Negara Hukum. Itulah yang tersemat dalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Setidaknya kalimat tersebut bukanlah sebuah cita-cita yang hendak dikejar namun sebuah kenyataan yang harus diwujudkan sejak negara ini merdeka.
Namun lihatlah sekeliling kita dan lihat kenyataannya. Pelajarilah dan renungkanlah, sudahkah negara kita ini mewujudkan “Negara Hukum” ??
Sebelum memasuki ke inti permasalahan mari kita pelajari dulu yang dimaksud dengan hukum itu apa. Hukum bukan hanya peraturan, namun diartikan lebih luas lagi. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang bisa mendifinisikan hukum secara lengkap. Hukum sebenarnya merupakan suatu gejala yang mencakup aspek dalam segala bidang kehidupan dan jelaslah untuk memberi batasannya sangat susah atau mungkin mustahil seperti yang diungkapkan oleh L.J. Van Apeldoorn. Namun jika melihat definisi para ahli hukum yang menjelaskan hukum secara sempit, kita bisa melihat ada 2 unsur yang menjadi organ vital dalam hukum yaitu “keadilan dan ketertiban” yang notabene nya merupakan suatu harapan orang banyak terhadap adanya hukum. Keadilan akan menjamin adnya suatu pemerataan suatu hak dan kewajiban serta bisa melindungi kepentingan masyrakat dari perampasan hak. Serta ketertiban diharapkan mampu menjadi landasan bagi seluruh masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku agar terjadinya suatu keharmonisan.
Keadilan dan ketertiban ?? apakah kedua hal tersebut sudah ada di negara kita. Keadilan yang biasa kita lihat hanyalah terdapat pada elit politik dan tidak pada masyarakat. Korupsi yang jelas-jelas merupakan suatu kejahatan yang telah di atur dalam pasal 362 KUHP yang ancamannya adalah 5 tahun penjara seakan hanya menjadi wacana. Koruptor tidak dihukum dengan semestinya, walau sudah dihukum penjara pun masih saja bisa lolos seperti yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan diwaktu silam. Hal ini berbeda dengan pencuri kayu dan buah kakao oleh nenek-nenek yang harus menjalani hukuman dan diadili secara tegas. Banyak yang mencemooh akan hal tersebut akan dibawa kemana negara kita oleh para petinggi negeri ini. Hal yang paling baru sekarang adalah tuduhaan pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR RI yaitu Setya Novanto. Terlepas dari benar atau salah kasus tersebut, semoga negara kita tidak dirugikan lagi oleh elit politik dengan memperpanjang kontrak dengan PT. Freeport yang akan mengeruk kekayaan negeri ini di tanah papua. Semoga saja tidak ada konspirasi-konspirasi dalam hal ini yang telah kita ketahui bahwa yang dituduh adalah Novanto atau jangan-jangan ada yang lain dibalik itu yang ingin menjatuhkan Novanto.
Mari kita berpikir kritis dan tidak menerima mentah-mentah suatu berita. Saat ini keadilan tengah diuji untuk menjaga kehormatan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) . Disini lah kita akan melihat apakah MKD mampu bertindak adil untuk menjaga kehormatannya atau tidak.
Semoga saja Negara Hukum bukan hanya wacana tetapi merupakan kenyataan. Semoga Indonesia terbebas dari keserakahan orang-orang yang mementingkan perut sendiri. Dan semoga kita sebagai mahasiswa mampu berpikir cerdas dalam menanggapi ini agar tidak asal menuduh sebelum adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadilah mahasiswa cerdas yang akan membawa perubahan kearah positif bagi Indonesia di masa mendatang.
Image Source: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fleo-ak-fisip12.web.unair.ac.id%2Fartikel_detail-79529-Hukum-Perbedaan%2520Hukum%2520Administrasi%2520Negara%2520dan%2520Hukum%2520Tata%2520Negara%2520Menurut%2520Beberapa%2520Ahli.html&psig=AFQjCNEfTAKIG9pa-JKKhXaPtyZ2L06OBw&ust=1448865339426018
