Teman-teman kali ini saya akan membagikan materi mengenai Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dampak Perubahan Sosial, berikut sedikit materi yang dapat saya bagikan:

Perubahan sosial sebagai proses pembangunan nasional yang terencana oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat Indonesia. Perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bidang lainnya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Namun pada kenyataannya banyak aparat pemerintahan yang masih melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai alasan. Hal ini berdampak kepada masih banyaknya kemiskinan yang di derita oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Korupsi adalah perilaku menyimpang para pegawai pamong praja untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang. (Quah, dalam Caiden,1982). Hal-hal yang dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu :

1. Melibatkan lebih dari satu orang.
2. Tidak berlaku hanya di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
3. Dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita.
4. Umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan public atau masyarakat umum.
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat orang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

Ada beberapa model untuk memberantas korupsi menurut Quah (1992) yang mengemukakan tiga model pemberantasan korupsi sebagai upaya reformasi birokrasi yang telah dipraktekkan di beberapa negara dan berhasil mengurangi korupsi di negara-negara tersebut, diantaranya yakni :

1. Anti-Corruption Legislation with no Independent Agency. Dipraktekkan di Mongolia.
2. Anti-Corruption Legislation with Several Agencies. Model ini dipraktekkan di India dan Philipina.
3. Anti-Corruption Legislation with an Independent Agency. Model ini diterapkan di Singapore ndan Hongkong.

Ketiga model Quah tersebut dapat membantu pemerintahan tersebut untuk

memberantas korupsi. Namun diantara ketiga model, model ketigalah yang paling efektif memberantas korupsi. Keberhasilan Quah dalam membantu pemerintah Singapore dan Hongkong. Keistimewaan Model Hongkong terletak pada prinsip independensi dan profesionalitas lembaga anti korupsi yaitu Independent Commision Against Corruption (ICAC). Staff di ICAC cukup banyak dengan gaji yang tinggi untuk menjamin profesionalitas mereka. Model ini ditiru di Indonesia dengan pembentukan

KPK, namun jumlah dan gaji staff tidak sebanyak dan setinggi ICAC sehingga profesionalitas KPK-pun diragukan.

Untuk lebih memperdalam materi mengenai tindak pidata korupsi sebagai dampak perubahan sosial saya akan membagikan salah satu contoh kasus tersebut, kalian dapat membacanya dengan cara mengklik link dibawah ini:

https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya

Setelah saya membagikan sedikit materi, saya akan memberikan soal dan kalian dapat menjawab soal-soal dibawah ini:

1. Jelaskan menurut pendapatmu pengertian dari korupsi!
2. Menurut kalian apakah tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diberantas? lalu bagaimana upaya dari diri kalian masing-masing untuk memberantas korupsi?
3. Apa hukuman yang pantas untuk seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi agar seseorang tersebut jera?

Daftar pustaka:

1. Soemanto RB, dkk. 2014. Pemahaman Mayarakat Tentang Korupsi. dalam Jurnal, Vol. 3 No. 1
2. 2009. Antropologi Kelas XII. Jakarta: PT Cempaka Putih