REVIEW: “CMON, MISTER, PLEASE…, Keruklah Hasil Bumi Indonesia”

Dijelaskan bahwa Freeport Sulphur sekitar tahun 1959 gagal melakukan produksi perdananya di Cuba karena terjadi peralihan pemerintahan. Dari sanalah, Wilson direktur dari Freport Sulphur ini tertarik pada cerita Gruisen (direktur pelaksana East Borneo Company) yang menemukan laporan tentang adanya Gunung Erstberg (Gunung Tembaga) di Indonesia. Lalu pada 1 Febuari 1960 Freeport sulphur dan East Borneo Company melakukan kerjasama untuk menjalankan misi eksploitasi. Tidak hanya dengan sesama perusahaan, freeport juga melibatkan IMF, PBB, dan Bank Dunia untuk mengelabuhi presiden Soekarno saat itu. Dalang utama masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia adalah Austus C.Long (saat itu direktur Texaco).

Jatuhnya kekayaan Indonesia ini ke tangan asing (Freeport, Texaco, dll) ini ternyata melibatkan orang dalam sendiri. Pasalnya Julius Tahija menjadi perantara negosiasi freeport bersama dengan Ibnu Soetowo sebagai menteri Pertambangan dan Perminyakan –penutup kebutuhan dana operasi angkatan darat-, berbarengan dengan masa pemerintahan awal Soeharto (pasca peristiwa G30SPKI –penggulingan Soekarno oleh Soeharto–) yang saat itu membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Tahun 1967 disahkan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Freeport adalah perusahaan yang kontraknya pertama di tandatangani oleh Soeharto. Disusul dengan Texaco yang kontraknya dibuat bersama Ibnu Sutowo atas komando Long. Kemudian berdatangan perusahaan-perusahaan asing lainnya yang saling bekerjasama dengan perusahaan asing awal tadi, seperti Bechtel-McCone, dan Freeport McMoran.

Seperti inilah akhirnya jika suatu negara dipimpin oleh orang-orang yang serakah, egois dan tidak berprinsip. Peristiwa-peristiwa yang ada sepertinya memang sudah dibuat skenarionya oleh orang-orang asing tersebut. Lalu kapan Indonesia pernah benar-benar merdeka? Hingga saat ini Indonesia belumlah merdeka, karena mulai dari penjajahan fisik dan kekayaan oleh Jepang, Inggris, Belanda, yang saat itu juga bertujuan untuk mengeksploitasi hasil perkebunan dan rempah-rempah, lalu dilanjutkan dengan penjajahan berkedok “manis” dilakukan oleh para perusahaan asing –yang dikemas dengan kontrak kerjasama dan investasi– dengan mudahnya bisa mengeruk seluruh kekayaan alam Indonesia, dan dengan izin langsung dari pemerintah. Alhasil negara semakin miskin dan banyak hutang, sehingga rakyatlah yang menjadi korban.