Review Buku “Sistem Sosial Indonesia”

Sumber: Nasikun. 1988. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta : CV Raja

STRUKTUR MAJEMUK MASYARAKAT INDONESIA

Struktur masyarakat Indonesia dibedakan menjadi dua ciri yang bersifat unik. Yaitu, secara horisontal dan secara vertikal. Secara horizontal, ditandai oleh adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat, serta kedaerahan. Secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan sosial antara kelas atas dan kelas bawah yang sangat tajam. Perbedaan suku-bangsa, agama, adat dan kedaerahan, merupakan ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Istilah ini diperkenalkan oleh Furnivall sebagai penggambaran masyarakat Indonesia dimasa Hindia Belanda.

Masyarakat majemuk ( plural societies ), yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain yang berada pada satu kekuasaan politik. Masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat daerah tropis, dimana meraka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang Belanda adalah penguasa yang memerintah orang-orang Indonesia pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga di negaranya sendiri. Golongan orang-orang Tionghoa, sebagi golongan terbesar diantara orang Timur Asing menempati kedudukan menengah.

Dalam kehidupan berpolitik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk adalah tidak adanya kehendak bersama ( common will ). Dalam kehidupan ekonomipun juga tidak ada kehendak bersama, sehingga disimpulkan tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat ( common social demand ). Menurut Furnivall, setiap masyarakat politik dari kelompok nomad sampai bangsa yang berdaulat, berangsur-angsur melalui periode waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaan sendiri, membentuk kesenian, baik berupa sastra, seni lukis, maupun musik, serta membentuk berbagai kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat majemuk menurut Pierre L. Van den Berghe adalah:

Terjadinya segmentasi kedalam bentuk kelompok yang sering kali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
Memiliki struktur sosial yang terbagi kedalam lembaga yang bersifat non-komplementer.
Kurang berkembangnya konsensus antar anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
Relatif sering terjadi konflik antar anggota kelompok.
Secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi.
Terjadi domonasi politik oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia. Pertama, Keadaan geografis wilayah Indonesian yang pengaruh besar terjadinya pluralitas suku bangsa Indonesia. Faktor kedua, yaitu letak Indonesia yang berada diantara samudera Indonesia dan samudera Pasifik, sangat berpangur akan terjadinya pluralitas agama di dalam masyarakat. Letak indonesia yang berada ditengah-tengah jalur persimpangan perdagangan dunia, memungkinkan Indonesia menerima pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui pedagang asing.

Ketiga, Iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama antara daerah di kepulauan Nusantara ini, merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, yakni: daerah pertanian sawah (wet rice cultivation) yang terutama banyak dijumpai di pulau Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang (shifting cultivation) yang banyak kita jumpai di luar pulau Jawa. Perbedaan tersebut menyebabakan terjadinya kontras perbedaan antara Jawa dan Luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, dab sosial-budaya.

Segala macam perbedaan di atas merupakan dimensi horizontal strutur masyarakat Indonesia. Sementara secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia dapat kita lihat dengan semakin berkembangnya polaritas sosial berdasrkan kekuatan politik dan kekayaan. Dengan semakin berkembangnya dalam sektor ekonomi modern beserta organanisasi administrasi nasional yang mengikutinya, maka terjadi pelapisan sosial politis yang sangat kontras antara golongan atas dan golongan bawah. Ketimpangan tersebut berakar dari zaman Hindia-Belanda, oleh Boeke digambarkan dengan dual economi.

Dalam sisitem dual economi, dua sektor ekonomi yang berbeda saling berhadapan. Yaitu sekotor ekonomi modern yang lebih bersifat canggih (sophisticated), banyak berkaitan dengan perdagangan Internasional, dimana motif mengeruk keuntungan yang semaksimal mungkin. Sektor kedua yaitu sektor ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, yang menjaga motif keamanan dan kelanggengan tidak berminat untuk mengharap keuntungan yang maksimal. Perbedaan tersebut secara integral terjadi dalam keseluruhan masyarakat Indonesia yang hidup di daerah pedesaan dan perkotaan.

