https://www.youtube.com/watch?v=Xc5sQBX_oC4

Periodisasi Kemerdekaan Indonesia Sebelum 1944 – Sekarang

1. Sistem pemerintahan pertama (1945-1949)

• Bentuk Negara : Kesatuan
• Bentuk Pemerintahan : Republik
• Sistem Pemerintahan : Presidensial
• Konstitusi : UUD 1945
• Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
• Presiden dan Wapres :

Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948)

Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949)

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda. Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

1. Masa demokrasi RIS (1949-1950)

• Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
• Bentuk Pemerintahan : Republik
• Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
• Konstitusi : Konstitusi RIS
• Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen. Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

2. Masa demokrasi liberal (1950-1959).

Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan oleh dominannya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa, landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah, tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.

Presiden sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 keputusan yaitu:

• Menetapkan pembubaran konstituante
• Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPRS

Makna: Dianggap sebagai sistem pemerintahan yang gagal sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan (PPRI dan PERMESTA).

3. Masa demokrasi terpimpin (1959-1966).

Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.

Penyimpanyan tersebut antara lain:

• Presiden membubarkan DPR hasil pelimu pertama (1960)
• Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS
• Pengangkatan Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri
• Membuat poros Jakarta-Peking-Pyong

Makna: Dianggap sebagai pemerintahan yang tidak dapat mengayomi masyarakatnya karena ekonomi masih saja memburuk, rencana pembangunan tidak berjalan dan pemerintah hanya sibuk dengan kehidupan politik.

4. Peritiwa G 30 S / PKI (1965).

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya (Letjen A. Yani, Mayjen Raden Suproto, Mayjen M. T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. I. Panjaitan, Brigjen S. Siswomiharjo, Lettu Pierre Tandean, Ade Irma Suryani Nasution) dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Makna: Menjadi catatan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Menorehkan trauma yang dalam bagi rakyat.

5. Masa Orde Baru (1967-1998)

Lahirnya Orde Baru. Setelah peristiwa G 30 S PKI yang berhasil ditumpas dibawah kepemimpinan Soeharto, Ir. Soekarno memberi kekuasaan tak terbatas kepada Soeharto melalui surat Supersemar. Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.

Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno . 12 Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. Pada Sidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Makna: Sebagai harapan rakyat untuk kembali menata kehidupan Indonesia yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Pemilu. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Makna: Realisasi dari sistem kepemimpinan demokrasi, namun semuanya sealu dimenangkan oleh Golongan Karya. Pada pemilu terakhir diwarnai aksi golput Megawati Soekarno Putri yang tersingkir sebgai ketua umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah saat itu. Banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat.

Dwifungsi Abri. Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

Makna: Penyelenggaraan negara didominasi oleh ABRI yang menyebabkan Indonesia mencapai stabilitas sosial, politik dan ekonomi, serta maraknya kasus korupsi.

P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”.

Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.

Makna: Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

1. Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
   • Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974): Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
   • Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979): tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
   • Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984): Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan.
   • Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989): sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
   • Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994): sektor pertaian dan industri.
   • Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999): sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Makna: Dapat menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan merata.

Runtuhnya Orde Baru. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Makna: Mengawali catatan pergerakan reformasi bangsa Indonesia yang tidak setuju oleh dampak yang terjadi akibat sistem-sistem yang diterapkan Soeharto. Banyak terjadi pemberontakan yang mengakibatkan beberapa mahasiswa gugur.

1. Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Awal Mula. Pada tanggal 22 Mei 1998 Habibie mengumumkan susunan “Kabinet Reformasi”. Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan Atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya

1. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie jugamelonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.

Makna: Mendapat kontroversi dari berbagai pihak, menambah daftar masa kelam dalam sejarah Indonesia atas pelepasaan wilayah Timor Timur.

2. GusDur (K.H. Abdurrahman Wahid). Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkn menjadi Presiden Indonesia ke5

Makna: Gus Dur banyak mendapat dukungan karena sikap toleransinya yang begitu tinggi terhadap keberagaman umat beragama di Indonesia, tetapi juga banyak mendapat kecaman atas gerakan-gerakan separatis dan tuduhan korupsi.

3. Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ‘dingin’.

Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya.

Makna: Pengharapan rakyat Indonesia akan kembalinya sosok “Soekarno” dalam diri Megawati menuai kekecewaan. Megawati lebih banyak diam.

4. Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden. Dan kembali memenangkan pemilu pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi sempat meningkat diikuti dengan hutang negara dan kasus korupsi yang juga meningkat.

Makna: Citra SBY yang begitu kuat di mata rakyat Indonesia kala itu membuatnya memenangkan pemilu dua periode berturut-turut.Masa Reformasi hingga sampai sekarang.

5. Jokowi

Ir. H. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia periode (2014-2019) yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Dikenal sering blusukan saat menjabat kepala daerah membuat beliau dikenal dan disanjung oleh masyarakat, dengan diusung partai terbesar Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke 7.