Masa depan merupakan suatu keadaan yang masih bersifat fiktif dimana merupakan masa yang akan datang diwaktu tertentu yang secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh tindakan sekarang. Masa depan negara yaitu keadaan yang akan di hadapi oleh negara diwaktu yang akan datang. Masa depan negara juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan mempengaruhi negara baik atau buruknya.
Nah, disini kita akan mengulas tentang masa depan negara kita yang bisa kita lihat dari carut marutnya dunia politik dan pendidikan hehee.
Sejak lahir atau terbentuknya negara, saat itulah tanggung jawab besar datang. Negara merupakan suatu wadah bagi orang yang terdapat didalamnya untuk bernaung dan orang tersebut sebagai aktor penting untuk kearah manakah negara akan dibawa.
Negara bisa saja hidup dan bisa juga lenyap layaknya manusia yang bisa lahir,berkembang, dan mati seperti menurut teori organis tentang hakekat negara. Hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya negara di masa depan bisa dipengaruhi faktor dari luar dan sangat dipengaruhi faktor dari dalam tergantung sesuai dengan keadaan negara yang selalu dinamis. Pertanyaan demi pertanyaan selalu muncul dibenak kita “sebenarnya fakto apa saja sih yang mempengaruhi eksistensi sebuah negara itu ??” . “Bisa tidak suatu negara itu hancur atau tinggal kenangan??” wiihh sadis wkwkwk.
Baiklah kita akan ulas sedikit tentang masa depan negara kita.
“CEKIDOT”
Jika kita melihat kondisi negara kita sekarang, apa yang kita bayangkan? Hancur, demokrasi tidak sebenarnya demokrasi, apalagi ?? pemimpin yang kurang memperhatikan rakyat? . Itu semua merupakan pendapat banyak orang tentang negara kita tercinta ini. Memang pendapat tersebut tidak bisa kita salahkan sepenuhnya, mengingat banyaknya permasalahan yang kita hadapi sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia ini misalnya. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal itu telah disebutkan juga dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 2 tentunya. Namun coba kita lihat kenyataannya. Partai politik yang bisa menjadi pendulang keinginan rakyat malah sering mementingkan kelompok sendiri, banyak terjadi perselihan, perdebatan, bahkan tak jarang saling lempar komentar yang memancing kericuhan. Banyak didunia politik itu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan pembangunan negara dalam berbagai aspek termasuk pendidikan. Korupsi sudah merajalela dan seakan telah menjadi cirri khas Indonesia, dan hukuman bagi koruptor pun terkadang membuat warga negara kecewa dengan putusan-putusan hakim yang cenderung lemah terhadap elit politik. Padahal itu jelas-jelas telah melanggar pasal 362 KUHP yang ancamannya 5 tahun penjara. Namun menurut saya koruptor itu harus dihukum lebih dari itu karena telah menciderakan program pembangunan Indonesia demi perut sendiri. Begitu juga dunia pendidikan, walau pemerintah telah menjalankan program wajib belajar 12 tahun , masih banyak juga anak-anak yang tidak bisa sekolah. Memang program ini telah memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan formal juga tingkat perguruan tinggi yang berupa beasiswa bidikmisi untuk orang-orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar dengan didorong usaha yang keras untuk meraih masa depan yang cerah. Tapi lihat kenyataan, masih banyak yang tidak bisa sekolah, bukan hanya soal biaya melainkan kurangnya semangat untuk sekolah, banyaknya sekolah pedalaman yang kesejahteraannya kurang diperhatikan. Pemerintah harus melakukan berbagai sosialisasi agar anak-anak yang malas sekolah bisa termotivasi serta memanfaatkan peluang yang ada.
Menyikapi hal itu perlulah pemerintah mendukung tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu, yang salah satu tujuannya berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mensejahterakan umum” serta “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Melihat 2 tujuan tersebut jelaslah tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya dan perlu ada tindakan nyata yang lebih lanjut. Indonesia perlu adanya supremasi hukum sesuai dengan Indonesia yaitu negara hukum, Socrates pernah berkata “Tegakkan hukum walaupun pahit” mengindikasikan bahwa apapun dampaknya hukum harus tetap ditegakkan agar masa depan Indonesia menjadi cerah dalam semua aspek termasuk pendidikan.
Image source: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&es