STRUKTUR KEPARTAIAN SEBAGAI PERWUJUDAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Perbedaan suku-bangsa, agama, regional, dan pelapisan sosial semuanya jalin-menjalin menjadi suatu kesatuan yang kompleks, serta menjadi dasar terjadinya pengelompokan masyarakat Indonesia. Jalinan tersebut menghasilkan berbagai “kelompok semu” atau dalam pengertian populer disebut “golongan” yang akan menjadi sumber dari mana anggota-anggota “kelompok kepentingan” terutama direkrut. Timbulnya kematangan kondisi teknis, politis, dan sosial awal abad 20 dan sesudah kemerdekaan telah berhasil mengubah kelompok-kelompok semu. Salah satu kelompok kepentingan yang sifatnya khusus adalah partai politik. Pada awal pertumbuhan di Indonesia, kelompok tersebut mula-mula memusatkan perhatian paa kegiatan yang bersifat sosial-kultural daripada sifat politis. Kemudian mengubah sifatnya menjadi organisasi yang benar-benar bersifat politis,yaitu dalam bentuk partai politik.

Partai pertama, yaitu Mayumi yang menurut hasil pemilihan umum tahun 1955 merupakan partai paling besar. Pada tahun 1943, atas prakarsa pemerintah penjajah Jepang, beberapa organisasi keagamaan termasuk Muhammadiyah dan Nadatul Ulama bergabung dalam suatu organisasi massa dengan nama “Masyumi” (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Permulaan revolusi, organisasi massa tersebut mengubah dirinya menjadi suatu pertai politik yang berdiri sendiri atas landasan organisasi keagamaan dengan Muhammadiyah dan NU sebagai dua diantara anggota-anggotanya yang paling besar. Terjadi persaingan diantara Muhammadiyah dan NU di Masyumi, yang dasarnya adalah perbedaan latar belakang sosial kultur di antara para pendukung Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiya adalah pendukung gerakan modernism Islam, sedangkan NU menolak gerakan modernism Islam yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasal dari Hindu dan kejawen. Lemahnya kedudukan para pemimpin NU dalam mengambil keputusan partai mengakibatkan hubungan mereka dengan pemimpin Muhammmadiyah senantiasa mengalami ketegangan. Konflik ini diakhiri dengan keluarnya NU dari partai Masyumi.

Partai lain yang pernah menempati posisi penting dalam kehidupa politik Indonesia pada masa lalu adalah PNI (Partai Nasional Indonesia) yang menurut hasil pemilihamn Umum tahun 1955 merupakan partai paling besar. Sejak awal kelahiran memperoleh hukuman “elit biroktrasi” yang kebanyakan berasal dari elit “tradisional jawa yang berpendidikan”. Tampilnya golongan elit birokrasi dalam kepemimpinan PNI ditambah dengan perumusan Marhaenisme sebagai ideology partai yang membela kaum Marhaen dan figure Bung Karno sebagai bapak Marhaenisme , merupakan factor-faktor yang memungkinkan PNI memperoleh dukungan sangat kuat dari lapisan bawah masyarakat Jawa. Mereka kebanyakan berasal dari golongan Islam nominal yang sangat hormat pada pimpinan birokrasi dan karena kepercayaannnya banyak terkandung unsur animisme dan Hinduisme menyebabkan mereka tidak suka dengan partai islam.

Menurut hasil Pemilihan Umum tahun 1955 partai terbesar nomor empat setelah NU, adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI memperoleh dukungan sangat kuat terutama dari golongan Islam non-santri di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baris massanya terutama dalam lapisan bawah masyarakat desa di kedua daerah tersebut. Selain itu, sebuah partai yang kecil massaanya tapi memiliki pengaruh cukup kuat adalah Partai Sosialis Indonesia. Partai ini banyak memperoleh dukungan dari golongan elit pendidikan dan dari daerah-daerah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur serta daerah-daerah luar Jawa pada umumnya.

Dua partai lain yang memiliki sifat khusus dari factor sosial-kultural yakni Partai Katolik Indonesia dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Pengaruh kedua partai tersebut meliputi daerah-daerah pengaruh agama katolik dan agama protestan, yang hanya mampu memasuki daerah yang belum menjadi pengaruh agama-agama yang telah datang di Indonesia sebelum kedua agama tersebut. pengaruh agama tersebut terutama tersebar di Maluku, Sulawesi Utara, Tapanuli,Nusa Tenggara Timur,dsb.

Dari struktur politik tersebut, konflik antar partai merupakan konflik antara kelompok-kelompok sosio-kultural berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah, dan stratifikasi sosial. Herbert Feith, melihat konflik-konflik politik di Indonesia sebagi konflik ideologis yang bersumber dalam ketegangan-ketegangan yang terjadi antara pandangan dunia tradisional (tradisi Hindu-Jawa dan Islam) dengan pandangan dunia modern (dunia barat). Perwujudannya dinyatakan oleh konflik ideologis di antara lima buah pemikiran politik, yakni: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam Sosialisme Demokrat, dan Komunisme.

