, bahwa program wajib belajar yang gratis tersebut tetap terjaga kualitasnya. Namun apa yang terjadi, pikiran kapitalisme rupanya telah merasuki sistem pendidikan di Indonesia dengan alasan untuk meningkatkan kualitas perserta didik diciptakan kluster-kluster dalam sistem pendidikan yakni munculnya kelas-kelas bertaraf internasional di berbagai sekolah dengan biaya tertentu sehingga kelasnya pun dibedakan dari kelas yang gratis yang tentu saja penyelenggaran kelas bertaraf internasional tersebut menyiratkan  : Kategorisasi dalam peserta didik, pembedaan kualitas pembelajaran, pemunculan stratifikasi sosial dalam peserta didik maka dari itu, adanya RSBI bukan hanya dipandang sebagai program yang disinyalir memiliki kepentingan pihak tertentu dalam mengumpulkan kekayaan tetapi juga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menuntut adanya persamaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara indonesia.

2. Penyelenggaraan UN

Kekacauan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN seperti kebocoran soal yang terorganisir karena melibatkan kepala sekolah dan panitia penyelenggara merupakan salah satu bukti dari berjalannya kapitalisme secara halus dalam sistem pendidikan di Indonesia. Artinya yang menjadi tujuan utama dari para komponen pendidikan adalah upaya untuk mendapatkan materi dengan berbagai cara.

Dari dampak-dampak yang timbul akibat adanya pengaruh globalisasi dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengurtangi terjadinya pencapaian kapitalisme pendidikan tersebut. Secara garis besar ada dua solusi yang bisa diberikan anatara lain (Rifai, 2015):

1. solusi sistemik

Solusi Sistemik yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka untuk solusi-solusi masalah yang ada khususnya yang ada hubungannya dengan  mahalnya biaya pendidikan, berarti yang harus dirubah adalah sistem ekonominya (Rifai, 2015).

2. solusi teknis

Solusi teknis yaitu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Bahwa secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahakan dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat pada usia sekolah dan yang belum sekolah baik untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupun pendidikan menengah (SMA). Atau misalnya lagi yaitu menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah faktor teknis. Faktor-faktor yang bersifat teknis di antaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka di sinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan mesyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia (Rifai, 2015).

Sumber :      

Arief, Budiman. 2006. Kebebasan, Negara, Pembangunan. Jakarta: Pustaka Alfabet

Firmanzah. 2012. Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Julia. 2013. Pendidikan Musik dalam Cengkeraman Kapitalisme. Bandung: UPI Press

Komara, Endang. 2012. Peran Kapitalisme Pendidikan dalam Era Globalisasi

Masoed, Mochtar. 2002. Pollitik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Kanisius

Peters, Michael A. 2011. Cognitive Capitalism, Education, and Digital Labor.

Prayitno. 2009. Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. Jakarta: Grasindo

Rifai, Ahmad. 2015. Politik dan Kapitalisme Pendidikan. Malang: UNM Press

Samandawai, Sadikin Sofwan. 2007. Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa. Bandung:AKATIGA

Slaughter, Sheila dan Gary Rhoades. 2004. Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education. Amerika: The Jons Hopkins University Press