Donald Hindley, melihat keragaman pola kepartaian di Indonesia sebagai sumber dalam dua macam penggolongan masyarakat Indonesia yang bersifat silang-menyilang yakni penggolongan yang bersifat keagamaan dan penggolongan atas penganut pandangan dunia tradisional dan penganut dunia modern. Kedua tokoh tersebut juga melihat perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, daerah ,dan startifikasi sosial ikut memberikan warna pada penggolongan politik.

STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL

Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horisontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana diwujudkan oleh masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada Integrasi nasional yang bersifat vertikal. Suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas landasan dua hal: pertama masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di antara sebagaian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Kedua, masyarakat terintegrasi karena menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross cutting affiliations).

Pada tingkat tertentu keduanya tentu saja mendasari terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk karena tanpa keduanya maka tidak akan terbentuk masyarakat walaupun landasan tersebut hanya berlaku dalam derajad yang bersifat sementara. Segmentasi kedalam bentuk kesatuan-kesatuan sosial yang terikat kedalam ikatan primordial dengan sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, mudah sekali menimbulkan konflik. Dalam hal ini ada dua tingkatan konflik :

Konflik ideologis
Konflik antar sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi berbagai kesatuan sosial.
Konflik politius
Konflik dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber ekonomi.

Dalam suatu konflik maka sadar atau tidak setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri di antara sesama anggotanya, membentuk organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama. Menurut Liddle konflik dapat terselesaikan pabila muncul integrasi nasional, dan integrasi nasional yang tangguh hanya dapat berkembang apabila:

Sebagian besar anggota masyarakat bersepakat tentang batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik dimana mereka menjadi warganya.
Apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan politik yang berlaku bagi masyarakat tersebut.

Dengan kata lain Integrasi nasional akan terjain apabila adanya konsensus tentang batas-batas masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi masyarakat. Ada indikator yang menggambarkan intensitas konflik politik yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia dari tahun 1948-1967 adalah sebagai berikut:

Demonstrasi
Sejumlah orangisasi yang tidak menggunakan kekerasan untuk mengorganisir dirimelakukan protes terhadap rezim atau kebujakan yang sedang direncanakan.
Kerusuhan

kerusuhan mengandung penggunaan kerusuhan fisik, yang biasanya diikuti dengan pengrusakan barang-barang, pemukulan, atau pembunuhan. Ciri lain adalah ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau.

Serangan bersenjata (armed attack)

Tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok kain. (pertumpahan darah, pergulatan, pengrusakan barang-barang)

Jumlah kematian akibat dari kekerasan politik

Salah sarat perubahan politik yang paling penting yang dapat dipakai sebagai indikator konflik politik adalah terjadinya perubahan di dalam lembaga-lembaga eksekutif. Indikator ini dapat kita bedakan ke dalam dua macam perubahan :

Reguler Executive Transfer

suauatu pemindah kekuasaan eksekutif pada tingkat nasional dari suatu pemimpin atau kelompok penguasa yang lain melalui cara-cara yang bersifat legal-konvensional atau melalui prosedur yang sudah menjadi kebiasaan, tanpa disertai dengan tekanan kekerasan fisik yang nyata dan langsung.

Irreguler Power Transfer

Pemindah kekuasaan eksekutif pada tingkat nasional dari suatu pemimpin atau kelompok penguasa kepada pemimpin atau kelompok penguasa lain melalui cara-cara yang tidak legal konvensional atau prosedur-prosedur yang tiada biasa.

Sifat majemuk masyarakat Indonesia memang telah menjadi sebab dan kondisi bagi timbulnya konflik-konflik sosial yang sedikit banyak bersifat vicious circle dan yang oleh karenanya mendorong tumbuhnya proses integrasi sosial di atas landasan coercion. Akan tetapi di lain pihak proses integrasi tersebut juga terjadi di atas landasan konsensus bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai fundamental tertentu. Kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sangat jelas menunjukan betapa nasionalisme pancasila telah menjadi daya spiritual yang sejak awal mempersatukan bangsa Indonesia. .

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial saling silang menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat silang menyilang pula. Cross cutting afiliation yang demikian telah menyebabkan konflik antar golongan di Indonesia bagaimanapun tidak menjadi terlalu tajam . Bersama dengan tumbuhnya konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalisme pancasila yang senantiasa beranggapan secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik-konflik yang bersifat coercive,maka struktur masyarakat Indonesia yang silang menyilang itu telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapat lestari dari masa ke masa